Memaksimalkan momentum pertumbuhan ekonomi

Ilustrasi: Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan konstruksi gedung bertingkat di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2019).
Ilustrasi: Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan konstruksi gedung bertingkat di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2019). | Yulius Satria Wijaya /ANTARA FOTO

Bulan April lalu,International Monetary Fund (IMF) merilis laporan bertajuk World Economic Outlook (WEO) 2019 yang memuat data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara di dunia pada tahun 2018. Dalam laporan tersebut, Indonesia berada di urutan ke tiga dengan pertumbuhan sebesar 5,2 persen. India ada di posisi teratas dengan pertumbuhan 7,3 persen. Disusul China dengan pertumbuhan sebesar 6,3 persen.

Meski stagnan dari angka PDB tahun 2017, capaian Indonesia ini terbilang positif, terlebih di tengah lesunya ekonomi global. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 berada di kisaran angka 3 persen. Tahun ini, IMF bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2, 9 persen.

Dengan pertumbuhan 5,3 persen, IMF memprediksikan Indonesia masuk jajaran 10 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 2030. Jika tren positif itu berlanjut, besar kemungkinan Indonesia menembus jajaran lima besar pada tahun 2050. Saat ini perekonomian Indonesia masih berada di peringkat ke-15 di dunia.

Menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi tentu bukan perkara mudah. Dinamika ekonomi global yang diwarnai ketatnya persaingan antarnegara memerlukan respons dan strategi yang tepat. Terlebih saat ini, ekonomi dunia tengah mengalami sejumlah pergeseran akibat fenomena revolusi industri 4.0.

Dalam buku The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schab menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan fenomena ketika aktivitas produksi mengalami pergeseran radikal ke arah komputasi dan digitalisasi. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan internet yang memungkinkan terjadinya pertukaran data secara global, munculnya Internet of Things (IoT) sampai lahirnya Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan.

David N. Weil dalam buku Economic Growth (2012) menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di era industri 4.0 ditentukan oleh setidaknya dua variabel pokok.

Pertama, ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan pada kebutuhan industri 4. 0. Di era industri 4.0, manusia sebagai aktor produksi dimungkinkan untuk terkoneksi dengan big data, internet of things juga artificial intelligence. Konsekuensinya ialah alur aktivitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tingkat tinggi.

Kedua, terbukanya investasi global sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sistem ekonomi dunia hari ini tidak mengenal sekat geografis, sosiologis juga ideologis antarnegara. Keterbukaan ekonomi ini memungkinkan lalu lintas modal global bersirkulasi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh dunia. Ini artinya, negara dengan iklim investasi kondusif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Peta jalan dan strategi

Dibaca dari periodisasi revolusi industri, Indonesia saat ini masih berada pada fase industri 3.0 yang berbasis pada otomatisasi. Meski demikian, pemerintah telah mengambil ancang-ancang untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Upaya itu termanifestasikan ke dalam peta jalan bertajuk Making Indonesia 4.0.

Program Making Indonesia 4.0 ini tentu harus didukung dengan langkah strategis. Jika merujuk pada dua variabel pokok pertumbuhan ekonomi seperti disebut di atas, pemerintah idealnya memberi perhatian lebih pada dua hal.

Pertama, peningkatan kualitas tenaga kerja. Isu ini harus mendapat perhatian serius mengingat masih rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Institute for Management Development (IMD) pada tahun 2018 melakukan penilaian daya saing tenaga kerja di 63 negara. Hasilnya, Indonesia berada di peringkat ke 45 dengan skor 51,34. Terpaut dari negara tetangga, yakni Malaysia di posisi ke 22 dengan skor 72 77 dan Singapura di posisi 13 dengan skor 78,66.

Berdasar penilaian IMD, indikator daya saing dan kesiapan tenaga kerja Indonesia mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi temuan IMD tersebut. Menurut BPS, di tahun 2018 terdapat 38 persen dari 124 juta tenaga kerja Indonesia merupakan pekerja berketerampilan rendah. Sebagian besarnya bahkah hanya lulusan sekolah dasar.

Peningkatan kualitas tenaga kerja adalah hal yang urgen. Diperlukan reformasi sistem pendidikan agar melahirkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0. Sistem pendidikan harus mampu menginternalisasikan tiga cara berpikir, yakni berpikir sistemik, kreatif dan futuristis.

Tiga paradigma berpikir itu penting untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari revolusi industri 4.0. Di saat yang sama, pemerintah juga berkewajiban untuk mengoptimalkan lembaga pendidikan yang menitikberatkan pada keahlian praktis seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pendidikan vokasi juga balai pelatihan.

Jika kualitas tenaga kerja tidak segera dibenahi, besar kemungkinan Indonesia akan dibanjiri tenaga kerja asing. Sebagai catatan, hingga tahun 2018 jumlah tenaga kerja asing di Indonesia mencapai 95.335 orang. Jumlah itu mengalami peningkatan sebesar 10,88 persen dari tahun 2017 yang mencapai 85.974 orang.

Kedua, kondusifitas iklim investasi. Dalam konteks ini, Indonesia agaknya bisa sedikit berbangga. Merujuk laporan US News and Report bertajuk “Best Countries 2018”, Indonesia berada di peringkat kedua negara tujuan investasi terbaik di dunia.

Penelitian ini melibatkan 21.000 responden yang terdiri atas pelaku usaha dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Ada delapan aspek yang dinilai dalam survei tersebut, yakni kewirausahaan, stabilitas ekonomi, pajak, inovasi, tenaga kerja, teknologi, dinamisme dan korupsi.

Hasilnya, Indonesia berada di posisi ke dua dengan perbandingan jumlah penduduk 261,1 juta jiwa, PDB 923,3 miliar dolar AS dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Di atasnya, ada Filipina dengan perbandingan jumlah penduduk 103,3 juta jiwa, PDB 304,9 miliar dolar AS dan pertumbuhan ekonomi 6,9 persen.

Capaian itu tentu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin demi terciptanya akselerasi ekonomi. Seperti diketahui, tingginya angka pertumbuhan ekonomi selalu berbanding lurus dengan kebutuhan nilai investasi. Kementerian Keuangan mencatat, di tahun 2019 kebutuhan investasi Indonesia mencapai 5.276 triliun rupiah dan akan meningkat menjadi 5.823 triliun rupiah pada tahun 2020. Untuk itu diperlukan regulasi yang memudahkan investasi global masuk ke Indonesia.

Kebijakan pemerintah seperti penyederhanaan birokrasi, tax holiday dan pemberian insentif pada sektor manufaktur, jasa dan pertambangan yang selama ini menjadi daya tarik investor global patut diapresiasi.

Pembenahan kualitas tenaga kerja serta peningkatan investasi global ini penting untuk menyongsong momentum emas ekonomi Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030. Di tahun tersebut, Indonesia diprediksi menjadi salah satu pemain utama dalam percaturan ekonomi global. Di saat yang sama, Indonesia juga mengalami bonus demografi. Menurut BPS, jumlah penduduk usia produktif di tahun 2030 diprediksi mencapai 52 persen dari total populasi.

Momentum emas ini bisa menjadi pedang bermata dua yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Komitmen, kerja keras dan sinergi antar berbagai pihak akan menentukan hasil akhir; apakah kita berhasil memanfaatkan peluang dan tampil sebagai pemenang atau sebaliknya, gagal dan tersungkur sebagai pecundang.

Sivana Khamdi Syukria, staf Program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial RI.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR