Mencegah pernikahan dini anak

Ilustrasi: Surat nikah dalam akad nikah
Ilustrasi: Surat nikah dalam akad nikah | yudha wirawan /Shutterstock

Pemerintah kembali membatalkan dan menyatakan tidak sah atas kasus pernikahan dini anak. Kali ini kasus pernikahan dini anak yang dinyatakan tidak sah secara agama dan negara terjadi di Kabupaten Tapin. Dua bocah berusia 13 dan 15 tahun yang semula dinikahkan penghulu kampung setempat, akhirnya diputuskan tidak sah.

Kasus pernikahan dini di Indonesia hingga kini memang masih tergolong tinggi. Secara nasional angka pernikahan dini masih berkisar pada angka 25,71 persen -yang berarti dari 100 perkawinan, 25 di antaranya dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk mencegah agar angka perkawinan anak tidak terus naik, pemerintah merasa perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang perkawinan.

Telah disadari bahwa efek pernikahan di usia dini bukan hanya terkait dengan kesiapan mental memasuki kehidupan berumah tangga yang berat, tetapi juga karena pernikahan di usia anak terbukti memutuskan peluang karier mereka dan menghambat upaya pengembangan potensi ekonomi Indonesia.

Dampak

Di Indonesia, kasus anak menikah di usia dini sebetulnya sudah lama menjadi keprihatinan berbagai pihak, karena besaran angkanya benar-benar mencemaskan. Di Indonesia, lima provinsi yang memiliki kasus anak menikah di usia dini dengan rasio di atas 30 persen adalah: Sulawesi Barat dengan rasio 36,93 persen; Selawesi Tenggara 36,74 persen, Kalimantan Selatan 39,53 persen; Kalimantan Tengah 39,21 persen; Bangka Belitung 37,19 persen.

Ini berarti satu dari tiga anak perempuan di berbagai provinsi tersebut menikah di bawah umur, sehingga beresiko mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya.

Laporan terbaru yang disusun Save the Children menemukan bahwa di dunia dalam setiap tujuh detik, setidaknya ada satu gadis cilik berusia di bawah 15 tahun yang menikah. Penelitian Save the Children ini menyebutkan gadis-gadis cilik berusia 10 tahun dipaksa untuk menikah dengan pria yang jauh lebih tua di sejumlah negara seperti Afghanistan, Yaman, India dan Somalia.

Di Indonesia sendiri, meski tidak separah yang terjadi di berbagai negara itu, tetapi besarnya kasus pernikahan anak bagaimana pun telah mengundang keprihatinan sejumlah kalangan.

Di berbagai negara kasus pernikahan anak ini mengundang keprihatinan semua pihak, karena pernikahan anak bukan saja dinilai merampas hak-hak dasar anak perempuan untuk belajar, berkembang dan menjadi anak-anak seutuhnya, tetapi juga berpotensi membuka pintu bagi terjadinya berbagai tindak kekerasan.

Tidak mustahil terjadi, anak perempuan yang seharusnya masih menghabiskan waktunya untuk bersekolah dan bermain, kemudian dinilai tidak pantas berumah tangga, yang kemudian mensahkan para suami untuk mendidik atau bahkan mencari istri lain sebagai pelengkap.

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa anak-anak perempuan yang terjerumus menikah dalam usia dini, dalam tempo yang cepat kemudian mereka menyandang status sebagai janda muda atau janda anak yang harus menghadapi stigma dan beban kehidupan yang lebih berat. Anak perempuan yang menikah di usia dini, seringkali mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, dan lebih mungkin menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan bahkan tindak pemerkosaan (marital rape).

Mendekonstruksi

Untuk memastikan agar tidak muncul kasus-kasus yang merugikan masa depan anak perempuan ini, maka wajar jika organisasi besar yang peduli nasib perempuan, seperti Fatayat NU, KUPI, dan lain-lain kemudian gigih memperjuangkan upaya merevisi UU perkawinan, khususnya pada pasal usia minimal anak perempuan diperkenankan menikah.

Dengan merevisi payung hukum yang ada, dan kemudian menetapkan batasan usia minimal perempuan menikah menjadi 18 tahun, maka paling-tidak hal itu diharapkan akan dapat menjadi dasar legalitas untuk mencegah terjadinya kasus pernikahan dini di kalangan anak perempuan. Tetapi, perlu disadari bahwa untuk mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban kehidupan berumah tangga yang tidak dilandasi persiapan sosial-psikologis yang matang, sesungguhnya yang dibutuhkan bukan hanya perbaikan di ranah hukum.

Mendesak pemerintah menaikkan batas usia minimal perempuan menikah memang sudah seharusnya dilakukan. Namun demikian, agar upaya menyelamatkan anak perempuan dari perangkap perkawinan yang merugikan masa depannya dapat direalisasi, maka yang dibutuhkan tak pelak adalah pendekatan berbasis budaya.

Yang dimaksudkan pendekatan berbasis budaya di sini adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat mampu menawarkan narasi alternatif untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi pemahaman masyarakat tentang usia perkawinan yang ideal bagi perempuan.

Di sebagian masyarakat, harus diakui masih ada pandangan yang menghendaki anak perempuan segera menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah atau menghindari pergunjingan para tetangga. Tetapi, dengan membangun konstruksi baru yang lebih mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, dan memberi kesempatan anak perempuan melanjutkan sekolah setinggi mungkin, niscaya hasilnya akan jauh lebih baik bagi masa depan anak perempuan itu sendiri, maupun bagi keluarga dan bangsa.

Secara tekstual agama memang membenarkan pernikahan perempuan asalkan ia sudah akil balik. Tetapi, secara kontekstual perlu disadari bahwa dengan menunda usia perkawinan anak perempuan menjadi 18 tahun, peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik niscaya akan lebih terbuka.

Bagong Suyanto, Guru Besar dan Dosen Masalah Sosial Anak di FISIP Universitas Airlangga
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR