Memperluas akses masyarakat pada bahan bacaan

Ilustrasi: Warga membaca buku yang dipinjam dari mobil perpustakaan keliling di Alun-alun Kudus, Jawa Tengah, Minggu (10/2/2019).
Ilustrasi: Warga membaca buku yang dipinjam dari mobil perpustakaan keliling di Alun-alun Kudus, Jawa Tengah, Minggu (10/2/2019). | Yusuf Nugroho /ANTARA FOTO

Sekitar tiga puluh ribu koleksi tesis dan disertasi yang disimpan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) –badan yang bernaung di bawah Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) dimusnahkan. Pelaksana Tugas Kepala PDII-LIPI beralasan tindakan itu diambil lantaran kondisi yang tidak layak. Namun, sejumlah pihak menganggap tindakan itu sebagai bagian dari reorganisasi LIPI yang sempat menimbulkan polemik belakangan ini.

Jika benar, alasan pemusnahan puluhan ribu koleksi karya ilmiah itu karena reorganisasi LIPI, tentu hal itu patut disayangkan. Bahkan, boleh dibilang hal ini adalah tragedi yang kian memperpanjang daftar bibliosida atau tindakan pemusnahan karya ilmiah yang pernah terjadi di negeri ini. Kondisi itu tentu memiriskan, terutama jika dikaitkan dengan kondisi literasi masyarakat Indonesia yang terbilang lemah.

Seperti diketahui, Indonesia kerap diasumsikan sebagai negara dengan minat baca rendah. Berbagai hasil penelitian mengonfirmasi asumsi tersebut. Salah satunya adalah hasil studi Central Connecticut State University (CCSU). Dalam laporan berjudul “Most Littered Nation in the World” tahun 2016, peringkat Indonesia dalam hal minat baca berada di urutan ke 60 dari 61 negara, persis di bawah Thailand dan satu tingkat di atas Botswana.

Sementara menurut data Perpustakaan Nasional tahun 2017, masyarakat Indonesia rata-rata hanya membaca buku 3-4 kali per-minggu, dengan durasi 30-60 menit per-harinya. Setiap tahun, rata-rata masyarakat Indonesia hanya menamatkan 5-9 judul buku.

Statistik itu amat jomplang jika dibandingkan dengan Finlandia, negara dengan peringkat teratas dalam hal minat baca. Menurut penelitian CSSU, masyarakat Finlandia menghabiskan 10-12 jam per minggu untuk membaca. Pada tahun 2016, kunjungan masyarakat Finlandia ke perpustakaan tercatat mencapai 91 juta dengan total peminjaman bahan bacaan mencapai 87 juta. Untuk diketahui, jumlah penduduk Finlandia hingga tahun 2017 hanyalah 5.503 juta jiwa. Rata-rata, masyarakat Finlandia mengunjungi perpustakaan sebanyak 16-20 kali setiap tahunnya.

Gairah membaca

Selama ini, asumsi tentang rendahnya minat baca nyaris selalu dibarengi dengan argumen bahwa masyarakat Indonesia memang tidak gemar membaca. Ironisnya, argumen itu kerap dianggap sebagai hal yang diterima begitu saja. Padahal, hal itu tidak merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya. Jika melihat kondisi kekinian, rendahnya minat baca agaknya lebih merupakan konsekuensi logis dari terbatasnya akses masyarakat pada bahan bacaan.

Setidaknya ada dua persoalan besar yang melatari kondisi tersebut.

Pertama, tidak memadainya jumlah perpustakaan dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Mengutip data Perpustakaan Nasional, jumlah perpustakaan di Indonesia mencapai 25.728, yang terdiri atas 845 perpustakaan perguruan tinggi, 1.002 perpustakaan khusus, 1.056 perpustakaan sekolah dan 22.375 perpustakaan umum.

Daerah-daerah dengan jumlah perpustakaan terbanyak antara lain Jawa Barat (4.780), Jawa Tengah (4.268), Jawa Timur (1.890), DKI Jakarta (1.329) dan Sulawesi Selatan (1.275). Sementara daerah dengan jumlah perpustakaan paling sedikit antara lain Papua (83), Gorontalo (26), Sulawesi Barat (10) dan Papua Barat (3). Data Perpustakaan Nasional juga menunjukkan bahwa di daerah yang jumlah perpustakaannya tergolong banyak, minat baca masyarakatnya juga tinggi. Begitu pula sebaliknya.

Kedua, bagi masyarakat kelas bawah, buku masih dianggap sebagai barang mewah yang belum masuk dalam daftar kebutuhan pokok. Kondisi ini tentu berkaitan erat dengan kondisi finansial yang lemah. Terlebih, kian ke sini harga buku kian tidak rasional sehingga tidak terjangkau bagi kalangan kelas bawah.

Di saat yang sama, pelaku industri perbukuan, mulai penulis, penerbit hingga orang-orang yang bekerja di dunia perbukuan kerap mengeluhkan ketidakhadiran negara dalam memajukan industri buku. Banyak penulis mengeluhkan besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar dari hasil royalti penjualan buku. Banyak penerbit juga mengeluhkan buruknya tata niaga buku yang kerap memunculkan praktik monopoli serta kebijakan pajak berlapis yang memberatkan para penerbit skala kecil.

Namun, di kalangan masyarakat menengah-urban kondisinya jauh berbeda. Di kalangan itu, gairah membaca justru tengah menemukan semacam momentumnya.

Hal itu bisa dilihat setidaknya dari pameran atau bazar buku yang nyaris tidak pernah sepi pengunjung. Contohnya Big Bad Wolf(BBW), pameran buku impor yang digelar di Jakarta 1-11 Maret 2019 lalu. Pameran itu menjual tidak kurang dari 5,5 juta buku dan melayani pembeli selama 24 jam per hari.

Di tahun pertama penyelenggaraannya di Indonesia, yakni 2016, BBW dikunjungi oleh 250.000 orang. Jumlah itu naik di tahun penyelenggaraan kedua, yakni 2017 menjadi 700.000 orang. Di tahun 2019 ini, BBW rencananya akan digelar di tujuh kota di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Medan dan empat kota lain yang belum ditentukan.

Penyelenggara mematok target 3 juta pengunjung dari total pameran di tujuh kota tersebut. Target itu tampaknya akan mudah dicapai lantaran di kota pertamanya saja, BBW berhasil menarik kurang lebih satu juta pengunjung.

Di saat bersamaan dengan penyelenggaraan BBW, pameran buku dengan skala lebih kecil bertajuk “Fetival Literasi Patjar Merah” diadakan di Yogyakarta dari tanggal 2 hingga 10 Maret 2019. Lantaran baru diadakan pertama kali dan minim promosi, penyelenggara menargetkan kunjungan minimal 300 orang per hari. Namun tak dinyana animo masyarakat begitu tinggi. Hingga hari terakhir penyelenggaraan, festival literasi dan pameran buku ini dikunjungi lebih dari 17.000 orang.

Peran pemerintah

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa terbatasnya akses masyarakat pada bahan bacaan -baik itu karena minimnya perpustakaan maupun tidak terjangkaunya harga buku- berkorelasi pada rendahnya minat baca. Pada titik inilah dibutuhkan peran pemerintah untuk mempermudah akses bahan bacaan pada masyarakat. Setidaknya ada dua langkah yang bisa diambil pemerintah dalam hal ini.

Pertama menambah jumlah perpustakaan umum dan memperluas sebaran jangkauannya hingga ke pelosok desa. Selama ini perpustakaan daerah, sebagai perpustakaan umum yang paling memungkinkan dijangkau oleh masyarakat bawah, hanya ada di wilayah kabupaten/kota; belum sampai menjangkau level kecamatan, apalagi desa.

Jika di setiap desa terdapat perpustakaan umum yang dapat diakses masyarakat, besar kemungkinan minat baca masyarakat Indonesia tidak akan terpuruk di level paling bawah.

Kedua, pemerintah harus berperan aktif dan memberi perhatian lebih pada industri perbukuan, terutama dalam hal tata niaga buku. Meski merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang berorientasi pada untung rugi, industri perbukuan seharusnya bisa mendapat insentif dari pemerintah -entah itu dalam bentuk keringanan pajak atau berupa subsidi.

Ini dilakukan semata agar industri perbukuan dapat berjalan sehat. Pelakunya bisa bertahan dan mendapat keuntungan, namun masyarakat juga tidak terbebani dengan harga buku yang mahal.

Membenahi tata niaga buku dan industri perbukuan tentu juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah judul buku yang diterbitkan. Sebagai perbandingan saja, saat ini rata-rata Indonesia hanya menerbitkan 18.000 judul buku per tahun.

Jumlah itu kalah jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Jepang misal, menerbitkan tidak kurang dari 40.000, India 60.000, China mencapai 140.000 judul per-tahun.

Arkian, kita hanya bisa menyayangkan tindakan PDII-LIPI yang meloakkan puluhan ribu koleksinya. Tindakan itu menyiratkan betapa minimnya perhatian pemerintah -tidak hanya terhadap dunia penelitian dan literasi- namun juga pembangunan manusia pada umumnya.

Kita tidak mungkin membangun bangsa hanya dengan menyediakan infrastruktur fisik namun tanpa memperhatikan kebutuhan non-fisik, yang salah satunya ialah ketersediaan akses pada bahan bacaan.

Desi Ratriyanti, bergiat di Indonesia Muslim Youth Forum.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR