Membendung perselingkuhan ideologi

Ilustrasi: berselingkuh
Ilustrasi: berselingkuh
© Twinsterphoto /Shutterstock

Bulan Agustus menjadi momentum mempertebal rasa cinta dan menjaga kesetiaan pada NKRI. Sebab, belakangan kita disibukkan dengan berbagai ancaman penggantian dasar negara menjadi khilafah yang bertentangan dengan pilar bangsa. Tugas ini tidak hanya untuk pejabat dan masyarakat, namun yang paling utama adalah abdi negara.

Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak 2013 silam, saya mengakui beban berat bukan pada kinerja, melainkan komitmen menjadi abdi negara. Namanya abdi, ia adalah buruh. Jika abdi negara, berarti ia buruhnya rakyat dan negara. PNS di NKRI tentu harus tunduk dan patuh terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Ketika ada PNS tidak patuh pada aturan NKRI, maka mereka pantas -bahkan wajib- ditindak. Mereka adalah anutan masyarakat dan menjadi 'guru' dalam mematuhi aturan negara. Sangat tak masuk akal jika ada orang digaji negara, namun khianat bahkan ingin mengganti dasar negara.

Sejak ditetapkan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), seorang belum resmi menjadi PNS matang. Untuk menjadi PNS, CPNS harus melalui Diklat Prajabatan. Dalam proses itu banyak materi disampaikan untuk menggembleng CPNS agar matang menjadi abdi negara. Itu sebabnya, sejak dulu sampai sekarang, Diklat Prajabatan masih menggunakan pola militer seperti tentara dan polisi.

Dalam Diklat Prajabatan, CPNS diberi materi wawasan kebangsaan, doktrin setia NKRI, komitmen pada ideologi negara dan pekerjaan serta kedisiplinan. Juga materi tentang birokrasi, adminstrasi dan lainnya. Jika lolos, mereka baru menjadi PNS sah.

Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memiliki kewajiban sama. Mereka harus patuh pada empat pilar bangsa, kode etik dan komitmen kerja sebagai abdi negara.

Kebijakan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang disinyalir anti-NKRI dan pengusung khilafah, tentu menjadi perhatian serius bagi ASN. Seharusnya, jika sudah lolos Diklat Prajabatan, ASN harus benar-benar setia pada NKRI. Jika ada PNS maupun PPPK bergabung HTI, maka pemerintah harus menuntaskannya.

Komitmen Setia NKRI

Berdasarkan UU ASN 2014, pemerintah mengatur rinci kewajiban ASN untuk patuh pada NKRI. Pada Pasal 4 UU ASN, disebutkan PNS dan PPPK harus memegang teguh nilai dasar. Mulai memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah.

Kemudian, ASN juga harus mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia dan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Sedangkan poin selanjutnya dititikberatkan pada kedisiplinan dan capaian kinerja.

Secara nasional, ASN juga memiliki kode etik. Di tiap daerah mereka juga wajib patuh pada aturan pemerintah/dinas/lembaga setempat. Dengan aturan rinci itu, setia dan tidak 'selingkuh' terhadap NKRI menjadi keniscayaan. Tanpa adanya aturan pelarangan ikut HTI dan mendukung khilafah pun, ASN wajib menjadi abdi negara yang patuh dan setia. Mereka sangat dilarang bergabung dengan ormas apa saja yang anti-NKRI.

Buruh harus patuh pada majikan. Jika tidak patuh, itu namanya 'buruh' tidak tahu diri. Apalagi, mereka digaji dan diberi tunjangan. Ditambah lagi, APBD tiap daerah untuk gaji PNS tidaklah sedikit. Juga adanya gaji 13, gaji 14, sertifikasi dan jaminan pensiun. Hal itulah yang membuat jutaan orang mengidam-idamkan diri menjadi ASN.

Patuh pada NKRI sebenarnya tidak ada urusan dengan gaji dan tunjangan. Namun, menjadi PNS adalah jalan untuk mengabdi dan menjadi pelayan masyarakat. Meski ada gaji besar, sebenarnya hanya bonus dan upah operasional.

Menjadi PNS tidak semudah yang dibayangkan. Mereka melalui tahap seleksi ketat, dan sejak 2014 lalu sudah berbasis online. Mulai dari seleksi administrasi, tes potensi akademik dan umum, wawasan kebangsaan dan tes kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah Diklat Prajabatan sebelum menjadi PNS. Tahapan ini jika dilalui serius, ketika menjadi PNS mereka pasti benar-benar patuh pada NKRI. Sebab, hanya PNS yang neko-neko yang ikut ormas-ormas radikal dan anti-NKRI.

Masalah HTI tidak hanya masalah administratif. Melainkan pada ideologi, doktrin, paham, aliran dan juga gerakan kultural yang menjalar di kalangan ASN. Oleh karena itu perlu kebijakan tegas untuk memotong gelombang ideologi yang anti-NKRI. Perlu juga komitmen tinggi untuk membendung perselingkuhan ideologi. Sebab, setia pada ideologi bangsa ini adalah harga mati.

Dilarang Selingkuh!

Sebagai PNS, saya tidak suka orang indisipliner, apalagi khianat dan selingkuh. Doktrin ini saya pegang teguh, karena kakek, bapak, dan banyak keluarga saya menjadi PNS. Faktor ini menjadikan saya terbiasa hidup disiplin sejak kecil, baik disiplin waktu sampai cara berpikir.

Jika PNS selingkuh, sebenarnya hal itu merupakan tindakan indisipliner pada negara. Sebelum muncul UU ASN tahun 2014, dulu PNS yang selingkuh dengan istri/suami orang lain diancam diturunkan jabatan bahkan dipecat. Regulasi itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Munculnya UU ASN 2014 lebih ketat dan hal itu harus dipegang teguh semua ASN di negeri ini.

Namun perselingkuhan era kini bukan hanya masalah asmara antara orang dengan orang, melainkan masalah ideologi. Ancaman yang dilontarkan Menpan RB Asman Abnur pada ASN yang ikut HTI beberapa waktu lalu harus didukung. Sinyal pembinaan ASN yang mendukung khilafah sudah berdentum dengan adanya pemecatan itu. PNS yang 'selingkuh' di ranah ideologi negara sangat berbahaya.

Dugaan adanya beberapa dosen yang diduga menyebarkan ajaran HTI di lingkup Kemenristek Dikti juga harus dikawal dan jangan 'hangat-hangat tahi ayam'. Pasalnya, sangat berbahaya jika lembaga yang menaungi pendidikan dimasuki paham anti-NKRI.

Dugaan ini harus segera dikawal secara kontinu. Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenristek Dikti, Kemenko Polhukam harus membuat aturan tegas. Dalam UU ASN 2014 sudah jelas, bahwa ASN harus setia pada empat pilar bangsa. Entah itu guru, dosen, pejabat struktural, semua posisinya sama harus setia pada NKRI.

Siapa saja yang ikut HTI dan mendukung khilafah, terutama ASN, harus ditindak tegas. Namun, tidak hanya urusan hukum saja, yang paling penting justru kewajiban dan kepatuhan ASN terhadap bangsa ini. Jika ada ASN yang khianat pada NKRI, maka mereka tampaknya gagal menjadi abdi negara.

Untuk urusan pribadi saja, kita akan sakit hati dan marah besar ketika diselingkuhi. Apalagi ini urusan negara. Jadi, perselingkuhan ideologi harus dilawan, dibendung, dan pelakunya ditindaktegas.

Dian Marta Wijayanti, PNS pada Dinas Pendidikan Kota Semarang
MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.