Kelas menengah dan masa depan "leisure economy"

Ilustrasi: Dunia dalam leiusre economy
Ilustrasi: Dunia dalam leiusre economy | Gearstd /Shutterstock

Berita bertajuk “Kita habiskan makin banyak uang buat hiburan” yang tayang di beritagar.id (01/01/2019) lalu agaknya cukup menarik untuk dicermati lebih lanjut. Tulisan tersebut menyajikan satu fakta yang boleh jadi menjungkirbalikkan persepsi kita mengenai klasifikasi kebutuhan manusia.

Merujuk pada teori ekonomi, kebutuhan manusia umumnya diklasifikasikan ke dalam kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup (human basic need). Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pendukung, seperti hiburan dan sejenisnya (complemantary need). Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap, yang biasanya merujuk pada konsumsi barang atau jasa yang tergolong mewah (luxury need).

Selama ini, kita percaya bahwa tiga klasifikasi kebutuhan itu bersifat hirarkis, dimana kebutuhan primer berada di urutan paling atas, disusul oleh kebutuhan sekunder, lalu tersier. Padahal realitanya tidak selalu demikian.

Dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), berita itu menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2015-2017 terjadi peningkatan signifikan untuk kebutuhan hiburan. Sebaliknya, pengeluaran untuk kebutuhan pokok, terutama makanan, justru mengalami penurunan.

Secara statistik, rata-rata biaya hiburan (per kapita per bulan) selama 2015-2017 naik 30,96 persen. Sedangkan belanja makanan pokok mengalami penurunan sebesar 2,9 persen.

Angka-angka itu secara tersirat menunjukkan adanya perubahan pada kecenderungan pola konsumsi. Perilaku konsumsi masyarakat agaknya berkebalikan dengan aturan ekonomi konservatif, dimana kebutuhan pokok selalu menempati urutan teratas.

Dalam konteks yang lebih luas, data tersebut juga menunjukkan adanya gejala perubahan arah ekonomi dari yang tadinya bertumpu pada sektor produksi barang ke sektor industri jasa hiburan atau kesenangan. Teori ekonomi kontemporer menyebutnya sebagai leisure economy.

Pergeseran pola konsumsi

Istilah leisureeconomydipopulerkan oleh Linda Nazareth melalui bukunya The Leisure Economy How Changing Demographics, Economics, and General Attitudes Will Reshape Our Lives and Our Industries(2007). Linda memakai istilah tersebut untuk menggambarkan pergeseran pola konsumsi masyarakat dari konsumsi berbasis barang (good based consumption) ke arah konsumsi berbasis pengalaman (experience based consumption).

Fenomena pergeseran pola konsumsi ke arah leisure economy ini terjadi di hampir semua negara dengan tingkat pertumbuhan kelas menengah yang nisbi tinggi. Kenyataan itu sekaligus menguatkan premis bahwa leisure economy dan kelas menengah adalah dua fenomena yang saling berkaitkelindan dan tidak dapat dipisahkan.

Pertumbuhan kelas menengah yang masif terjadi di sejumlah negara melatari munculnya perubahan pola konsumsi dan dalam banyak hal berpengaruh pada perubahan arah ekonomi.

Sebagai sebuah konsep, kelas menengah kerap menjadi bahan perdebatan, utamanya terkait definisi dan perspektif untuk memahaminya. Tidak mengherankan jika terdapat banyak tafsiran dan perspektif untuk memahami kelas menengah. Secara akademik, terdapat dua pendekatan untuk mendefinisikan kelas menengah, yakni pendekatan relatif dan absolut.

Pendekatan relatif mendefinisikan kelas menengah menurut okupansi, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Sementara pendekatan absolut mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pendapatan dan pengeluaran atau konsumsi (consumption expenditures). Perbedaan dari kedua pendekatan itu terletak pada besaran ukuran pendapatan atau pengeluaran.

Lester Thurow (1987) mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan antara 75 persen sampai 125 persen di atas rata-rata pendapatan per-kapita. Thurow, dalam konteks ini mendefinisikan kelas menengah dengan pendekatan relatif.

Sementara Milanovic dan Yitzaki (2002) mendefinisikan kelas menengah dengan menggunakan rata-rata pendapatan per-kapita masyarakat sebagai batas bawah (floor) dan batas atas (celling). Seturut definisi ini, masyarakat dengan pendapatan per-kapita perhari antara 5-20 diklasifikasikan sebagai kelas menengah. Definisi kelas menengah Milanov dan Yitaki ini menggunakan pendekatan absolut.

Konteks Indonesia

Pertumbuhan kelas menengah secara signifikan juga terjadi di Indonesia. Jika mengacu pada kriteria Asian Development Bank (ADB) yang mendefinisikan kelas menengah dengan rentang pengeluaran per-kapita per hari antara 2-20 dolar AS, jumlah kelas menengah di Indonesia saat ini mencapai 134 juta jiwa. Melihat tren dan kecenderungan yang mengemuka belakangan, besar kemungkinan angka itu akan terus bertambah.

Kelas menengah dicirikan oleh banyak hal. Salah satunya adalah perilaku konsumsinya yang terbilang unik. Selain identik sebagai kelompok dengan angka konsumsi yang terbilang tinggi, kelas menengah juga cenderung mengalokasikan pengeluarannya untuk kebutuhan yang sifatnya memberikan kesenangan (pleasure) sekaligus pengalaman (experience).

Data BPS menunjukkan adanya peningkatan belanja rumah tangga terkait konsumsi berbasis pengalaman dan kesenangan sejak tahun 2015. Data tersebut berbanding lurus dengan kian tumbuh suburnya sektor industri atau ekonomi yang menjadikan kesenangan dan pengalaman sebagai komoditas utamanya.

Secara kasat mata, beberapa tahun belakangan ini kita melihat industri pariwisata, kuliner, perfilman, pertunjukan musik dan industri yang terkait dengan leisure economy mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Melihat kelas menengah yang terus tumbuh, juga perkembangan teknologi informasi yang kian canggih, tidak berlebihan kiranya untuk menyebut masa depan leisure economy di Indonesia sangat menjanjikan.

Sebagai misal, industri pariwisata nasional saat ini menjadi penyumbang devisa negara kedua setelah kelapa sawit. Dua atau tiga tahun lagi bukan tidak mungkin sektor pariwisata akan menjadi penyumbang devisa utama.

Ini artinya, ke depan, sektor leisure economy boleh jadi akan menjadi sumber pendapatan utama negara yang saat ini didapat dari jalur konsumsi domestik.

Namun itu semua tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan komitmen penuh pemerintah untuk menstimulasi sektor leisure economy.

Hal pertama yang wajib dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa iklim ekonomi tetap kondusif dan tidak fluktuatif. Salah satunya tentu dengan memastikan kondisi sosial-politik berjalan normal tanpa diwarnai gejolak yang serius.

Hal kedua ialah menjamin ketersediaan struktur dan infrastruktur yang terkait dengan leisure economy. Dalam konteks industri pariwisata misal, upaya pemerintah untuk membangun infrastruktur berupa jalan, tol, bandara, pelabuhan hingga menciptakan destinasi wisata baru tentu patut diapresiasi.

Ketiga, pemerintah idealnya juga mendorong pertumbuhan industri kreatif dengan memberikan insentif bagi para pelakunya. Peran industri kreatif dalam pertumbuhan leisure economytentu sangat vital.

Dari industri kreatif itulah, kebutuhan kelas menengah akan produk (barang-jasa) yang memberikan hiburan, kesenangan dan pengalaman memungkinkan untuk terpenuhi.

Siti Nurul Hidayah, peneliti pada Center for the Study of Society and Transformation.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR