Membangun benteng pertahanan rupiah

Ilustrasi benteng pertahanan
Ilustrasi benteng pertahanan | Bruno Simões /Pixabay

Menjelang ramadan, rupiah yang bergolak membuat banyak pengusaha semakin gamang menjajakan barang dan jasanya.

Jika bahan baku atau bahan penolong impor sudah harus dibayar dengan rupiah lebih banyak (dengan kurs baru), apakah harga jual sudah harus disesuaikan? Bisa dilakukan, tapi bisa juga ditunda karena pengusaha berusaha menyerap kenaikan dolar itu dengan mengurangi keuntungan agar arus kas tetap terjaga secara sehat.

Seorang pedagang komputer di Depok mengaku sudah menyesuaikan harga jual asesori komputer, "namun belum berani naik terlalu tinggi," karena pasar juga sedang kendur.

Sebenarnya gejolak nilai tukar rupiah akibat perekonomian kita terkait dengan perekonomian global sudah berkali-kali terjadi. Sumber utama pemicu tetap Amerika yang berusaha menarik dolar secara bertahap menaikkan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) dengan target antara 1,5 hingga 1,75 persen.

Fed melihat membaiknya perekonomian Amerika--ditandai dengan membaiknya penyerapan tenaga kerja dan rendahnya inflasi (2 persen)--menjadi salah satu alasan Federal Reserve Bank berangsur menaikkan bunga.

Kebijakan itu akhirnya memukul hampir seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah yang turun jadi Rp13.943 (4 Mei 2018) dari rata-rata Rp13.400 dua pekan sebelumnya.

Gejolak di pasar uang itu mendorong investor melepas portfolio di surat berharga dan saham mereka untuk dipindahkan ke dolar. Gelombang itu menekan Indeks Harga Saham Gabungan jatuh di bawah 6.000 (5.792 pada 4 Mei) padahal pada puncaknya IHSG pernah mencapai 6.700.

Dengan demikian sejak awal tahun investor asing sudah melepas saham Rp36 triliun. Dan untuk mencegah kejatuhan surat utang negara (SUN) di pasar sekunder, BI turun membeli Rp28 triliun dalam dua pekan terakhir April (Kompas 28 April 2018). Jika kecenderungan dolar menguat makin kencang, BI bisa makin dalam masuk ke pasar SUN.

Tapi terus menerus menjadi pembeli SUN pemerintah bisa menguras cadangan devisa; padahal tugas utama BI adalah memelihara agar nilai tukar rupiah terjaga dengan inflasi rendah untuk mendorong ekspor, sekaligus tidak merugikan importir, dan menambah beban utang valuta asing korporasi karena kenaikan dolar.

Sementara di bursa saham, emiten berusaha melakukan buy back secara selektif untuk mencegah agar kejatuhan harga sahamnya tidak terlalu dalam. Otoritas Bursa mengingatkan, buy back di tengah trend menurun justru akan merusak arus kas sehingga bisa membahayakan kelangsungan bisnis.

Jelas sudah cukup besar BI mengintervensi untuk menahan agar kejatuhan rupiah tidak terlalu dalam. Sebagai benteng pertahanan pertama rupiah (first line of defence), BI memiliki cadangan devisa US $126 miliar (per April) yang cukup untuk menanggulangi kebutuhan impor dan membayar utang luar negeri pemerintah selama 7,7 bulan.

Jika capital outflow berlangsung makin deras akibat penjualan saham dan surat berharga negara (SBN) oleh investor asing, BI bisa menaikkan bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate dari 4,25 persen. Tapi BI masih menghitungnya, karena tindakan itu akan mempengaruhi suku bunga perbankan yang sedang turun untuk mendorong perekonomian Indonesia.

Pada 1997 lalu, spekulan dengan mudah menjebol benteng pertahanan pertama BI yang hanya punya cadangan devisa US $25 miliar; sehingga dalam hitungan minggu rupiah ambruk dari Rp2.500 ke Rp15.000 per dolar.

Krisis moneter kemudian menjalar jadi krisis ekonomi; pabrikan yang menbutuhkan bahan baku dan bahan penolong impor tidak bisa membuka L/C impor. Pertolongan darurat diberikan Malaysia dan Singapura yang memberikan dana US $1 miliar dan US $1,5 miliar agar pengusaha Indonesia bisa membuka L/C impor lagi - memperkuat pinjaman yang diberikan IMF sebesar US $5 miliar.

Belajar dari krisis moneter itulah BI kemudian membangun benteng pertahanan lapis kedua (second line of defence) dengan mitra dagang RI dan bank sentral sejumlah negara sahabat melalui skema Bilateral Swap Arrangement (BSA) dan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA).

BSA merupakan instrumen yang bisa digunakan BI untuk menarik pinjaman (yang juga bisa dirupiahkan) jika perbankan Indonesia mendadak kesulitan likuditas. Sedang BCSA hampir mirip dengan BSA merupakan dana cadangan negara mitra untuk menutup kekurangan devisa impor yang membahayakan transaksi berjalan pada neraca pembayaran.

BSA dengan Bank Sentral Jepang, misalnya, bernilai US $22,76 miliar yang bisa diperpanjang setiap periode tertentu. Dengan BSA Jepang ini, BI bisa menarik devisa dalam mata uang Yen (untuk membiayai impor dari Jepang, misalnya).

BI juga mendorong penggunaan mata uang lokal antara para mitra dagang sehingga para pihak akan terhindar dari rugi kurs, jika mereka masih menggunakan mata uang dolar Amerika.

Krisis moneter yang pada akhirnya memicu terjadinya krisis ekonomi pada 1997 telah memberi banyak pelajaran. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk sebagai institusi yang menjamin simpanan pemilik dana (kreditur) di bank pada jumlah tertentu.

Penjaminan tidak lagi dilakukan secara blanket guaranties (seperti terjadi sebelum krisis 1997) atas dana simpanan di lembaga perbankan. Juga dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi watch dog atas praktek menjalankan usaha perbankan.

Dengan pengawasan ketat itu diharapkan kejatuhan lembaga perbankan yang berdampak sistemik jika terjadi krisis likuiditas bisa dicegah.

Aman? Belum tentu. Ketua OJK Wimbo Santoso memperingatkan ada 15 bank yang bisa berdampak sistemik jika terjadi krisis likuiditas di pasar keuangan Indonesia. Keadaan bisa menjadi kritis jika terjadi pembalikan arah yang besar (sudden reversal) jika para investor ramai-ramai menjual surat berharga negara (SBN) dan saham.

Pengaruhnya sangat besar karena investor asing menjadi pemegang mayoritas SBN dan saham perusahaan Indonesia. Penjualan besar-besaran itu bisa menjatuhkan nilai SBN dan saham. BI dan para manajer investasi lokal pasti akan repot mengerem kejatuhannya.

Meskipun secara makro ekonomi kita baik-baik saja, kewaspadaan tetap diperlukan karena kerawanan masih terlihat di banyak tempat.

Semoga pada ramadan kali ini harga kebutuhan pokok yang suplainya ikut dikendalikan pemerintah tidak bergolak mengikuti kurs dolar.

    Eddy Herwanto adalah mantan jurnalis ekonomi dan keuangan
    BACA JUGA
    Tanya Loper Tanya LOPER
    Artikel terkait: SPONSOR