Kebebasan berekspresi dan penodaan agama

Kebebasan berekspresi juga punya pembatasan, termasuk yang menyangkut persoalan agama.
Kebebasan berekspresi juga punya pembatasan, termasuk yang menyangkut persoalan agama. | Pixabay

Pasal tentang penodaan agama dalam KUHP, sudah ada pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pasal itu bukanlah ketentuan warisan Hindia Belanda. Meski kontroversial, masih dinilai perlu demi melindungi hak-hak lain dan ketertiban umum.

Pasal tersebut merupakan sisipan yang disahkan melalui UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaaan Agama) yang diundangkan 27 Januari 1965.

Pasal 4 UU tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan tentang penodaan agama, dimasukkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 1 UU tersebut menyebutkan dengan tegas, larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran terhadap sesuatu agama.

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Adapun ketentuan Pasal 156 a dalam KUHP yang juga seringkali disebut-sebut pasal penistaan agama, berbunyi sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

  2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Dalam konteks hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari kebebasan dasar yang memungkinkan hak-hak lain dapat dinikmati dan juga dilindungi.

Kebebasan berekspresi menjadi kunci untuk mendorong setiap orang menyatakan pendapatnya secara bebas dan tanpa gangguan, dan mendorong terjadinya pertukaran gagasan. Bila ditilik lebih jauh, merupakan kunci bagi terbangunnya demokrasi elektoral dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kebebasan berekspresi juga memiliki kaitan dengan kebebasan memeroleh informasi publik, sehingga dapat memperkuat mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas janji, dan kewajiban konstitusionalnya. Kebebasan berekspresi jadi dasar penting untuk memerangi korupsi dan mengurangi kemiskinan.

Kebebasan berekspresi pun penting untuk pelaksanaan kebebasan beragama. Jika orang tidak bebas untuk mewujudkan agama mereka, tidak ada hak untuk kebebasan berekspresi.

Adalah benar, jika kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas, tapi dapat dibatasi. Hukum HAM internasional menggunakan kata dapat bukan harus. Salah satunya "untuk melindungi hak-hak lain dan ketertiban umum, jika diperlukan dalam masyarakat yang demokratis".

Ketentuan pembatasan yang diperkenankan ini dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Menariknya, sepanjang mengenai kebebasan beragama, hukum HAM internasional juga mengakui pembatasan yang lebih kurang sama; seperti bisa dilihat pada Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi:

"Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others."

Pengadilan HAM Eropa secara terus menerus menerapkan pertimbangan yang ketat terhadap pembatasan kebebasan berekspresi melalui uji tiga rangkai atau three part test, yaitu:

  1. A restriction must indeed pursue the legitimate aim that it claims to pursue;

  2. the restriction must be imposed in a democratic framework; and

  3. the restriction must be "necessary in a democratic society.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa pembatasan dilakukan hanya untuk memenuhi tujuan yang sah. Pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan UU yang berlaku, yang ditetapkan secara demokratis. Pembatasan tersebut juga diperlukan dalam masyarakat yang demokratis.

Frasa "diperlukan" dalam pengertian ini tidak boleh diartikan menjadi berguna atau beralasan. Karena itu, untuk memastikan pembatasan tidak menjadi sewenang-wenang, kalimat "diperlukan di dalam masyarakat yang demokratis" menjadi penting.

Hukum HAM internasional juga memberikan kewajiban yang cukup tegas, dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang berbunyi: "Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."

Inilah satu-satunya kewajiban yang diatur dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), dalam konteks pembatasan kebebasan berekspresi.

Respons pengadilan terhadap penodaan agama

Terlepas dari aturan soal penodaan agama yang kontroversial, praktik pengadilan memberikan respons yang berbeda. Pengadilan HAM Eropa misalnya, menyatakan bahwa aturan penodaan agama diimplementasikan dengan parameter "diperlukan di dalam masyarakat demokratis".

Alasan utama Pengadilan HAM Eropa mengambil posisi ini, karena negara dinilai punya posisi yang lebih baik daripada Pengadilan Internasional, untuk menilai apakah pembatasan "diperlukan", demi melindungi kepentingan publik.

Pada saat yang sama, Pengadilan HAM Eropa juga secara tegas menyatakan bahwa kebebasan beragama tidak memberikan kewajiban kepada negara untuk mengadopsi suatu undang-undang, yang melindungi para penganut agama dari serangan terhadap keyakinannya (Handyside v. United Kingdom dan Dubowska & Skup v Poland).

Dalam batas-batas tertentu, Mahkamah Konstitusi Indonesia juga mengikuti langkah Pengadilan HAM Eropa, dengan menyatakan bahwa UU Penodaan Agama tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Respons ini tentu tidak lepas dari kritik tajam, bahwa praktik penegakan hukum aturan penodaan agama yang berlaku selama ini, lebih ditujukan untuk menghambat pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda--terutama kalangan minoritas--untuk menjalankan agama atau kepercayaannya tersebut.

Jika berkaca pada standar hukum HAM internasional, kebebasan beragama bukanlah ditujukan untuk menghormati agama atau kepercayaan lainnya. Namun, ditujukan untuk melindungi hak masyarakat untuk menjalankan agama atau kepercayaannya berdasarkan pilihan hati nuraninya.

Terlepas dari ketidaksetujuan saya dan juga organisasi saya, ICJR, terhadap UU Penodaan Agama, UU ini tetap berlaku secara sah di Indonesia. Persolannya bukan hanya terletak pada sah dan berlakunya, tetapi juga kontroversi yang menyertai implementasinya. Utamanya seputar persoalan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus penodaan agama selalu berujung pada keputusan bersalahnya tersangka/terdakwa. Boleh dibilang, sejak ditetapkan sebagai tersangka, maka kemungkinan tersangka/terdakwa dibebaskan oleh pengadilan sangatlah kecil.

Selain itu, kemungkinan dijatuhi pidana bersyarat dalam bentuk hukuman percobaan tidak pernah ditemukan dalam kasus-kasus penodaan agama. Karena itu, setiap orang yang menghadapi sangkaan penodaan agama di Indonesia, umumnya berupaya sekeras mungkin untuk mencari penyelesaian non-hukum.

Upaya penyelesaian non-hukum sebenarnya mudah ditemukan, karena dalam praktik, pengadilan sulit untuk menentukan batas-batas; kapan suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai penodaan atau permusuhan terhadap agama tertentu. Menaksir batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum, menjadi pekerjaan besar yang belum pernah tersentuh sama sekali.

Berbeda dengan aturan penghinaan, yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Batas-batasnya jauh lebih tegas dan pada praktiknya pengadilan telah memperluas batas-batas yang diperkenankan oleh hukum, khususnya dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Dalam kasus Penodaan Agama, pengadilan terasa begitu konservatif. Pertimbangannya tidak bergerak dari asumsi dasar, bahwa ukuran benar atau tidak terjadinya penodaan agama, dilihat dari tafsir organisasi keagamaan yang ada.

Anggaplah suatu pernyataan yang disampaikan memang bernada ofensif, namun pengadilan perlu mempertimbangkan sejauh mana hukum pidana harus melakukan intervensi terhadap perbuatan tersebut.

Pertimbangan ini tentu perlu diukur dan ditimbang dengan hati-hati, dan tidak hanya melihat pada ukuran demonstrasi, atau pernyataan dari organisasi keagamaan.

Ya, pekerjaan rumah kita di bidang hukum, harus diakui memang masih banyak.

Anggara Suwahju adalah Senior Researcher Associate pada Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR