Membincang politik busana kasual Jokowi

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kiri) menaiki kereta bandara usai peresmian pengoperasian kereta bandara di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (2/1).
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kiri) menaiki kereta bandara usai peresmian pengoperasian kereta bandara di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (2/1). | Rosa Panggabean /ANTARA FOTO

Celana jin, kaus oblong dan sepatu kets atau sneakers sudah lama diasosiasikan sebagai busana informal. Bahkan, tidak jarang ketiganya dianggap sebagai pakaian yang tidak merepresentasikan nilai luhur tatakrama dan kesopanan.

Kita tentu sering mendapati aturan "dilarang mengenakan celana jin, kaus tidak berkerah, baju berbahan kaus atau sepatu kets", baik ketika kuliah, bekerja di kantor atau dalam acara-acara yang tergolong resmi.

Stigma, kalau boleh dikatakan demikian, pemakai celana jin, kaus oblong dan sepatu kets sebagai urakan kadung diamini sebagian besar masyarakat. Hal ini tentu erat kaitannya dengan sistem nilai dan norma kesopanan yang dilembagakan oleh rezim Suharto.

Dalam paradigma rezim Suharto, kepatutan dalam berpakaian, merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap institusi negara. Untuk menegakkan kepatuhan itu, negara pun memainkan kontrol penuh. Menjadi wajar apabila di era Suharto, simbol-simbol budaya populer seperti celana jin robek, kaus oblong, rambut gondrong dan musik rock dianggap sebagai simbol pembangkangan terhadap otoritas negara.

Namun kini, anggapan-anggapan itu perlahan mulai pudar, meski tidak hilang sama sekali. Di kalangan generasi tua, jin, kaus dan sepatu kets barangkali masih merupakan sesuatu yang kehadirannya dalam acara formal dianggap sebagai hal yang tabu.

Sebaliknya, di kalangan anak muda, jin, kaus dan sneakers telah menjelma menjadi fashion item andalan dalam gaya busana kekinian. Ketiganya, kini telah menjadi simbol gaya hidup anak muda modern.

Dalam perkembangan selanjutnya, gaya busana yang sebenarnya diadopsi dari budaya street wear itu kian populer, tidak hanya bagi kalangan masyarakat biasa, namun juga merambah di kalangan pesohor dan politisi.

Kita tentu tidak asing dengan gaya busana bos Facebook, Mark Zuckerberg yang tidak jauh-jauh dari jin gelap, kaus polos dan sneakers. Gaya busana itu pula yang belakangan kerap dipakai Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.

Politik identifikasi

Jokowi barangkali adalah antitesis dari konsep kepemimpinan yang selama ini berlaku di Indonesia. Ketika hampir semua politisi sibuk menata diksi dan ucapan di muka publik agar memesona, ia justru selalu berbicara apa adanya, nyaris tanpa polesan dalam tutur katanya.

Juga ketika sebagian politisi cenderung ingin diistimewakan dan dibedakan dari rakyat kebanyakan, Jokowi justru bertindak sebaliknya. Ia mempopulerkan konsep blusukan sebagai semacam political brand yang menyimbolkan kedekatannya dengan masyarakat.

Dalam telaah ilmu politik apa yang dilakukan Jokowi tersebut merupakan bagian dari strategi politik identifikasi. Sederhananya, politik identifikasi adalah sebuah upaya membangun kedekatan emosi dan psikologis antara politisi sebagai calon pemimpin dan masyarakat luas sebagai konstituen atau calon pemilih. Politik identifikasi menjadi penting lantaran dianggap sebagai jalan yang efektif untuk mendulang suara pemilih.

Gaya busana Jokowi belakangan yang kerap kali santai, kasual dan jauh dari kesan formal dalam berbagai kesempatan agaknya dapat dibaca sebagai strategi untuk mengidentifikasi calon pemilihnya, terutama dari kalangan anak muda. Semua itu tentu bukan tanpa musabab.

Survei mutakhir yang dilakukan oleh Center Strategic and International Studies (CSIS) pada 2017 lalu, mendapati hasil bahwa kaum milenial pengguna media sosial memiliki preferensi yang rendah pada Jokowi. Ini artinya, di kalangan anak muda pengguna media sosial, elektabilitas Jokowi boleh dibilang tidak memuaskan.

Survei dilakukan terhadap empat media sosial yakni Facebook, Twitter, Path dan Instagram. Hasilnya, rival politiknya di Pilpres 2014 lalu, Prabowo, lebih unggul secara preferensi. Hal itu tentu menjadi catatan penting, mengingat Jokowi juga aktif di beberapa media sosial tersebut.

Pemilih dari kalangan anak muda merupakan ceruk besar yang boleh jadi menjadi kunci bagi kontestasi politik nasional. Sayangnya, pada kelompok yang potensial itu, elektabilitas Jokowi justru lemah.

Mengidentifikasi diri dengan identitas calon pemilih, sebagaimana dilakukan Jokowi dengan bergaya kasual ala anak muda urban tentu sah-sah saja. Namun, sebagai sebuah strategi politik, hal itu bisa berakhir dengan dua kemungkinan.

Di satu sisi, proses identifikasi itu berkemungkinan mendekatkan Jokowi pada calon pemilih muda yang disasarnya. Di sisi lain, proses identifikasi itu juga dapat menjadi boomerang yang menyerang balik dirinya; menjauhkannya dari calon pemilih di kalangan anak muda.

Pemilih muda memang punya karakteristik yang berbeda dengan pemilih dari kelompok tua. Glen Utter dalam bukunya Youth and Political Participation menyebutkan beberapa karakter pemilih muda.

Pertama, rasional. Anak muda cenderung memilih pemimpin dengan pertimbangan rasional yang didasarkan pada data dan fakta.

Kedua, kritis terhadap rekam jejak calon pemimpin. Catatan masa lalu yang buruk terkait penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran HAM berat tentu menjadi citra negatif calon pemimpin di hadapan anak muda.

Ketiga, independen atau tidak mudah dimobilisasi oleh kepentingan dan kelompok tertentu.

Jika mengacu pada teori Utter, tindakan politik identifikasi Jokowi dengan mengadopsi pakaian kasual seperti dikenakan kaum muda sebenarnya tidak efektif. Boleh dibilang, tidak ada pesan apa pun yang ingin disampaikan Jokowi dengan pakaian kasual tersebut.

Idealnya, politik identifikasi, utamanya melalui adopsi gaya busana, hanyalah medium untuk menyampaikan pesan dan gagasan. Tanpa muatan pesan dan gagasan, politik identifikasi tidak lebih dari sebuah gimmick politik.

Dalam amatan sederhana, setidaknya ada tiga hal yang mendesak untuk dilakukan Jokowi dalam mengoptimalkan ceruk pemilih muda.

Pertama, membangun jejaring relawan yang kuat di kalangan pemilih pemula. Di level ini, jejaring politik Jokowi boleh dibilang sangat lemah. Jejaring relawan di level tersebut akan sangat efektif dalam menjelaskan program-program Jokowi sekaligus mengklarifikasi sejumlah berita miring tentangnya.

Kedua, memberikan teladan politik bahwa anak muda merupakan kelompok potensial dalam pembangunan dan harus diberi tempat strategis. Idealnya dia memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk terlibat langsung dalam membangun negara.

Sebagai misal, mengadakan lomba desain pelabuhan, terminal atau bandara khusus bagi anak muda tentu akan lebih efektif mendulang simpati daripada sekedar berbusana kasual di acara-acara resmi atau mengunggah vlog di You Tube.

Terakhir, dan ini boleh jadi yang paling berat, adalah melakukan reformasi di tubuh PDIP yang selama ini menyokong karir politiknya. PDIP, utamanya di kalangan anak muda, dikenal sebaga partai golongan tua; dikendalikan oleh kelompok tua dan cenderung alergi pada kepemimpinan anak muda.

Hal itu tampak jelas dalam mandegnya regenerasi ketua umum yang seolah-olah hanya boleh dipegang oleh trah Sukarno. Kondisi itu tentu menjadi citra buruk bagi pemilih muda yang seperti dikatakan Utter cenderung kritis dan rasional.

Kontestasi politik nasional, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019 sudah di depan mata. Sudah menjadi rahasia umum, jika Jokowi berniat mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Segala capaiannya di bidang pembangunan infrastruktur, pemberantasan korupsi dan mempertahankan NKRI dari anasir radikalisme agama tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikemas dalam strategi politik yang tepat. Dalam konteks menyasar calon pemilih muda, harus diakui bahwa Jokowi membutuhkan lebih dari sekedar politik identifikasi berbalut jin, kaus dan sneakers.

Siti Nurul Hidayah, peneliti pada Center for the Study of Society and Transformation, alumnus Departemen Filsafat dan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
BACA JUGA