Membangun ekosistem perfilman Indonesia

Ilustrasi: Sebuah bioskop mini di Kineforum, Taman Ismail Marzuki, Jakarta (3/2/2016).
Ilustrasi: Sebuah bioskop mini di Kineforum, Taman Ismail Marzuki, Jakarta (3/2/2016). | Indra Rosalia /Beritagar.id

Tulisan Andi Baso Jaya berjudul “Membandingkan harga tiket bioskop dengan upah kerja” di Beritagar.id (05/05/2019) penting untuk diperbincangkan lebih lanjut. Di awal tulisan, Jaya menggambarkan antusiasme warga Palu “merayakan” pembukaan pertama bioskop XXI yang berbarengan dengan momen pemutaran film Avengers: Endgame.

Tulisan ini tak hendak mengelaborasi ulang ihwal perbandingan harga tiket bioskop dengan upah kerja. Tulisan ini berupaya menyigi fenomena meningkatnya antusiasme masyarakat Indonesia menonton film di bioskop.

Seperti kita tahu, industri film Indonesia belakangan menunjukkan progresivitas menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penonton film Indonesia di bioskop dalam beberapa tahun terakhir.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mencatat, jumlah penonton film bioskop Indonesia meningkat 230 persen dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2018 saja, penonton film bioskop tercatat mencapai 44 juta orang. Jumlah ini naik signifikan dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai sekitar 21 juta penonton.

Lonjakan jumlah penonton film itu dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah layar bioskop. Pada tahun 2012 terdapat 609 layar bioskop di Indonesia. Lima tahun kemudian atau tahun 2017, jumlah layar bioskop mencapai 1.412. Dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia, jumlah layar film bioskop itu memang belum terbilang ideal. Dengan populasi 260 juta jiwa, Indonesia idealnya memiliki setidaknya 10 ribu layar bioskop.

Bertambahnya jumlah layar bioskop juga memungkinkan film ditayangkan lebih lama dan memungkinkan ditonton lebih banyak orang. Saat ini rekor film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak dipegang oleh Warkop DKI Reborn: Jangkrik Bos! Part 1 dengan 6, 9 juta orang. Pendapatan kotor film ini ditaksir mencapai 240, 1 miliar rupiah.

Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya sumbangan industri film pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Data Kementerian Keuangan tahun 2015 menyebut industri film menyumbang 0,16 persen dari total PDB. Di tahun 2018, jumlah itu melonjak signifikan menjadi 6,09 persen dari total PDB.

Angka itu cukup mengejutkan lantaran rerata sumbangan sektor industri kreatif terhadap PDB pada tahun 2018 hanya sekitar 6 persen. Sektor perfilman menjadi penyumbang PDB terbesar ke tiga dalam industri kreatif setelah fashiondan kuliner. Pemerintah sendiri menargetkan industri film lokal mampu menyumbang setidaknya 8-10 persen dari total PDB di tahun 2025.

Tiga tantangan

Naiknya jumlah penonton film di bioskop memang menjadi stimulus penting bagi industri film Indonesia. Namun, di sisi lain industri film Indonesia juga tengah menghadapi berbagai macam tantangan.

Pertama, terkait tantangan teknis, yakni ketidakseimbangan antara ketersediaan pekerja film profesional dengan kebutuhan industri film. Menurut Bekraf, sejak tahun 2013 industri film Indonesia memproduksi rata-rata 110-130 film per-tahun. Jumlah itu tidak sebanding dengan ketersediaan pekerja film profesional yang menurut catatan Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) hanya mencapai 7 ribu orang.

Ketimpangan ini menyebabkan kualitas produksi film Indonesia kurang maksimal, terlebih dibanding film asing. Kondisi ini merupakan dampak dari terbatasnya lembaga pendidikan di bidang perfilman. Selama ini, perfilman cenderung dianggap sebagai bidang yang tidak menjanjikan masa depan. Walhasil, peminat jurusan tersebut cenderung minim dan berakibat pada terbatasnya jumlah pekerja film profesional.

Kedua, dalam konteks pasar, film Indonesia dihadapkan pada persaingan ketat berebut penonton dengan film asing, terutama film-film blockbuster asal Hollywood. Sudah menjadi kelaziman ketika pengusaha jaringan bioskop cenderung mengistimewakan film asing, apalagi blockbuster, yakni dengan memberi jatah layar lebih banyak dan masa tayang lebih lama ketimbang film lokal.

Logika ekonomi para pemilik bioskop yang menginginkan laba besar dari penjualan tiket, membuat mereka cenderung menganaktirikan film-film lokal.

Ketiga, industri film Indonesia mau tidak mau juga harus berhadapan dengan disrupsi akibat perkembangan teknologi. Kemunculan berbagai platform aplikasi layanan streaming film seperti Netflix, Hooq, Iflix dan Primeo Video telah mengubah perilaku penonton. Kini, orang bisa menonton film dari komputer pribadi bahkan telepon pintarnya hanya dengan berlangganan aplikasi tersebut, tanpa harus ke bioskop.

Kondisi ini sebenarnya menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, kemunculan media baru ini membuka kemungkinan film didistribusikan lebih luas dan menjangkau penonton lebih banyak. Di sisi lain, kemunculan media baru tersebut juga menjadi salah satu faktor yang tergerusnya jumlah penonton film di bioskop.

Di Amerika Serikat, kemunculan aplikasi layanan streamingf ilm menyebabkan penurunan jumlah penonton bioskop sebesar 5,3 persen. Di Indonesia belum ada angka pasti seberapa jauh media baru tersebut berakibat pada penurunan jumlah penonton film di bioskop. Namun, tidak menutup kemungkinan fenomena yang terjadi di Amerika Serikat juga akan terjadi di Indonesia.

Membangun ekosistem

Sebagai sektor yang tengah tumbuh, industri film Indonesia tentu memerlukan semacam treatment khusus. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar industri film Indonesia yang tengah berkembang ini tidak kehilangan momentumnya.

Pertama, menambah jumlah pekerja film profesional. Selama ini pekerja film dipasok dari lulusan perguruan tinggi di bidang perfilman yang jumlahnya masih sedikit. Merujuk pada laman Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini hanya ada 18 perguruan tinggi yang memiliki progam studi film. Jumlah itu terdiri dari 10 institusi untuk jenjang sarjana (S1) dan empat institusi untuk jenjang Diploma 3 dan 4.

Minimnya perguruan tinggi dengan jurusan film ditambah lamanya masa studi membuat pekerja film profesional menjadi profesi yang terbilang langka. Tidak mengherankan jika di lapangan terjadi kesenjangan antara jumlah pekerja film profesional dengan permintaan industri film. Kondisi ini dapat diatasi dengan menyelenggarakan pendidikan film dengan model vokasi yang bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun saja.

Model pendidikan vokasi, seperti kita tahu cenderung lebih fokus secara kurikulum dan lebih banyak menitikberatkan pada praktik ketimbang teori. Cara ini sudah diterapkan di Hongkong yang juga memiliki problem serupa sebelumnya, dan terbukti efektif menghasilkan pekerja film profesional dalam waktu singkat.

Kedua, di sektor pasar, diperlukan sebuah kebijakan yang berpihak pada film lokal. Hal ini dimaksudkan agar film lokal tidak selalu dianaktirikan di negeri sendiri. Industri film Indonesia patut mencontoh industri film Bollywood. Film-film produksi Bollywood berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri, salah satunya karena kebijakan pembatasan film asing. Tujuannya agar film produksi Bollywood mendapat jatah layar banyak dan masa tayang panjang.

Ketiga, tidak kalah penting ialah upaya serius untuk memberantas pembajakan film. Salah satu keluhan para pembuat film, terutama sutradara dan produser ialah tentang maraknya pembajakan film. Padahal, ketimbang kemunculan berbagai platformpenyedia jasa layanan streaming film daring, praktik pembajakan film jelas merupakan ancaman nyata.

Pemerintah sebenarnya telah mengambil sejumlah kebijakan untuk mengatasi maraknya pembajakan film. Salah satunya ialah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memblokir 22 situs penyedia film ilegal di internet pada tahun 2017 lalu.

Namun kebijakan ini belum sepenuhnya menganulir pembajakan film. Sampai hari ini, film lokal bajakan dalam bentuk cakram padat masih dengan mudah ditemui. Ini menandai praktik pembajakan film belum sepenuhnya diberantas oleh pemerintah.

Arkian, membangun industri film mustahil dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu membentuk ekosistem perfilman itu sendiri. Di sinilah diperlukan kerjasama dan sinergi antara para pembuat film (film maker), pengusaha sebagai pemilik modal dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Desi Ratriyanti, bergiat di Indonesia Muslim Youth Forum.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR