Korupsi dan dua jalan keluar

Ilustrasi: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memberikan pidato saat pembukaan diskusi bertajuk Korupsi dan Krisis Demokrasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Ilustrasi: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memberikan pidato saat pembukaan diskusi bertajuk Korupsi dan Krisis Demokrasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1/2019). | Reno Esnir /ANTARA FOTO

Debat Pilpres pertama tidak memberikan tawaran yang menarik terkait permasalahan korupsi. Dalam memberantas korupsi, setidaknya ada argumen yang terlontarkan.

Pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo dan Sandiaga Uno berargumen bahwa dengan menaikkan gaji maka akan mengurangi korupsi. Sebenarnya argumen ini tidak baru-baru amat. Kalau ditelaah lebih lanjut baik, calon presiden nomor urut 1 -Joko Widodo, bahkan KPK juga, berargumen bahwa pangkal korupsi karena kesejahteraan akibat kecilnya gaji.

Argumen gaji besar mengurangi korupsi setidaknya bersandar pada argumen yang ditulis Haryo Aswicahyono dengan berjudul “Ekonomi Korupsi” di koran Kompas pada 12/12/2003.

Haryo Aswicahyono membuat pemodelan ekonomi seperti berikut.

Semisal gaji Rp10 juta/bulan. Apabila ia tertangkap sebagai koruptor dan di penjara 2 tahun maka cost of corruption-nya 10x24= Rp240 juta. Dengan begitu, orang akan korupsi kalau nilai korupsinya diatas Rp240 juta.

Dengan demikian pula, ketika terjadi kenaikan gaji dari Rp10 juta ke Rp50 juta per bulan maka cost of corruption adalah Rp1,2 miliar. Dengan perhitungan itu, secara rasional koruptor akan melakukan korupsi dengan nilai di atas Rp1,2 miliar.

Tentu analogi di atas menggunakan skala probabilitas tertangkapnya adalah besar atau 1. Akan berbeda kalau probabilitas tertangkapnya kecil atau 0: gaji sebesar apapun, korupsi kecil dan besar akan terjadi.

Dengan demikian ketika gaji dinaikkan maka secara kalkulatif akan mengurangi korupsi. Akan tetapi pemodelan di atas masih menemui jalan buntu karena dengan menaikkan cost of corruption bisa menjadi jalan keluar untuk mengurangi korupsi kecil dan akan mendorong orang korupsi dengan angka di atas cost of corruption.

Secara matematis, argumen ekonomi korupsi itu logis. Namun korupsi memiliki landasan argumen yang berbeda.

Beberapa data menunjukkan semakin besar probabilitas tertangkap maka semakin masif terjadinya korupsi. Misal korupsi berjamaah di Malang. Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di lakukan pada tahun saat probabilitas tertangkapnya relatif besar.

Kasus suap anggaran APBD-P dilakukan pada tahun 2015, yang pada masa itu KPK sangat agresif untuk menangkap koruptor. Probabilitas tertangkap pada tahun-tahun itu sudah sangat besar. Apabila menggunakan ukuran 0 sampai dengan 1, kita bisa asumsikan probabilitas tertangkapnya 1. Selain itu, mengacu data agregat sejak 2009, terjadi korelasi yang linier antara kenaikan gaji dengan kenaikan korupsi.

Harusnya, kalau mengikuti logika matematis, ketika probabilitas tertangkapnya besar maka semakin kecil kemungkinan adanya korupsi jamaah APBD-P Kota Malang. Ingat korupsi APBD-P terjadi pada tahun 2015 tertangkapnya pada tahun 2018.

Intinya, gaji besar bisa dijadikan argumen untuk mengurangi korupsi yang kecil tapi tidak pada korupsi yang besar.

Meskipun demikian, logika matematis di atas berguna untuk membangun argumen lain bahwa peningkatan cost of corruption –misal, masa tahanannya ditingkatkan menjadi pemiskinan, penjara seumur hidup atau hukuman mati- akan opportunity cost korupsi pun semakin besar. Tentu saja dengan catatan bahwa probabilitas tertangkapnya harus tinggi, atau bernilai 1 dari skala 0 sampai dengan 1.

Argumen ekonomi korupsi akan menemui jalan terjal. Stakeholder (pemerintah dan parlemen) harus mencapai konsensus untuk meningkatkan cost of corruption -misalnya berupa pemiskinan, pencabutan hak politik atau hukuman mati. Yang terjadi malah sebaliknya. Baik pemerintah dan parlemen mencoba untuk menurunkan probabilitas tertangkap melalui pelemahan KPK.

Konsensus untuk meningkatkan cost of corruption akan semakin terjal ketika mengacu pada data bahwa profesi yang paling banyak korupsi adalah pegawai negeri sipil dan anggota DPR.

Jalan keluar kedua mengacu pada ujaran Lord Acton: power tends to corrupt. Artinya, untuk mengurangi korupsi bukan dengan jalan menaikkan cost of corruption, melainkan dengan memerangi akar masalahnya. Yaitu, power.

Besarnya kekuasaan atau big government akan selalu memunculkan korupsi karena, kembali lagi, power tends to corrupt. Oleha karena itu mengadopsi small goverment bisa menjadi jalan keluar dari kebuntuan penanganan korupsi.

Negara dengan tingkat korupsi rendah sebagian besar merupakan negara yang mengadopsi small government -seperti Selandia Baru, Swiss, Singapura, Kanada. Small government itu bukan dalam ukuran geografis sebuah negara, melainkan pada perampingan kekuasaan dalam pemerintahan atau debirokratisasi.

Data KPK menunjukkan sejak 2004 setidaknya ada 175 kasus korupsi yang dilakukan oleh eselon 1, 2 dan 3.

Korupsi Alquran di Kementerian Agama, misal, tidak akan terjadi apabila negara tidak ikut campur dalam pengadaan Alquran. Seharusnya, biarkan pasar yang bekerja untuk memenuhi permintaan dan penawaran kebutuhan masyarakat akan Al Quran.

Model small government juga tidak membutuhkan konsensus antara pemerintah dengan parlemen yang notabene bagian dari aktor terbanyak yang menjadi tersangka kasus korupsi. Small government hanya membutuhkan komitmen kuat presiden selaku kepala pemerintahan untuk mulai merampingkan kekuasaan agar tidak menjadi sumber dari korupsi.

Perbandingan jumlah anggota kabinet di negara dengan tingkat korupsi terendah -seperti Singapura dan Swiss- dengan Indonesia dapat menjadi referensi. Singapura hanya memiliki 15 anggota kabinet, Swiss hanya memiliki 8 anggota kabinet sedangkan Kabinet Indonesia Kerja memiliki 34 kementerian.

Dengan penyelesaian model sekarang -yaitu mendorong agarKPK kuat tapi di sisi lain mendorong big government, penanganan masalah korupsi akan bernasib sama dengan dongeng Sisifus.

Argumen kenaikan gaji untuk mengurangi korupsi itu logis tapi tidak kokoh secara faktual sehingga tidak memberikan jalan keluar dari masalah terutama korupsi. Apabila mengacu pada data agregat, gaji PNS terus meningkat sejak tahun 2009 akan tetapi data korupsi PNS juga terus meningkat sejak 2009.

Selain secara kalkulatif dapat dipahami sebagai hal logis, argumen kenaikan gaji itu juga strategis sebagai opium untuk meraup dukungan. Selebihnya, mendengarkan argumentasi debat pertama terkati korupsi, saya ingat perkataan Mario Cuomo “campaign in poetry and govern in prose”.

Rafli Zulfikar, peneliti Center for International Studies and Trade
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR