Memotret di ruang publik: antara privasi, hak cipta, dan etika

Ilustrasi: Memotret dengan ponsel berkamera
Ilustrasi: Memotret dengan ponsel berkamera
© Pere Rubi /Shutterstock

Mari bersyukur dengan kehadiran kecanggihan ponsel berkamera saat ini. Ponsel berkamera memungkinkan saya dan anda yang amatir untuk mengambil gambar kapanpun dan dimanapun tanpa hambatan berarti.

Ditambah dengan berbagai aplikasi yang tersedia, kita bisa memaksimalkan gambar yang telah diambil melalui ponsel berkamera dan memajangnya melalui media sosial. Namun, kehadiran ponsel berkamera tentu saja saat ini belum mampu menggantikan kamera beneran yang umum dipakai oleh fotografer. Entah di suatu masa nanti

Yang jelas keunggulan ponsel berkamera adalah soal kepraktisannya dan memungkinkan kita untuk mengambil gambar tanpa orang lain, bahkan yang ada disamping kita, menyadarinya dengan cepat. Hal lain adalah juga soal keterhubungan ponsel berkamera dengan media sosial. Sekali klik maka foto yang dibuat segera tampil di internet.

Akan tetapi, apakah semua foto layak diunggah ke Internet? Pertanyaan inilah yang sering menjadi pertanyaan dan bahas diskusi oleh warga dunia maya

Saya hanya akan membahas dan berfokus pada pengambilan foto untuk kepentingan non komersial yang dilakukan di ruang publik dan disebarluaskan melalui media sosial. Jadi meskipun ada titik-titik pengait antara foto komersial dan amatir namun bahasan yang disampaikan secara khusus tidak ditujukan untuk pengambilan foto yang berkategori komersial.

Karya fotografi setidaknya memiliki 3 sisi penting yang saling terkait untuk diperhatikan apabila berkenaan dengan ruang publik dan dipublikasikan yaitu:

  1. Karya fotografi yang terkait dengan privasi dan keamanan negara
  2. Karya fotografi yang terkait dengan hak cipta
  3. Karya fotografi yang terkait dengan pelanggaran hukum yang tidak termasuk kategori pertama dan kedua

Secara umum ruang publik adalah ruang yang dapat dimasuki orang secara leluasa ke sebagian ataupun seluruhnya; seperti taman dan jalan-jalan.

Sementara itu ada juga ruang publik terbatas, yang dapat dimasuki di area-area tertentu saja; seperti stasiun kereta api, bandara, pelabuhan laut, kantor pemerintah pusat dan daerah, museum, dan lain-lain.

Sementara ruang non publik atau ruang privat yang paling gampang untuk dicerna adalah rumah atau kediaman pribadi; atau bisa jadi ruang tertentu yang dinyatakan oleh pemerintah/pemilik yang berwenang sebagai ruang privat.

Fotografi terkait privasi dan keamanan negara

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, semua instalasi, dokumen, dan dalam segala bentuknya yang terkait dengan keamanan negara dilarang untuk dipublikasikan secara meluas. Contoh paling sederhana adalah potret mengenai instalasi militer, denah dari istana, dan ruang-ruang di istana yang dilarang dipublikasikan.

Gedung kedutaan besar dan rumah duta besar dari negara sahabat juga umumnya dilarang untuk dipublikasikan secara luas; apalagi untuk kepentingan komersial.

Jadi, kalau tidak ingin terkena masalah dengan hukum, sebaiknya menghindari untuk menjadikan denah instalasi militer, gedung kedutaan besar, dan rumah duta besar sebagai objek fotografi; meskipun pengambilan gambarnya berada di ruang publik.

Bagaimana dengan privasi?

Karya fotografi terkait seseorang juga memiliki hubungan dengan privasi seseorang. Pada dasarnya seluruh tubuh seseorang adalah milik dari orang tersebut juga.

Oleh karena itu ia berkuasa penuh atas tubuhnya. Dengan tubuh itu, identifikasi diri seseorang akan semakin jelas. Tentunya selalu ada pengecualian tertentu yang ditentukan oleh hukum.

UU Hak Cipta menekankan bahwa potret diri seseorang tidak diperkenankan disebarluaskan apabila untuk kepentingan komersial. Itulah batasan hukumnya.

Selain itu, ada juga batasan etik yang juga penting diperhatikan. Meskipun potret diri seseorang tersebut untuk kepentingan non komersial dan dilakukan di ruang publik, sangat disarankan untuk meminta izin apabila memotret orang; apalagi jika orang tersebut sangat jelas dapat teridentifikasi.

Pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana jika di ruang publik memotret seorang pejabat yang melakukan pelanggaran peraturan?

Seorang pejabat tentunya memiliki perlindungan privasi yang lebih rendah; apalagi jika ia melakukan pelanggaran hukum. Maka ketentuan-ketentuan privasi yang berlaku untuk seorang pejabat jauh lebih rendah daripada ketentuan privasi yang berlaku bagi warga kebanyakan.

Fotografi terkait hak cipta

Bahkan di ruang publik sekalipun juga terdapat hak cipta, misalnya terkait dengan karya arsitektur; seperti bangunan, gedung, atau benda lain yang serupa dengannya yang dapat diklasifikasi sebagai karya arsitektur yang dilindungi oleh UU.

Memotret gedung bisa jadi pelanggaran hak cipta apabila ada nilai komersial yang terlibat. Namun, apabila tidak ada nilai komersial sekalipun, pemegang hak cipta atas gedung tersebut memiliki kewenangan untuk melarang orang memotret gedung tersebut. Atau, dalam kasus lain, memotret elatase toko juga menjadi persoalan dalam hak cipta.

Karena itu, sebelum memotret pastikan dulu tidak ada larangan untuk memotret gedung tersebut. Atau cara yang paling aman adalah menyertakan objek manusia didalam gedung, sehingga bukan gedungnya yang anda potret tapi manusianya dimana gedung berfungsi sebagai pemanis dalam sebuah karya fotografi.

Fotografi terkait dengan pelanggaran hukum yang lain

Salah satu yang jadi masalah adalah mengenai foto candid. Di kereta komuter sering terjadi pemotretan candid, dan lalu fotonya tersebar secara viral. Sampai-sampai, agar tidak dipermalukan sebagai objek foto candid, ada yang mengandaikan bahwa penumpang kereta komuter harus sempurna. Bahkan ada foto candid yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk melecehkan.

Dalam pengalaman sebagai bagian dari penglaju di ibukota, ada banyak persoalan terkait foto candid di kereta komuter.

Misalnya ada seseorang yang duduk selonjoran. Tentu jauh lebih baik menegur atau meminta bantuan kepada petugas untuk menegur ketimbang memfoto orang tersebut dan memviralkannya. Bisa jadi secara hukum tindakan mempublikasi itu belum punya nilai hukum, namun sudah ada nilai etis yang berjalan.

Dalam kasus yang lain, meskipun itu terjadi di ruang publik, haram memotret pasangan yang sedang kasmaran. Mengapa?

Pasal 50 UU Hak Cipta sudah menentukan bahwa:

"Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan Negara"

Tentu batasan-batasan tersebut, sekali lagi, sangat bergantung konteks, tempat, dan juga situasi.

Jadi, meskipun anda berada di ruang publik -terlepas apakah anda mengetahui tentang aturan-aturan hukum, ada baiknya melontarkan pertanyaan pada diri sendiri, "Apakah saya berkenan diambil gambarnya dalam suatu posisi tertentu dan dipublikasikan secara meluas?"

Jika anda menyatakan berkenan, maka anda dapat mengambil gambar dan menyebarluaskannya. Namun jika jawabannya adalah tidak berkenan, jangan sekali-kali mengambil gambar dan mempublikasikannya.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.