Mencari utang secara ritel

Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9). Rapat kerja tersebut membahas penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN 2019 serta pembentukan Panja dan tim perumus.
Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9). Rapat kerja tersebut membahas penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN 2019 serta pembentukan Panja dan tim perumus. | Hafidz Mubarak A /ANTARA FOTO

Lama diabaikan, tabungan masyarakat di lembaga perbankan nasional mulai diperhitungkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sejak Orde Baru, defisit biaya pembangunan (APBN) selalu ditutup dengan utang valuta asing –baik dari lembaga multilateral (seperti Bank Dunia) atau pinjaman bilateral.

Padahal sudah lama diketahui, utang valuta asing itu berisiko karena setiap penurunan nilai tukar mata uang rupiah, terutama melawan dolar Amerika, secara langsung akan menambah beban cicilan utang dan bunga.

Potensi tabungan rupiah cukup besar. Sampai Juli, tabungan masyarakat Indonesia di perbankan mencapai Rp1.720,563 triliun, atau naik Rp.1,239 triliun (0,07 persen) di atas bulan Juni sebelumnya.

Secara nominal dari bulan ke bulan tabungan itu naik cukup tinggi. Sebagai salah satu sumber dana murah perbankan, imbalan yang diberikan kepada penabung relatif kecil – bahkan sejumlah bank berani memberikan bunga di bawah angka inflasi tahunan.

Melihat besarnya potensi itu, pemerintah seperti disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 21 September 2018, akan membujuk para pemilik tabungan untuk (lebih besar) mengalihkan tabungannya ke Surat Berharga Negara (SBN). Imbal hasil SBN ditawarkan di atas suku bunga tabungan. Jika pemerintah selaku penerbit SBN bisa memberikan imbal hasil dengan spread cukup memadai di atas angka inflasi, para penabung niscaya akan berbondong mengalihkan tabungannya ke instrumen SBN.

Yang perlu dijelaskan kepada para penabung, sekali mereka menjadi kreditur pemerintah dengan membeli SBN, maka tabungannya dikunci (locked up) selama periode (tenor) tertentu. Tidak ada lagi mekanisme menarik uang sewaktu-waktu lewat mesin ATM.

Jika mereka butuh uang sebelum masa jatuh tempo, SBN harus dijual melalui pasar sekunder, dan hasil penjualannya tidak bisa diterima seketika itu. Harga di pasar sekunder bisa naik dan turun untuk Saving Bond Ritel (SBR), misalnya. Bunga dibayarkan pemerintah setiap bulan.

Pendidikan secara luas diperlukan agar tidak menimbulkan salah paham, meskipun masyarakat pernah mendapatkan edukasi saat pemerintah memasarkan ORI (Obligasi Ritel Indonesia) dalam pecahan lima juta rupiah. Yang penting perlu dijelaskan bahwa instrumen SBN tidak sama dengan saham. SBN hakikatnya merupakan bukti surat utang dari pemerintah (selaku debitur) kepada masyarakat pemilik dana (selaku kreditur).

Dengan menggalang pembiayaan dari dalam negeri, apalagi dalam pecahan rupiah, jika terjadi perubahan nilai tukar rupiah melawan dolar Amerika akan lebih sedikit menimbulkan guncangan. Sejak banyak investor asing ikut membeli pelbagai instrumen SBN pecahan rupiah, guncangan nilai tukar rupiah akibat kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika, telah mendorong mereka melepas investasinya di SBN untuk ditukar ke dolar.

Likuidasi SBN rupiah oleh investor asing itu ikut menguras cadangan devisa. Maklum, investor asing memegang SBN Rp835,57 triliun (36,64 persen per 18 September 2018) dari total SBN yang jumlahnya Rp2.280,24 triliun. Jika portfolioasing di SBN rupiah bisa dikurangi, maka Bank Indonesia selaku pembeli siaga tidak akan dibuat repot untuk membeli SBN yang dilepas asing itu dengan memakai cadangan devisanya.

Usaha menahan guncangan itu sebenarnya sudah coba dilakukan dengan memperluas kepemilikan SBN di tangan warga dan institusi korporasi Indonesia. Sejumlah instrumen SBN –ORI pecahan rupiah minimal Rp5 juta, Surat Perbendaharaan Negara (Treasury Bills), Saving Bond Ritel(SBR) pecahan rupiah minimal Rp5 juta dengan bunga mengambang, dan Obligasi Negara (Treasury Bonds) dalam satuan rupiah– diterbitkan untuk menggalang pembiayaan rupiah itu.

Pendalaman juga dilakukan dengan menerbitkan ORI dan SBN dalam pecahan yang bisa dijangkau investor kecil (ritel) yang bisa dibeli dan dijual kembali secara elektronik. Dari Januari - Agustus 2018, utang pemerintah melalui penerbitan pelbagai instrumen SBN dan pinjaman bilateral dalam satuan rupiah (dan sebagian kecil dolar Amerika) mencapai Rp270,47 triliun ditambah utang dolar Rp3,86 triliun; dan sudah dipakai Rp265,64 triliun.

Melihat pada besarnya penawaran yang masuk melalui bank sebagai agen penjualan –untuk rupiah selalu kelebihan permintaan– minat investor ritel membeli pelbagai instrumen SBN bisa dibilang cukup tinggi. Mereka pasti tergiur dengan bunga yang ditawarkan.

Sebut saja SBR004 yang ditawarkan bulan lalu dengan kupon 8,05 persen setahun (bunga tabungan hanya 3 persen). Kupon (suku bunga) ditetapkan mengambang mengikuti suku bunga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan dibayar tiap bulan. SBR tidak bisa diperjuabelikan.

Selain ORI dan SBR, untuk investor ritel pemerintah juga menerbitkan Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Negara Tabungan. Pasarnya cukup besar mengingat rekening pemilik tabungan berjumlah 254.404.727 (Juli), bertambah 1.419.422 sejak Juni sebelumnya.

Dengan melihat pada nilai tabungan yang mencapai Rp1.720,563 triliun, maka secara pukul rata setiap penabung memiliki dana tabungan Rp6,763 juta. Jika pecahan ORI atau SBR ditetapkan minimal Rp5 juta, maka sisa uang tabungan setiap individu terbilang kecil.

Selain berusaha menggalang pendanaan rupiah dari dalam negeri, pemerintah juga mendorong Jasa Marga dan Wijaja Karya, dua BUMN yang sudah listing di Pasar Modal, juga mencari pinjaman rupiah dengan menerbitkan obligasi dalam satuan rupiah (Komodo Bonds) di London. Peminatnya cukup banyak hingga menyebabkan kelebihan permintaan beberapa kali lipat.

Dengan mencari pinjaman di pasar off shore, tekanan likuiditas rupiah di dalam negeri yang sudah terasa ketat bisa dikurangi.

Bagi pemilik dana rupiah, tabungan atau deposito, beragamnya surat utang yang diterbitkan pemerintah itu menjadi sejumlah pilihan menarik. Apalagi imbal hasil yang ditawarkan rata-rata di atas angka inflasi -yang sampai Agustus tercatat 3,2 persen, dari target APBN yang ditetapkan 3,5 persen .

Lembaga perbankan kini didorong lebih kreatif untuk menggali dana pihak ketiga yang tidak lagi hanya bersandar pada tabungan dan deposito. Karena dalam menggali dana rupiah, bank akan bersaing dengan pemerintah di pasar lokal.

Eddy Herwanto, pernah bekerja di koran Pedoman, Majalah Tempo, dan Editor
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR