Korupsi dan (kegagalan) otonomi daerah

Ilustrasi: Petugas disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) menunjukkan barang bukti saat konferensi pers mengenai OTT di Aceh, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7).
Ilustrasi: Petugas disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) menunjukkan barang bukti saat konferensi pers mengenai OTT di Aceh, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7). | Reno Esnir /ANTARA FOTO

Sepekan terakhir publik tengah dilanda semacam euforia penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. Kemenangan sejumlah pasangan calon yang selama ini dianggap sebagai representasi pemimpin daerah ideal telah membangkitkan optimisme dan harapan akan tata kelola daerah yang lebih baik. Sayangnya, optimisme dan harapan itu tercederai oleh peristiwa terjaringnya dua kepala daerah dalam penangkapan yang dilakukan KPK.

Seperti diwartakan media massa, Selasa 3 Juli 2018 lalu, Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah ditangkap KPK atas dugaan kasus suap dana otonomi daerah. Bagi masyarakat Aceh, peristiwa ini tentu merupakan tamparan keras, mengingat citra Aceh yang lekat dengan karakter religius dan penerapan syariah Islamnya.

Secara umum, peristiwa ini kian memperpanjang daftar kepala daerah yang menjadi pesakitan hukum lantaran terjerat korupsi. Lebih dari itu, kasus ini sekaligus juga menguatkan tesis bahwa otonomi daerah dan korupsi adalah dua hal yang saling berkait-kelindan dan sulit dipisahkan.

Otonomi daerah merupakan salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan memangkas kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti kita tahu, kebijakan sentralistis yang dipraktikkan di era Suharto telah memunculkan ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah yang berujung pada munculnya ancaman disintegrasi.

Reformasi 1998 menjadi titik tolak bergesernya paradigma pemerintahan dari sentralistis menuju desentralistis. Publik pun menaruh harapan besar bahwa desentralisasi yang dimanifestasikan ke dalam aturan otonomi daerah akan membawa perbaikan bagi daerah. Publik berharap, otonomi daerah akan membawa mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, adaptif pada lokalitas, namun tetap dalam kerangka integritas-nasional.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, harapan itu justru kian jauh panggang dari api. Dua dasawarsa sejak era reformasi bergulir, otonomi daerah justru berjalan di luar rel yang seharusnya. Harapan akan pemerintahan yang demokratis dan bersih, justru ditelikung oleh kenyataan maraknya korupsi di level daerah.

Residu otonomi

Sejumlah studi mutakhir memperlihatkan sentimen negatif atas capaian otonomi daerah yang berjalan selama kurun waktu 20 tahun belakangan ini. Survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017 lalu, misal, menyebut bahwa praktik otonomi daerah gagal dalam mewujudkan tujuan awalnya.

Indikator kegagalan tersebut dapat dilihat dari sejumlah hal. Pertama, tingginya angka kemiskinan yang menunjukkan ada problem terkait distribusi dan pemerataan hasil pendapatan. Kedua, rendahnya kualitas layanan publik sebagai ekses dari kegagalan reformasi birokrasi di level daerah.

Ketiga, menguatnya sentimen politik identitas berbasis kesukuan dan kedaerahan yang tentunya mengancam integrasi nasional. Keempat, tumbuh suburnya politik dinasti, yakni kekuasaan politik daerah yang dijalankan oleh orang-orang dalam satu rumpun keluarga. Keempat, maraknya fenomena korupsi di level daerah yang umumnya melibatkan oknum pejabat daerah, anggota legislatif daerah dan elite ekonomi lokal.

Maraknya kasus OTT KPK yang menyasar pejabat daerah selama ini adalah bukti sahih bahwa terdapat korelasi positif antara otonomi daerah dan praktik korupsi. Terhitung sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, yakni pada tahun 2005, sampai saat ini tidak kurang dari 355 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

Di antara sekian banyak kasus tersebut, modus operandi korupsi yang paling banyak dilakukan pejabat daerah adalah menerima suap atas perijinan pengelolaan sumber daya alam, suap pemenangan tender proyek atau pengadaan barang, serta suap dalam penyusunan anggaran. Kewenangan penuh yang dimiliki kepala daerah memungkinkan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang berujung pada perilaku koruptif.

Agus Susanto dalam bukunya Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia memberikan tiga penjelasan mengapa otonomi daerah melahirkan ekses negatif berupa korupsi.

Pertama, otonomi daerah yang selama ini berjalan cenderung hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam membuat kebijakan, pengelolaan keuangan serta administrasi birokrasi dari pusat ke daerah. Sistem otonomi daerah yang selama ini berjalan luput menyertakan pembagian kekuasaan ke masyarakat.

Konsekuensinya, peluang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah hanya terbuka bagi para elite lokal. Hal inilah yang kemudian menyuburkan praktik kongkalikong antara pengusaha nakal dan penguasa korup.

Kedua, otonomi daerah telah memutus struktur hirarkis pemerintahan, yang memungkinkan kepala daerah menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol pemerintah pusat. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang sekarang ini berjalan ialah hubungan yang bersifat normatif-fungsional. Situasi ini menyebabkan tidak adanya institusi formal yang mampu melakukan pengawasan secara efektif terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Ketiga, gagalnya dewan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan. Bahkan, dalam banyak kasus korupsi di daerah, legislatif acapkali menjadi aktor yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil (civil society) yang diharapkan mampu menjadi agregator kritisisme pada kekuasaan juga belum sepenuhnya mapan terbentuk.

Memutus siklus

Fenomena kepala daerah terseret kasus korupsi telah menjadi semacam siklus yang berulang kali terjadi. Di sejumlah daerah, korupsi kepala daerah bahkan seolah sudah menjadi tradisi yang diwariskan. Di provinsi Sumatera Utara misalnya, dua gubernurnya secara berturut-turut menjadi terpidana kasus korupsi.

Kita tentu patut memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada KPK yang tanpa lelah memberantas korupsi. Operasi tangkap tangan sebagai salah satu strategi andalan KPK tentu layak dipertahankan. Namun demikian, kita harus sadar bahwa pemberantasan korupsi tentu tidak akan tuntas jika hanya dibebankan pada KPK dengan model operasi tangkap tangan. Diperlukan upaya pencegahan korupsi yang lebih sistematis dan terencana untuk menutup celah potensi korupsi yang disisakan oleh sistem otonomi daerah tersebut.

Salah satu yang mendesak untuk segera dilakukan ialah memastikan semua aktivitas penyusunan anggaran dan pengadaan barang dilakukan secara akuntabel dan transparan. Mekanisme layanan e-procurement, e-catalog, e-planning dan e-budgettingidealnya menjadi hal yang wajib dipraktikkan oleh semua daerah di Indonesia.

Dengan perencanaan anggaran dan pengadaan barang yang serba-daring, potensi korupsi yang melibatkan pejabat daerah, legislatif dan pengusaha dapat ditekan ke angka paling minimal.

Tidak kalah penting dari itu ialah menata ulang alur birokrasi perizinan daerah yang selama ini identik dengan keruwetan dan rawan perilaku koruptif. Penyederhanaan birokrasi dan alur perijinan menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk mencegah praktik suap yang selama ini kadung dianggap wajar.

Dalam konteks kepentingan jangka panjang, gagasan untuk membentuk perwakilan KPK di daerah sepatutnya tidak berakhir sebagai wacana belaka. Ditinjau dari efek yang ditimbulkannya, tidak diragukan lagi bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Publik menaruh harapan tinggi pada KPK sebagai lembaga anti rasuah yang sejauh ini cenderung masih dapat dipercaya, dibanding penegak hukum lainnya.

Di atas itu semua, partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan daerah merupakan hal yang mutlak. Tanpa adanya kekuatan check andbalance yang berasal dari civil society, dapat dipastikan kepala daerah akan menjelma serupa raja-raja kecil yang congkak, arogan dan korup.

Siti Nurul Hidayah, peneliti, alumnus UIN Yogyakarta
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR