Menanti debat pilpres berkualitas

Ilustrasi: Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kanan) mengikuti pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (26/12/2018).
Ilustrasi: Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kanan) mengikuti pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (26/12/2018). | Reno Esnir /ANTARA FOTO

Masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 hanya tinggal tersisa empat bulan. Waktu yang relatif singkat bagi masing-masing kandidat untuk melakukan pendekatan ke masyarakat sekaligus menyampaikan visi, misi dan program strategis. Anehnya, hingga saat ini, nyaris tidak ada isu-isu fundamental-substansial yang berusaha diangkat oleh kedua pasang calon presiden dan wakil presiden.

Persoalan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, hingga penegakan hukum dan HAM hanya disentuh sepintas dan sambil lalu. Sebaliknya, kedua kubu justru terjebak pada perilaku saling serang ihwal isu-isu dangkal, baik di media massa maupun di media sosial. Walhasil, masyarakat sebagai calon pemilin pun belum mendapat gambaran jelas ihwal platform politik masing-masing kandidat capres dan cawapres.

Di satu sisi, kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin tengah sibuk mengemas capaian di bidang pembangunan infrastruktur sebagai dagangan politik. Peresmian tol Trans-Jawa yang dikemas penuh selebrasi tempo hari boleh jadi adalah panggung kampanye politik paling natural yang pernah ada. Namun, harus diakui bahwa capaian bidang infrastruktur tidak memberikan garansi atas keterpilihan Jokowi untuk kedua kalinya.

Dalam banyak kesempatan, Jokowi acap menyatakan bahwa jika terpilih kembali, pemerintahan periode keduanya akan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun peta gagasan terkait pembangunan manusia seperti digaungkan Jokowi.

Di sisi lain, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun agaknya setali tiga uang dengan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Alih-alih mengangkat isu-isu substansial-fundamental guna menandingi narasi politik petahana, pasangan Prabowo-Sandiaga justru kerap terjebak dalam pola komunikasi verbal yang kontroversial dan tidak jarang memantik polemik publik.

Barangkali tidak ada yang publik ingat dari rangkaian kampanye pasangan Prabowo-Sandi selain frase-frase menggelikan seperti “Indonesia bubar di tahun 2030” atau “tempe setipis ATM”. Harapan terakhir publik untuk mengetahui dan memahami visi, misi dan program masing-masing pasangan capres-cawapres agaknya hanya bisa diwujudkan melalui debat Pilpres.

Tradisi baru

Debat Pilpres terbilang merupakan fenomena baru dalam politik kita. Tradisi ini dimulai untuk pertama kalinya pada momen pemilihan presiden tahun 2004. Semenjak itu, debat Pilpres menjadi salah satu tahapan terpenting dalam rangkaian kampanye. Melalui debat publik terbuka, masyarakat sebagai calon pemilih memiliki kesempatan untuk menilai kapasitas, kapabilitas dan integritas calon presiden dan wakil presiden.

Pada Pilpres tahun 2019 ini, Komisi Pemilihan Umum berencana menggelar debat Pilpres dalam lima putaran yang akan dihelat mulai bulan Januari hingga April. Lima putaran debat Pilpres itu akan mengangkat isu dan tema besar yang berbeda. Harapannya, hasil debat Pilpres yang berlangsung dalam lima putaran itu cukup memberikan semacam bahan pertimbangan agar publik menentukan pilihannya secara rasional.

Hanya saja, seperti yang sudah-sudah, debat Pilpres cenderung terjebak pada nuansa formalitas. Debat Pilpres digelar demi memenuhi tuntutan konstitusional sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kecenderungan formalistik itu tampak jelas dalam format dan gaya debat yang datar dan kurang interaktif.

Tidak hanya itu, masing-masing kandidat pun cenderung mencari aman dengan menyampaikan hal-hal yang terbilang klise dan menghindari untuk membahas isu-isu sensitif yang sebenarnya menjadi perhatian publik.

Desain ulang

Menyadari betapa strategisnya peran debat Pilpres, penting kiranya bagi KPU serta stakeholder terkait, utamanya parpol-parpol koalisi masing-masing kubu untuk mendesain ulang format debat Pilpres. Publik tentu berharap debat Pilpres 2019 ini lebih berkualitas dari debat Pilpres sebelum-sebelumnya.

Kriteria debat Pilpres berkualitas itu setidaknya dapat dilihat dari seberapa jauh publik dapat menilai sekaligus menguji validitas visi, misi dan program masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Uji validitas publik ini menjadi penting mengingat kerap kali, dalam kampanye terbuka, masing-masing kandidat kerap kali menebar janji, atau mengklaim capaian, namun tanpa didukung oleh basis data yang cukup. Akibatnya, kampanye kerapkali hanyalah aktivitas menjajakan mimpi dan utopia pada publik.

Dalam upaya menciptakan debat Pilpres berkualitas itulah KPU beserta stakeholder terkait dapat melakukan sejumlah langkah.

Pertama, mengubah format debat menjadi lebih interaktif. Artinya, debat Pilpres harus memberikan kesempatan lebih banyak bagi kedua pasang capres-cawapres untuk beradu argumen, bahkan saling serang pendapat, tentu dengan berdasar fakta dan data yang dapat dipertanggunjawabkan. Dari situ akan tampak jelas, pasangan mana yang visi, misi dan programnya jelas, terukur, rasional dan siap dieksekusi dan pasangan mana yang gemar mengobral janji.

Format debat Pilpres yang selama ini berjalan memang menyediakan sesi interaktif antar-pasangan. Sayangnya, alokasi waktu untuk sesi interaktif itu terlalu sebentar dan kurang diarahkan sebagai ajang “perang gagasan” yang sesungguhnya. Tidak jarang, sesi interaktif dalam debat itu pun berlangsung secara datar lantaran masing-masing kandidat terjebak pada pertanyaan dan jawaban yang klise.

Untuk mengatasi persoalan itu diperlukan langkah kedua, yakni memilih moderator dan panelis yang tidak hanya menguasai tema debat, namun juga memiliki kemampuan untuk memantik agresifitas masing-masing kandidat.

Moderator dalam debat Pilpres memiliki peran ganda yakni sebagai pengatur jalannya debat sekaligus memastikan debat tidak berjalan formalistik, kaku dan datar.

Para panelis pun idealnya tidak hanya mengajukan pertanyaan, namun juga ikut menguji dan memvalidasi jawaban dari para kandidat guna menunjukkan pada publik nilai dan kualitas jawaban yang diberikan.

Selain teruji netralitasnya, baik moderator maupun panelis dituntut mampu untuk mampu menganulir segala kemungkinan pasangan capres-cawapres memberikan jawaban dan pernyataan yang klise dan berusaha bermain aman. Terlebih bagi panelis, mereka harus diposisikan bukan sebagai melulu pemberi pertanyaan, namun juga sparring partner peserta debat.

Hubungan panelis dan peserta debat idealnya mirip seperti dosen penguji dan mahasiswa dalam sebuah sidang skripsi yang saling adu argumen demi memastikan nilai validitas dan akuntabilitas sebuah gagasan.

Tidak kalah penting dari itu ialah poin ketiga yakni pemetaan tema atau isu debat Pilpres yang lebih spesifik dan mendalam. Kecenderungan yang selama ini dilazimkan dalam debat Pilpres ialah menghindari pembahasan isu-isu spesifik secara komprehensif. Sesi demi sesi debat Pilpres dipayungi oleh satu tema besar yang ironisnya hanya disentuh di level permukaan, lagi-lagi dengan argumentasi yang klise, untuk juga mengatakan basi.

Yang terjadi kemudian adalah debat Pilpres nyaris hanya menyuguhkan retorika-retorika mengambang khas politisi tanpa ada perspektif atau gagasan yang benar-benar segar. Jika kondisi yang seperti itu dilanggengkan, jangan salahkan publik jika mereka menentukan pilihannya pada capres-cawapres berdasarkan pertimbangan emosional, bukan rasional.

Akankah harapan publik akan debat Pilpres yang berkualitas itu terwujud? Kita tunggu saja.

Desi Ratriyanti, pemerhati isu sosial-politik, bergiat di Indonesia Muslim Youth Forum.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR