Memberangus pembajakan buku

Pengunjung memilih buku pada Festival Sejuta Buku Jateng di Gedung Wanita Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019).
Pengunjung memilih buku pada Festival Sejuta Buku Jateng di Gedung Wanita Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). | R. Rekotomo /ANTARA FOTO

Setiap 23 April dunia memperingati Hari Buku dan Hak Cipta (Wolrd Book and Copy Right Day). Peringatan ini dicanangkan oleh United Nations Educational, Saintific and Cultural Organization(UNESCO) sejak tahun 1995 untuk membangun kesadaran terkait perbukuan, penerbitan dan hak cipta.

Di dunia internasional, posisi Indonesia di bidang perbukuan terbilang tidak mengesankan. Hal ini bisa dilihat dari setidaknya tiga hal.

Pertama, terkait rendahnya minat baca. Riset berjudul Program for International Student Assesment (PISA) yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) tahun 2017 lalu menempatkan Indonesia di urutan ke 60 dari 72 negara dengan minat baca paling rendah.

Penelitian ini melibatkan 540.000 orang berusia 15 tahun dari 72 negara. Hasilnya menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara berkembang di dunia. Skor rata-rata membaca siswa Indonesia hanya 490 (skala 0-1.000).

Kedua, kecilnya jumlah judul buku yang diterbitkan per tahunnya dibanding jumlah penduduk. Laporan International Publishers Association (IPA) tahun 2018, menempatkan Inggris, Taiwan, Slovenia dan Amerika Serikat sebagai empat negara dengan jumlah penerbitan judul buku paling banyak setiap tahunnya.

Di tahun 2017, Inggris menerbitkan 184.000 judul buku, setara 2.875 judul per satu juta penduduk. Taiwan dan Slovenia berada di peringkat kedua dengan 1.831 judul buku per satu juta penduduk. Sementara AS menerbitkan 959 judul per satu juta penduduk. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya menerbitkan 18.000 judul buku atau 72 judul buku untuk satu juta penduduk.

Ketiga, maraknya pelanggaran hak cipta penerbitan buku. Poin terakhir ini merupakan persoalan krusial yang menyumbang andil yang tidak sedikit bagi kacaunya dunia perbukuan kita. Namun sayangnya, justru kerap diabaikan.

Di lingkup Asia, Indonesia terbilang negara yang permisif pada pelanggaran hak cipta. Merujuk dataPolitical and Economic Risk Consultacy(PERC) Indonesia berada di urutan teratas sebagai nagara dengan catatan paling buruk dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Indonesia mendapat skor nilai terburuk yakni 8,5 (maksimum 10) di antara 11 negara Asia lainnya yang disurvei. Di posisi teratas adalah Singapura (skor 1,5), Jepang (skor 2,1) Hong Kong (skor 2,8) dan Korea Selatan (skor 4,1). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dalam daftar prioritas pengawasan oleh United States Trade Representative (USTR).

Penegakan hukum dan edukasi

Belum ada data pasti terkait berapa jumlah judul dan eksemplar buku bajakan. Namun melihat betapa banyak dan mudahnya buku bajakan di jual baik di toko luar jaringan (offline) maupun dalam jaringan (online), dapat disimpulkan bahwa praktik pembajakan buku di Indonesia sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan.

Kita akan dengan mudah menemukan buku bajakan di jual di sentra penjualan buku di sejumlah kota seperti Jakarta, Surabaya, Malang dan Yogyakarta. Belakangan, buku bajakan juga dijual bebas di berbagai macam lokapasar (marketplace).

Para penjual menyebut buku yang mereka jual dengan kategori “non-original” atau “repro”- dua frase yang kerap digunakan untuk memperhalus istilah “buku bajakan”. Jika dilihat dari rekam jejak transaksinya, para penjual daring itu bisa menjual puluhan hingga ratusan buku bajakan dari segala macam jenis buku setiap bulannya.

Harus diakui bahwa ada hukum ekonomi -supply and demand- yang bekerja di sini. Di satu sisi, para pembeli buku bajakan merasa diuntungkan dengan selisih harga yang mendekati separuh dari harga buku asli. Di sisi lain, penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit.

Namun, penerima keuntungan dari rantai peredaran buku bajakan ini sebenarnya ialah para pemain inti di balik industri pembajakan buku. Investigasi Syarikat Buku Jogja, sebuah koalisi para penerbit independen di Yogyakarta, menemukan fakta bahwa pembajakan buku dimotori oleh pihak-pihak yang memiliki modal melimpah, termasuk memiliki alat produksi berupa mesin cetak dan segala piranti laiknya sebuah penerbitan dan percetakan buku besar.

Penelusuran Syarikat Buku Yogya juga menemukan fakta mencengangkan bahwa pembajakan buku, setidaknya di Yogyakarta, telah menjadi industri yang perputaran uangnya mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya. Jumlah itu bahkan jauh lebih besar dibanding angka keuntungan dari penerbit berskala kecil.

Temuan ini mematahkan alibi atau dalih klasik para penjual dan pembajak buku yang kerap beralasan bahwa aktivitas terlarang itu dilakukan untuk memfasilitasi para pecinta buku yang kesulitan mendapatkan buku-buku yang sudah tidak dicetak. Kenyataannya, para pembajak itu tidak hanya membajak buku-buku lama, namun juga buku baru yang bahkan masih beredar luas di toko-toko buku.

Fenomena pembajakan buku tidak diragukan telah menjadi ancaman serius bagi industri perbukuan. Itu lantaran pembajakan telah menjungkirbalikkan alur industri penerbitan buku legal.

Dalam industri yang legal, satu judul buku yang diterbitkan bisa dipastikan melalui beberapa tahapan dan melibatkan banyak pekerja di dalamnya. Mulai dari konseptor naskah, penulis, editor, tukang tata letak buku, pemeriksa aksara sampai perancang sampul.

Pembajak merusak semua tatanan dan alur industri perbukuan tersebut. Mereka tidak hanya mencuri hak kekayaan intelektual penulis dan penerbit, namun juga menganulir peran editor, penata letak, pemeriksa aksara dan perancang sampul. Ini artinya, jika dibiarkan, pembajakan pada akhirnya akan membunuh industri perbukuan secara keseluruhan.

Ujungnya, yang juga turut dirugikan dalam hal ini ialah konsumen atau pembaca yang kehilangan kesempatan untuk menikmati terbitan bermutu. Ini karena buku-buku bermutu dari berbagai macam genre, hanya mungkin dihasilkan oleh para penerbit legal.

Setidaknya ada dua cara yang bisa ditempuh untuk memberangus industri pembajakan buku. Pertama, upaya penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual dalam dunia perbukuan.

Regulasi terkait pembajakan buku sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam UU tersebut, para pelanggar hak cipta dapat dikenai hukuman pidana maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah.

Sayangnya, kesan yang mengemuka selama ini, negara cenderung abai pada persoalan penegakan hukum terkait pembajakan buku. Walhasil, para pembajak merasa leluasa menjalankan aksinya tanpa takut ancaman hukuman.

Selain penegakan hukum, pemberantasan pembajakan buku idealnya juga melibatkan pembaca sebagai konsumen utama industri perbukuan. Harus ada langkah nyata untuk mengedukasi dan membangun kesadaran para pembaca agar hanya membaca dan membeli buku-buku asli.

Para pembaca buku harus disadarkan bahwa dengan membaca -apalagi membeli- buku bajakan, pada dasarnya mereka tengah membunuh masa depan dunia perbukuan itu sendiri.

Sivana Khamdi Sukria, staf Program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR