Menekan defisit dengan kebijakan moneter

Ilustrasi: Pekerja memotong lempengan baja panas di pabrik pembuatan hot rolled coil (HRC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten, Kamis (7/2/2019).
Ilustrasi: Pekerja memotong lempengan baja panas di pabrik pembuatan hot rolled coil (HRC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten, Kamis (7/2/2019). | Asep Fathulrahman /ANTARA FOTO

Otoritas moneter dan fiskal sedang ngebut memperbaiki kondisi ekonomi makro. Keduanya bahu membahu agar neraca pembayaran dan APBN 2018 bisa ditutup lebih sehat.

Otoritas moneter BI mencoba menahan kejatuhan rupiah dengan kembali menaikkan suku bunga acuan (7 days reverse repo rate, DRRR) ke angka 6 persen dari 5,75 persen sejak 15 November. Otoritas fiskal berusaha melakukan pelonggaran pajak badan usaha, dan menggelar karpet merah bagi investor asing masuk lebih leluasa ke sektor usaha kecil dan menengah.

Jika dari sisi moneter dilakukan pengetatan laju pertumbuhan kredit, maka teorinya dari sisi fiskal perlu pelonggaran belanja (ekspansi) APBN. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi terjaga. Kata pepatah, tepuk tangan membutuhkan dua telapak tangan.

Otoritas moneter dan fiskal prihatin melihat defisit transaksi berjalan kuartal ketiga makin lebar hingga melampaui US$8,8 miliar atau 3,37 persen dari (Produk Domestik Bruto, PDB). Penyebabnya sudah diketahui berasal dari impor migas dan barang konsumsi yang melonjak.

November barusan, neraca perdagangan justru defisit US$2,02 miliar padahal serangkaian regulasi menekan impor sudah dilakukan sejak September. Akibatnya sejak Januari-November neraca perdagangan defisit US$7,52 miliar.

Naiknya defisit perdagangan ini jelas akan memperdalam defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran, dan akan mengakibatkan nilai tukar rupiah terombang-ambing. Sementara itu, sekalipun banyak kemudahan perizinan diberikan, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2018 justru jauh menurun dibandingkan 2017. Januari-September realisasi PMA hanya Rp293,7 triliun berbanding Rp318,5 triliun.

Masuknya PMA itu, selain akan menciptakan lapangan kerja baru, juga diharapkan akan mengurangi ketergantungan pembiayaan defisit APBN dari utang, dan portfolio surat berharga serta saham. Usaha memitigasi defisit transaksi berjalan yang paling mudah memang adalah melakukan kebijakan moneter ketat: menaikkan suku bunga acuan, dan menaikkan giro wajib minimum perbankan ke rekening BI dari 2 persen ke 3 persen.

Yang dikorbankan adalah pertumbuhkan permintaan kredit, namun efek jeleknya akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. BI punya alasan untuk itu mengingat pertumbuhan kredit perbankan yang 16 persen sudah melampaui kemampuan bank memupuk dana pihak ketiga yang 12 persen.

Padahal penyakitnya terletak pada ketidakmampuan pemerintah mendorong ekspor (terutama produk manufaktur) sektor riil yang nilai tambahnya tinggi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo rupanya gagal melihat kelemahan itu. Buktinya, pemerintah justru berencana mengeluarkan sejumlah industri UMKM dari daftar negatif investasi (DNI) sehingga PMA bisa masuk ke sejumlah bidang usaha itu, bahkan sampai 100 persen.

Wajar Kadin menjerit karena sektor inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia di masa krisis ekonomi 1998. Alhamdulillah rencana itu dibatalkan Presiden sebelum Kepres-nya ditandatangani.

Industri hulu yang menghasilkan bahan baku atau bahan penolong sejak dulu jarang disentuh. Industri farmasi nasional, misalnya, hingga kini hampir 90 persen masih tergantung dari impor bahan baku terutama dari Tiongkok, India, dan sejumlah negara Eropa.

Tahun 2012, impornya tercatat Rp12 triliun dan setiap tahun naik hampir 10%. Impor bahan baku itu dibutuhkan oleh lebih dari 200 industri farmasi dan pabrik obat. Tidak ada insentif pajak diberikan untuk badan usaha yang akan membangun industri hulu farmasi yang mahal itu.

Indonesia sudah menjadi produsen sekaligus eksportir CPO (minyak sawit mentah) terbesar di dunia. Produsen masih lebih senang mengekspor CPO, namun ketika harganya jatuh seperti terjadi pada akhir November dari US$530/ton jadi US$420/ton, yang terjepit justru petani plasma. Bagi produsen baru, penurunan itu jelas berat karena biaya produksi CPO per ton adalah US$500.

Kerentanan itu sudah diketahui, tapi dukungan untuk industri CPO masuk ke hilir- guna menghasilkan produk bernilai tambah- tidak jelas. Di situ Indonesia memiliki keunggulan kompetitif, dan seyogyanya kepada badan usaha CPO didorong untuk menghasilkan produk hilir (seperti oleochemical) yang memiliki nilai tambah besar. Dari CPO misalnya bisa dihasilkan produk akhir untuk bahan penolong industri farmasi dan kosmetik.

Sepanjang Januari-Juni 2018, impor komponen otomotif sudah tembus US$2,06 milyar atau naik 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Baru tahun ini, industri otomotif akan menggunakan baja produksi usaha patungan Krakatau Steel dengan Nippon Steel Sumikin (KNSS). Baja KNSS digunakan untuk membuat body danchasis mobil yang selama ini diimpor dari Jepang. Investasi KNSS US$300 juta dengan kapasitas 480.000 baja khusus.

Hadirnya usaha patungan KNSS itu lumayan mengurangi pemakaian devisa industri otomotif. Semakin maju industri otomotif semakin rakus mengonsumsi devisa dan BBM.

Sayang sejak menjadi net importer pada 2004, Indonesia harus mengimpor 700.000 barel minyak mentah dan BBM. Dengan lifting minyak hanya 775.000 barel (proyeksi 2018), maka impor minyak dan BBM yang makin besar akan melambungkan defisit neraca perdagangan.

Dalam hal pengadaan BBM, Indonesia menghadapi dua tantangan: menurunnya produksi minyak mentah karena mayoritas sumurnya sudah tua, dan terbatasnya kapasitas kilang minyak mentah. Penambahan sumur baru terbatas karena investasi melakukan eksplorasi cenderung menurun, meskipun perizinan sudah dipermudah, dan investor dijanjikan mendapat bagian lebih besar.

Selama dua puluh tahun terakhir sejak reformasi 1998, hanya lapangan Banyu Urip, Cepu, yang mampu menghasilkan minyak di atas 212.000 barel/hari (September 2018).

Pembangunan kilang baru Pertamina, ternyata terus molor. Yang kemudian dilakukan adalah melakukan ekspansi (menambah kapasitas) kilang yang ada (existing): Balikpapan, Cilacap, Tuban, dan Balongan). Rencana membangun kilang baru di Bontang masih perlu waktu.

Impor BBM juga berusaha dihemat melalui program B20 (BBM 80 bagian berbanding 20 bagian CPO) untuk kendaraan dan peralatan berat dan mesin industri tertentu. Belum banyak hasilnya.

Alhasil neraca pembayaran 2019 masih akan tertekan, dan instrumen moneter akan dipakai sebagai ujung tombak menjaga nilai rupiah dan inflasi.

Eddy Herwanto, pernah bekerja di Majalah Tempo dan Editor
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR