Mendesain ulang debat capres

ilustrasi; Pendukung Capres nomer 01 dan 02 menonton bersama Debat Pertama Capres & Cawapres 2019 di Jakarta, Kamis (17/1/2019).
ilustrasi; Pendukung Capres nomer 01 dan 02 menonton bersama Debat Pertama Capres & Cawapres 2019 di Jakarta, Kamis (17/1/2019). | Reno Esnir /ANTARA FOTO

Menjelang debat kedua calon presiden dan wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum mesti segera berbenah. Mendesain ulang mekanisme debat agar lebih tepat sasaran dan menjawab harapan publik akan suguhan elaborasi visi, misi dan program kerja calon presiden secara mendalam. Paling tidak, dengan waktu yang terbatas, pemilih disuguhi ide-ide cemerlang dalam menjawab persoalan bangsa.

Perubahan mekanisme debat itu sepertinya menjadi keharusan, di tengah kekecewaan publik atas debat pertama. Substansi yang dihadirkan para capres kurang meyakinkan dan tidak mendalam. Apalagi prosesnya, lebih terlihat seperti lomba pidato capres dibanding adu gagasan keduanya.

Memang kurang tergalinya visi, misi dan program itu- disebabkan oleh prosedur yang lebih banyak mempengaruhi. Selain memang minimnya penguasaan materi kedua pasangan calon presiden.

Evaluasi debat

Debat calon presiden dan wakil presiden ini terkesan monoton dan ruang untuk menggali dan mendalami visi, misi serta program kandidat pun kurang. Hal ini dikarenakan 3 (tiga) persoalan dalam mekanisme debat.

Ketiga hal itu adalah soal daftar pertanyaan (kisi-kisi) yang sudah disampaikan di awal, banyaknya daftar pertanyaan, dan pemisahan segmen pendalaman visi-misi oleh pakar dan kandidat.

Baik Jokowi maupun Prabowo, terlihat sangat tekstual dalam menjawab pertanyaan panel ahli yang disampaikan moderator. Mereka terjebak oleh kunci jawaban atas daftar pertanyaan yang telah dibocorkan sebelumnya.

Akibatnya, keduanya menampilkan atraksi adu pidato, sampai-sampai moderator debat harus terus mengingatkan agar keduanya menanggapi pernyataan lawan dan bukan berpidato.

Sudahlah pegang kunci, ternyata jawaban yang ada di naskah terlalu banyak hingga 20 poin pertanyaan. Padahal, pertanyaan yang diajukan dalam debat itu hanya 3 soal saja.

Banyaknya daftar pertanyaan dan jawaban itu, justru terlihat menyulitkan para capres untuk bisa fokus pada pendalaman materi debat. Mestinya, dengan model pertanyaan terbuka itu, jumlahnya tidak terlalu banyak dan lebih padat sehingga memungkinkan adanya pendalaman materi visi, misi dan program kedua pasangan calon.

Sesungguhnya perdebatan kedua capres mulai terlihat pada segmen pertanyaan spontan masing-masing kandidat. Ketika Capres 01 Jokowi menyerang Capres 02 Prabowo Subianto dengan komitmen anti korupsi dan keberpihakan terhadap perempuan, segmen ini harusnya menjadi sesi yang menarik.

Adu gagasan keduanya dan saling klarifikasi akan menjadi suguhan epik. Tapi sayang, waktu sangat terbatas dan tidak ada ruang untuk saling klarifikasi ide.

Bahkan, di beberapa isu, justru terlihat pengulangan dengan segmen pertanyaan para panelis yang sudah disampaikan di awal. Jangankan pendalaman materi, gagasan keduanya pun tidak terlihat keterkaitan dengan materi sebelumnya.

Sebagai contoh, pertanyaan soal penataan regulasi, telah muncul di awal, tapi kemudian diulang kembali pada sesi pertanyaan spontan para kandidat. Jadinya, penonton seperti mendengarkan kaset rusak, pengulangan materi yang sama.

Mestinya, untuk setiap tema bisa diselesaikan sekaligus secara berurutan. Yakni selesai sesi penyampaian pertanyaan oleh moderator, langsung dilanjutkan pertanyaan terbuka dari masing-masing kandidat. Hal ini perlu agar setiap pasangan calon presiden bisa mendalami isu dalam visi misi program kandidat lawannya.

Penyempurnaan konsep

Soal rendahnya kualitas debat pertama memang tidak hanya merupakan problem KPU sebagai penyelenggara. Secantik apapun panggung yang disiapkan, jika penarinya tidak pandai melenggokkan badan, pertunjukan tari tak akan menarik.

Kedua capres memang tidak menguasai isu hukum, bahkan kurang tertarik dengan isu ini. Isu hukum dan HAM sudah mereka tempatkan di urutan ke 6 dan 7 dari 10 indikator konstitusional program kerja keduanya. Jadi memang, persoalan hukum dan HAM tidak diberikan ruang yang cukup untuk dielaborasi.

Meskipun begitu, KPU sebagai penyelenggara debat mesti menyiapkan forum debat semenarik mungkin. Kedua capres mesti “dipaksa” untuk menyuguhkan tampilan debat yang mengundang decak kagum publik. Bagaimanapun, ada suara pemilih rasional yang harus mereka rebut dengan menampilkan perdebatan untuk meyakinkan pemilih dalam 4 kali debat terakhir.

Atas tuntutan ini, KPU bisa memperoleh apresiasi. Mereka cukup berani dan dengan cepat berencana meninjau ulang mekanisme debat.

Komisi pemilihan umum ini akan meniadakan bocoran kisi kisi pertanyaan panel ahli. Juga panggung bagi tim pendukung yang berada di belakang calon presiden akan dihilangkan.

Akan tetapi itu tidak cukup. Masih ada beberapa perbaikan yang mestinya menjadi perhatian.

Pertama, jika pertanyaan panel ahli akan dirahasiakan, pemilihan ahlinya pun mesti diubah. Dalam debat pertama, beberapa panel ahli diusulkan para timses. Dada debat kedua panel ahli haruslah mereka yang benar benar independen dan tidak berpihak. Karena jika tidak, pertanyaan panel ahli pada akhirnya akan bocor ke masing-masing kandidat.

Kedua, daftar pertanyaan mestinya tidak terlalu banyak, tapi cukup solid untuk mengelaborasi tema debat yang telah ditetapkan. Panel ahli juga mesti bijak mempertimbangkan visi misi kedua capres yang memang setara. Jangan sampai, pertanyaan yang akan dielaborasi itu justru tidak sama sekali disinggung dalam visi misi. Debat ini mestinya digunakan untuk mendalami gagasan masing-masing capres dari sekedar cerdas cermat.

Ketiga, segmen debat mesti ditata ulang. Jangan sampai ada pengulangan tema di setiap sesinya. Dalam setiap sesi, gagasan kedua capres mesti diadu secara mendalam dan tuntas. Sehingga bukan hanya kulit kulit ari visi misinya saja.

Keempat, para kandidat perlu diberi ruang untuk mengajukan interupsi di setiap sesi debat di masing-masing tema. Kesempatan interupsi itu cukup sekali dan dengan waktu terbatas, agar tidak terjadi debat kusir karena begitu semangatnya berdebat.

Namun harus disadari, empat kali debat terakhir tentu tidak cukup untuk mengelaborasi secara menyeluruh visi misi program kandidat. Mesti disiapkan ruang ruang baru untuk membedahnya.

Menjadi tanggungjawab kandidat dan tim suksesnya untuk mengisi ruang publik dengan visi misi para capres. Jika tidak, visi misi itu tidak akan pernah sampai kepada pemilih, dan bahkan ruang publik justru akan diisi lebih banyak konteks negatif nantinya.

Veri Junaidi, Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR