Kisruh penetapan harga tiket pesawat

Ilustrasi: Penumpang turun dari pesawat komersial di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis (27/6/2019).
Ilustrasi: Penumpang turun dari pesawat komersial di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis (27/6/2019). | Indrianto Eko Suwarso /ANTARA FOTO

Kebijakan pemerintah menetapkan harga tiket pesawat melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 106 Tahun 2019 menuai kisruh. Pihak Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/ INACA) merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut mengadu ke Ombudsman.

INACA menduga pemerintah telah melakukan tindakan maladministrasi karena menerbitkan Kepmenhub yang mematok harga tiket pesawat untuk penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri itu.

Sayangnya, pemerintah tak acuh -bahkan terkesan arogan dalam merespons kegusaran INACA tersebut, dengan mengatakan aturan terhadap harga tiket pesawat tersebut tidak melanggar aturan apapun. Arogansi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah sesungguhnya tidak -atau kurang- paham terhadap lingkup dan substansi relasi negara dengan pelaku usaha dalam kerangka UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Pemerintah seringkali kurang cermat -bahkan salah- mengambil kebijakan yang mengatur (beleidregel) tindakan dan fungsi negara bidang ekonomi. Penerbitan Kepmenhub Nomor 106 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk konkret kekeliruan pemerintah dalam menetapkan kebijakan bidang ekonomi.

Permasalahan Kepmenhub Nomor 106 Tahun 2019

Menurut Pasal 33 ayat (2), negara hanya menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian tidak semua sektor produksi barang dan jasa dikuasai oleh negara.

Penjelasan tentang faktor produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak telah dijelaskan juga dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Antara lain, Putusan No. 001/PUU-I/2003 dan Putusan No. 02/PUU-I/2003.

Oleh karena itu, secara konstitusional negara hanya memiliki wewenang relatif terhadap faktor produksi yang tidak penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Negara harus memberi kesempatan kepada warga negara untuk berusaha secara bebas dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya, dan untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana diatur Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Untuk menyatakan suatu cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, negara harus mengaturnya berdasarkan undang-undang -sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada undang-undang yang mengatur bisnis penerbangan berjadwal sebagai cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara tidak boleh mengintervensinya.

Itu berarti mekanisme pasar bebas berdasarkan hukum supply and demand berlaku terhadap bisnis penerbangan berjadwal. Penetapan tarif harga tiket oleh Kepmenhub Nomor 106 Tahun 2019 merupakan tindakan inkonstitusional.

Negara memang telah membentuk Undang-undang No. 1 Tahun 2009 (UU Penerbangan) untuk mengatur sekaligus sebagai dasar hukum kewenangan negara dalam urusan penerbangan. Namun bila disimak dengan saksama, UU Penerbangan lebih fokus pada aspek teknis penerbangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4, 5, dan 6. Sebaliknya, tidak ada norma yang tegas mengatur bisnis penerbangan.

Salah satu norma yang terkait dengan bisnis penerbangan berjadwal adalah Pasal 97 UU Penerbangan , yang secara substansial mengatur kategori pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan, yang terbagi atas 3 kategori. Yaitu full services, medium services,dan standar minimal.

Oleh karena Pasal 97 UU Penerbangan terkait dengan kategori pelayanan, maka secara substantif juga terkait dengan harga tiket pesawat. Dalam arti, harga tiket harus disesuaikan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada penumpang.

Oleh karena UU Penerbangan tidak mengatur kewenangan negara untuk mengatur harga tiket, maka sesungguhnya pemerintah tidak berwenang mengatur harga tiket melalui Kepmenhub Nomor 106 Tahun 2019. Lebih lagi, pemerintah sampai memaksa penetapan harga tiket dengan ancaman pengenaan sanksi kepada perusahaan penerbangan.

Pengaturan fleksibel dan berkala

Kepmenhub No. 106 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut norma pengaturan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan (Permen) No. 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Harga Tiket Pesawat. Menurut Pasal 2 Permen No. 20 tahun 2019 tersebut harga tiket pesawat ditentukan oleh 4 determinan faktor, yaitu tarif jarak, pajak, iuran asuransi, dan tuslah.

Dikarenakan banyaknya determinan faktor, maka tarif harga tiket bukan merupakan obyek pengaturan yang bersifat statis melainkan sangat dinamis. Pengaturan terhadap obyek yang dinamis haruslah dengan norma yang bersifat fleksibel baik dari aspek waktu, cakupan, maupun tindakan agar lebih lentur dalam mengakomodasikan perubahan.

Praktik pengaturan fleksibel dari aspek waktu telah lama diterapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Acuan Pembelian Bahan Pokok yang lazimnya dibatasi berlaku hanya selama 4 bulan, kemudian akan ditinjau kembali. Itu pun Menteri Perdagangan mengaturnya melalui Peraturan Menteri yang bersifat mengatur, bukan melalui keputusan yang bersifat konkret dan final seperti Kepmenhub No. 106 Tahun 2019

Bila merujuk pada perspektif pengaturan harga acuan bahan pokok yang telah lama dan telah berulang kali diterbitkan itu, maka penetapan harga tiket dengan Kepmenhub No. 106 Tahun 2019 yang bersifat statis dan berlaku untuk jangka waktu lama serta non periodik merupakan cara pengaturan yang buruk, terutama bila ditinjau dari ilmu perundang-undangan.

Oleh karena itu, seyogianya, pemerintah meninjau ulang setidaknya menyempurnakan Kepmenhub No. 106 Tahun 2019 yang menetapkan tarif harga tiket pesawat agar bisnis penerbangan Indonesia makin sehat, aman, dan berkembang.

Bahrul Ilmi Yakup, dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya, Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR