UU ITE

Mata rantai yang hilang dalam penegakan UU ITE

Ilustrasi media sosial.
Ilustrasi media sosial. | Cristian Dina /Shutterstock

UU ITE Semakin memakan banyak korban. Sampai saat ini, tidak kurang 275 orang pernah dilaporkan atau bahkan divonis dengan UU ini (Safenet,2018). Paling akhir terjadi pada Baiq Nuril.

Sejak pertama kali diundangkan pada 2008, UU ITE tak pernah berhenti menjadi bahan perdebatan publik. Namun, meski telah banyak kritik yang disampaikan, kami menilai masih ada yang luput dari perbincangan publik. Utamanya terkait dengan tanggung jawab penyedia platform media sosial dalam berbagai kasus yang menimpa penggunanya. Paradigma hukum kita seolah hanya melihat UU ITE sebagai persoalan antara mereka yang dituduh melanggar pasal 27 UU ITE dengan pelapor dan aparat hukum.

Tampaknya ada yang salah dari bagaimana kita menilai peran media sosial. Kita kerap menganggap Facebook, Twitter, ataupun Instagram semata wadah yang netral. Kenyataannya tidak demikian. Jangan lupa bahwa platform media sosial mengambil keuntungan ekonomi dari aktivitas penggunanya. Mereka juga memiliki algoritme yang bisa memperbesar cakupan status atau tweet anda berdasarkan logika viralitas.

Sebenarnya kalau kita pikir dengan saksama, tidak ada yang aneh dengan komplain Prita soal pelayanan rumah sakit ataupun curhat Baiq Nuril mengenai pelecehan yang dialaminya seandainya saja dilakukan di ruang privat. Apa yang menjadikannya sebagai subjek laporan adalah karena dilakukan di platform media sosial yang menjangkau banyak orang. Ini artinya platform memiliki signifikansi dalam aduan-aduan pelanggaran UU ITE.

Sayangnya hingga hari ini, belum ada kesadaran di antara pemangku kebijakan untuk mulai meminta tanggung jawab platform media sosial. Penegak hukum kita lebih suka mengejar Baiq Nuril atau Prita, karena itu lebih mudah daripada mengejar perusahaan bernilai miliaran dollar ke meja hukum. Kalaupun berhasil disomasi, kami bahkan tidak tahu apakah Indonesia memiliki perangkat hukum yang cukup untuk “mengadili” Facebook di ranah perdata. Mungkin ini juga yang membuat kepolisian dan lembaga pengadilan Indonesia lebih “suka” mengejar individu pengguna media sosial.

Belajar dari Jerman

Ketika Undang-Undang NetzDG dikeluarkan oleh pemerintah Jerman Januari 2018 lalu, platform besar media sosial langsung berbenah dengan melakukan perekrutan tenaga untuk membangun sistem moderasi konten secara besar-besaran.

Menurut UU NetZDG, platform online bisa dikenakan denda hingga 50 juta euro jika mereka tidak menghentikan peredaran konten yang “jelas-jelas menyalahi hukum” dalam kurun waktu 24 jam setelah mendapatkan peringatan.

Premis terpenting dari UU ini adalah menempatkan beban kepada platform. Asumsinya, platform tau mana ujaran yang masih dalam ranah kebebasan berekspresi dan mana yang “membahayakan masyarakat.” Konsekuensi legal dari premis tersebut adalah jika platform lalai dalam mengidentifikasi, maka mereka bisa dimintai pertanggungjawaban.

Pengembalian posisi platform dalam mata rantai penegakan UU ITE ini bisa berdampak besar. Jika kita memutus mata rantai pengejaran hukum di platform maka Indonesia bisa mempertahankan kebebasan berekspresi individu, dan pada saat yang sama menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar dari perusahaan. Dengan demikian, individu korban opresi, seperti Prita atau Nuril, tidak merasa di dis-insentifikasi untuk menyampaikan kebenaran mereka kepada publik.

Kita perlu memutus mata rantai penegakan UU ITE di platform. Lain halnya, jika seorang individu pengguna terbukti memproduksi ujaran kebencian, hoax, atau pornografi, maka penegakan hukum harus menggunakan KUHP.

Moderasi Konten Vs Konteks

Moderasi konten adalah salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk meminta tanggung jawab platform media sosial. Selama ini moderasi konten memang sudah berjalan namun belum maksimal. Apa pasal? Dikerjakan secara manual oleh tenaga manusia dan masih sangat terbatas dalam metodenya karena hanya mengandalkan istilah untuk mengenali konten-konten bermasalah.

Sebagai ilustrasi, dalam moderasi konten pornografi, posting bermasalah ditentukan dengan indikasi kata yang mengandung kepornoan seperti “bokep”, “JAV”, “Kimcil”, dan seterusnya. Adanya laporan pengguna atas konten yang menggunakan istilah-istilah tersebut kemudian di verifikasi oleh moderator manusia untuk selanjutnya di take down jika dinilai menyalahi ketentuan yang ditetapkan platform. Sistem ini tidak sustainable dari segi konsistensi dan memakan tenaga SDM yang sangat besar.

Indonesia adalah negara dengan pengguna media sosial ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Dari 140 juta pengguna media sosial di Indonesia 81 persennya memiliki akun facebook. Bisa dibayangkan dalam satu hari saja ada berapa banyak laporan konten bermasalah masuk ke Facebook? Karenanya kita membutuhkan tenaga mesin untuk melakukan moderasi.

Sayangnya, cara ini masih belum bisa dilakukan dalam konteks Indonesia. Hampir semua platform media sosial tidak memiliki AI (artificial intelligence) yang bisa bekerja dalam bahasa Indonesia. Sulit membayangkan mesin moderasi yang dimiliki facebook misalnya bisa mengenali ujaran seperti “halal darahnya,” “aseng asing”, atau bahkan “cebong kampret”, yang sangat khas konteks politik Indonesia. Ketika mesin memproses istilah-istilah tersebut ke dalam bahasa inggris maka akan diterjemahkan secara verbatim dalam kevakuman politik dan budaya.

Kita perlu memaksa platform untuk bergerak dari moderasi konten ke moderasi konteks. Bagaimana caranya? Dengan mendorong dibangunnya AI yang “dididik” dalam bahasa Indonesia mengenai moralitas Indonesia.

Di tahap awal, platform memang perlu mengalokasikan ratusan tim Indonesia yang akan disajikan ribuan bahkan jutaan kasus pornografi, ujaran kebencian, dan bentuk-bentuk konten bermasalah lainnya. Hasil dari mempelajari kasus-kasus tersebut adalah kode moral yang akan diintegrasikan dengan mesin. Ini penting, agar suara korban penyintas kekerasan seksual seperti Baiq Nuril tidak disamakan dengan pornografi hanya karena sama-sama memuat istilah “sex”.

Contoh konten media sosial yang harusnya bisa disortir oleh mesin:

Sama seperti pendidikan dalam kelas, selama bertahun-tahun hingga usia dewasa, ratusan guru mengajarkan anak-anak kita konsep moralitas benar-salah. Barulah setelah kita menjadi dewasa kita bisa memahami prinsip dasar dari moralitas tersebut dan mengaplikasikannya situasi spesifik yang kita hadapi. Mesin juga begitu.

Mesin AI yang ada di Facebook, Instagram, atau Twitter pusat sudah dewasa. Sudah belajar dan mendalami konsep moralitas dan nilai-nilai di Amerika Serikat (atau negara Barat berbahasa Inggris lainnya). Kita butuh mesin serupa yang memahami moralitas dalam konteks Indonesia.

Ditulis bersama Muhammad Heychael (Pengajar Universitas Multimedia Nasional)

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR