Kurdistan, anak kandung kekerasan

Ilustrasi: Perayaan setelah pengumuman hasil referendum kemerdekaan di Erbil, wilayah Kurdistan di Irak utara, 26 September 2017.
Ilustrasi: Perayaan setelah pengumuman hasil referendum kemerdekaan di Erbil, wilayah Kurdistan di Irak utara, 26 September 2017.
© Mohamed Messara /EPA-EFE

Referendum Kurdistan di Irak utara akhirnya terlaksana pada hari Senin, 25 September kemarin setelah mengalami drama dan tekanan dari berbagai agensi internasional -dan khususnya dari negara-negara di perbatasan. Dalam hitungan resmi, suara setuju (bele, na'am, evet atau yes) berjumlah 92.73% dari sekitar 282 ribu rakyat Irak di Erbil, Duhok dan Sulaimani -tiga wilayah berbasis suku Kurdi terkuat. Perhelatan referendum tersebut akhirnya selesai pukul 19.00. Setelah itu, perayaan kemenangan tumpah ruah di jalanan kota di pusat suku Kurdi seperti Erbil.

Hadirnya entitas Kurdistan, khususnya setelah suksesnya perhelatan referendum, akan menambah pekerjaan baru bagi internal negara Irak dan negara-negara di kawasan. Kita patut khawatir bahwa konflik dan kekerasan yang tumpah ruah di kawasan Timur Tengah akan selalu berevolusi sesuai dengan isu dan konteks yang terjadi di lapangan.

Kawasan tersebut dari hari ke hari semakin tak menentu. Negara-negara yang relatif lebih aman dan kuat -seperti Turki dan Iran- belum mampu menjadi mediator. Kedua negara tersebut bahkan saling menyulut eskalasi dan tensi di kawasan, demi mengutamakan keamanan nasional. Sementara negara-negara di kawasan Teluk sibuk dengan urusan masing-masing internal, dan sudah terlanjur berada dalam setiran kekuatan asing seperti Amerika dan sekutunya ataupun Rusia.

Menyaksikan preseden-preseden di atas -terlibat dan berinteraksi langsung untuk kepentingan riset- saya kerapkali tersadar bahwa kawasan tersebut telah menjadi arena paling "matang" sebagai lahan polarisasi oleh invisible agency dan para komprador yang telah menguasai kesadaran orang-orang lokal. Orang Turki menyebut hain (berasal dari bahasa Arab berarti pengkhianat), atau jash (istilah untuk orang yang bersekongkol dengan musuh dan membantu musuh untuk melawan Kurdi) dalam bahasa Kurdi.

Hari ini -dan hingga tahun-tahun mendatang- buah "khuldi" polarisasi tersebut telah hadir nyata di depan mata mereka, negara-negara Timur Tengah. Sebagai peneliti sosial dan kebudayaan di Near East, khususnya Turki, saya merasakannya sendiri.

Faktanya, kawasan Middle East tidak pernah mau berhenti dari kemelut konflik dan kekerasan, dari perang ke perang. Terhitung sejak Ottoman runtuh pada awal abad 20, secara beruntun kawasan Arab dan Timur Tengah seperti kembali ke masa-masa sebelum Nabi Muhammad menjalankan misi kenabian. Pemberontakan dan kekerasan demi kekuasaan atas nama suku atau ashabiyah, munculnya nasionalisme berdasarkan etnik, invasi negara-negara adidaya hingga perang sipil yang menimpa Syiria sejak 2011 adalah catatan buram yang yang telah memusnahkan jutaan nyawa manusia.

Praktik-praktik kekerasan dan represi militer yang dioperasikan secara masif oleh mantan presiden Saddam Husein terhadap suku Kurdi di Irak utara khususnya telah terjadi sejak awal tahun 1980-an. Tapi kelompok Kurdi tidak pernah menyerah demi mendapatkan tanah mereka. Hingga akhirnya, mereka berhasil mengangkat bendera dan menuliskan nama Kurdistan melalui pemerintahan semi-otonom bernama Irak Kurdistan di kota Erbil sejak tahun 1992, satu tahun setelah terjadi konflik massal di tanah Irak karena tragedi percobaan kudeta atas Saddam.

Kurdistan dari hari ke hari semakin kuat membangun basis komunitas, manajemen pemerintahan lokal dan jaringan bisnis. Di waktu bersamaan pemerintahan Saddam di Irak semakin lemah dari waktu ke waktu -setelah mengalami serangkaian perang dengan Iran (1980-1988), Kuwait (1980) dan konflik internal negara melawan segerombolan pasukan Kurdi dari Irak utara.

Secara historis, jauh sebelum itu, kelompok suku Kurdi yang ingin mewujudkan negara Kurdistan terus bergerilya melakukan pemberontakan di wilayah mereka yang kini tersekat ke dalam lima negara modern, yaitu Iran, Turki, Syria, Irak dan termasuk Armenia. Pejuang dari suku Kurdi mulai memberontak secara masif pada awal abad ke-20, tepat ketika Kesultanan Ottoman semakin melemah hingga meledak Perang Dunia I.

Marga Barzani, yang hari ini membangun oligarki dan aristokrasi politik di Kurdistan, telah memulai pemberontakan melawan pemerintahan kerajaan Irak sejak tahun 1930-an. Itu dimulai oleh Ahmed Barzani dan adiknya Mustafa Barzani. Presiden dan Perdana Menteri yang berkuasa hari ini di Kurdistan juga berasal dari keluarga Barzani.

Masih gamang

Sebagai anak kandung Irak, Kurdistan lahir dan berkembang di tengah kemelut konflik kekerasan internal yang tak dapat terakomodasi secara damai. Konflik dan kekerasan yang terjadi secara masif di tanah Irak telah ikut memberi ruang bagi lahirnya Kurdistan hari ini dengan relatif lebih cepat. Sebagai negara post conflict, tantangan terbesar Irak adalah kekerasan masif yang lahir dari beberapa kelompok. Dalam situasi seperti itu, pemerintahan Irak berada dalam kerentanan (vulnerability) dan menjelma menjadi negara yang mudah pecah (fragile states). Sehingga pemerintahan Irak tidak mampu mengeliminasi dan membatasi perkembangan Kurdistan yang semakin pesat.

Dari empat negara yang menjadi tempat tinggal mayoritas suku Kurdi, Irak menjadi tuan rumah pertama dalam proses referendum demi terbentuknya negara Kurdistan. Sementara kelompok pejuang Kurdi dari daerah lain -seperti Iran dan Turki- tidak pernah diberikan ruang untuk mengembangkan virus-virus gerakan gerilya militeristik telah menjadi ciri utamanya. Sementara Iran benar-benar menutup rapat pergerakan suku Kurdi dengan mengontrol secara ketat setiap aktivitas (politik) kesukuan yang berpotensi menciptakan pemberontakan.

Dengan memanfaatkan meledaknya Arab Spring satu tahun sebelumnya, kelompok suku Kurdi di Syiria sudah membangun sebuah daerah otonom di Rojava sejak 2012. Dari hari ke hari, pemerintahan lokal di Rojava justru menjadi model eksperimental, dengan mengaplikasikan nilai-nilai democratic confederalism sebagai bentuk demokrasi langsung (direct democracy) melalui kelompok dan elemen terkecil masyarakat bawah. Jika ada jalan lapang setelah referendum di Irak utara, Kurdistan di utara Syiria sangat mungkin akan menyusul melakukan upaya-upaya kemerdekaan dari pemerintahan Bashar al-Assad.

Namun begitu, sebagai anak jadah yang tak diinginkan kelahirannya oleh negara-negara tetangga mereka, Kurdistan tidak mempunyai rencana strategis menuju negara yang berdaulat. Dalam pernyataan pers tepat di hari referendum, Barzani mengatakan bahwa adanya referendum lantas membahas batas teritorial Kurdistan. Pemerintahannya juga tidak mempunyai skenario implementasi untuk melanjutkan langkah strategis setelah referendum.

Kegamangan tersebut membuat banyak pengamat yang berasal dari Kurdistan sendiri seperti kebingungan. Mereka lebih fokus merayakan kemenangan sambil lalu mencari dukungan dari publik internasional. Tetapi sayangnya, publik internasional pun memilih diam dan secara terbuka nyaris membela pemerintah Irak. Hanya negara Israel yang secara terbuka mendukung referendum. Di luar itu ada ucapan selamat dari Catalonya, daerah yang bulan depan ingin melakukan referendum di Spanyol.

Situasi gamang tersebut sangat bisa dipahami di tengah banyak ancaman keras dari Turki dan Iran. Turki bahkan menyatakan siap untuk masuk ke Irak dalam semalam. Sementara negara-negara seperti Amerika, Rusia dan Uni Eropa memilih untuk menghargai dan mendukung kedaulatan Irak. Untuk itu, jalan panjang demi mewujudkan negara yang berdaulat masih penuh dengan labirin.

Penulis adalah alumni Turki, meneliti dan menerjemahkan buku-buku sastra Turki.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.