Menakar makna ''antar-golongan'' dalam Pasal 28 (2) UU ITE

Ilustrasi: Terdakwa kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (28/1/2019).
Ilustrasi: Terdakwa kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (28/1/2019). | Sigid Kurniawan /ANTARA FOTO

Pada awalnya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disambut oleh pelaku usaha dengan kegembiraan karena, untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki payung hukum sebagai dasar yang melindungi kegiatan dan transaksi di internet. Kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena muncul kasus Prita Mulyasari yang menjadi trigger untuk upaya perubahan UU ITE.

Upaya perubahan tersebut akhirnya membuahkan hasil dan disahkan menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008. Berdasarkan catatan rapat antara pemerintah dan DPR, baik pemerintah dan fraksi–fraksi di DPR telah menyetujui perubahan tersebut, meski kalangan masyarakat sipil mengkritik hasil perubahan UU ITE tersebut karena masih dianggap mengancam kebebasan berekspresi.

Mendekati pemilu, penggunaan UU ITE juga semakin marak. Tidak hanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang makin sering digunakan akan tetapi juga ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga menjadi tren sepanjang 2017 – 2018.

Catatan dari ICJR menunjukkan sepanjang 2017 ada 46 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan ada 27 kasus yang dibawa ke persidangan dengan menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pada 2018, ada 41 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan ada 35 kasus yang dibawa ke persidangan dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Beberapa dalam kasus–kasus ini juga didakwa dengan ketentuan lain. Yaitu Pasal 156 KUHP, Pasal 156 a KUHP, dan juga Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sendiri berbunyi selengkapnya sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini sesungguhnya mirip dengan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 156
Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Pasal 157
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut padu waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di- larang menjalankan pencarian tersebut.

Persoalannya, dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sendiri tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan antar golongan.

Menilik sejarahnya, golongan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP adalah golongan dalam ketentuan Pasal 163 Indisch Staatsregeling yang mengatur pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda menjadi 3 bagian besar; yaitu Golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.

Sebagai Republik yang merdeka, maka pengertian golongan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 ISR tersebut tidak lagi berlaku. Sehingga jika merujuk dalam Pasal 156 KUHP maka pengertian golongan yaitu: “Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Namun pada 28 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No 76/PUU-XV/2017 yang memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam putusan tersebut MK menyatakan ”bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.”

Terlepas dari pandangan MK tersebut, dalam hukum pidana ada prinsip yang cukup dikenal; yaitu prinsip “lex certa, lex stricta, dan lex scripta” yang merupakan bagian dari asas legalitas dalam hukum pidana. Berdasarkan prinsip ini, maka perumusan hukum pidana harus pasti dan ketat dan karenanya tidak boleh ditafsirkan secara meluas.

Penafsiran yang terlampau meluas bisa berdampak pada kemungkinan penggunaan ketentuan pidana yang di luar batas–batas kewajaran yang dapat diterima. Tak heran, jika penggunaan pasal 28 ayat (2) UU ITE juga dikritik karena luasnya penerapan ketentuan pidana ini, selain juga soal duplikasi pidana dengan KUHP.

Sederhana saja, dengan luasnya pengertian antargolongan, maka nanti bisa disebutkan golongan partai politik A, golongan pendukung Gubernur B, atau bahkan seperti yang disinyalir oleh ICJR termasuk golongan sobat miskin dan jomblo.

Di Belanda sendiri, terdapat ketentuan pidana yang serupa dengan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP.Ketentuan tersebut telah dibatasi pada pengertian tertentu. Misalnya dalam pasal 137 c sampai dengan Pasal 137 f diatur larangan penyebaran kebencian terhadap kelompok orang berdasarkan ras, agama/kepercayaan, orientasi seksual, disabilitas mental/fisik/intelektual.

Pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa UU ITE masih mungkin untuk direvisi.

MK sendiri juga menyatakan dalam putusannya tersebut bahwa “Namun demikian bila diperlukan untuk mempertegas dan bila telah ditemukan adanya kosakata yang paling tepat maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atau penggantian istilah “antargolongan” oleh pembentuk undang-undang di kemudian hari, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai terminology hukum sesuai dengan konteks keberlakuannya".

Anggara Suwahju, Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR)
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR