MENYELISIK RKUHP

Pidana mati, Indonesian Way, dan persoalannya

Ilustrasi: Terdakwa Haryono yang merupakan satu dari enam bandar narkoba jenis ganja sebanyak 134 kilogram meninggalkan ruang persidangan dikawal Tim Tangkal Polresta Bandar Lampung usai mendengar vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada dirinya di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (11/1).
Ilustrasi: Terdakwa Haryono yang merupakan satu dari enam bandar narkoba jenis ganja sebanyak 134 kilogram meninggalkan ruang persidangan dikawal Tim Tangkal Polresta Bandar Lampung usai mendengar vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada dirinya di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (11/1). | Ardiansyah /ANTARA FOTO

Rancangan KUHP digadang-gadang oleh pemerintah sebagai produk hukum baru yang akan menggantikan KUHP - produk hukum kolonial- yang saat ini masih digunakan. Proyek raksasa pembentukan hukum nasional ini dimulai dari Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963. Dalam seminar tersebut, upaya pembentukan hukum nasional dicanangkan dan digemakan ke seluruh penjuru Indonesia.

Namun perumusan Rancangan KUHP baru dimulai pada 1981 rancangan itu terwujud dalam bentuk yang mulai dikenal saat ini pada 13 Maret 1993. Yakni, pada saat draft I dari Rancangan KUHP diserahkan kepada Menteri Kehakiman.

Karena itu, Rancangan KUHP yang saat ini dibahas di DPR adalah murni usulan pemerintah. Melalui Surat Presiden tertanggal 5 Juni 2015, Rancangan KUHP (RKUHP) secara resmi diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dapat dilakukan pembahasan.

Salah satu isu hangat dalam RKUHP adalah mengenai pidana mati. Pertentangan antara kelompok retensionist (pro pidana mati) dan abolisionist (anti pidana mati) rupanya juga ditangkap oleh radar tim perumus RKUHP. Oleh karena itu gagasan "the Indonesian way" dimasukkan dalam R KUHP.

Dalam RKUHP, pidana mati diatur dalam Pasal 67 yang berbunyi:

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Gagasan the Indonesian way inilah yang memberi nyawa pada ketentuan Pasal 67. Gagasan tersebut, pada intinya, menegaskan bahwa pidana mati adalah bagian dari salah satu jenis hukuman pidana namun merupakan hukuman yang bersifat khusus karena merampas hak atas hidup seseorang. Oleh karena itu pidana mati akan selalu dicamkan secara alternatif.

Secara lebih teknis, ketentuan pidana mati lalu dirumuskan dalam ketentuan yang lebih teknis, yaitu dalam paragraf 11 dari Buku I RKUHP:

Paragraf 11
Pidana Mati


Pasal 89
Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.


Pasal 90
(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
(2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.


Pasal 91
(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
d. ada alasan yang meringankan.
(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.


Pasal 92
Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Gagasan Indonesian way dalam pidana mati ini dapat dilacak jejak kesamaannya dengan KUHP dari Republik Rakyat China

Section 5. The Death Penalty

Article 48.
The death penalty is only to be applied to criminal elements who commit the most heinous crimes. In the case of a criminal element who should be sentenced to death, if immediate execution is not essential, a two-year suspension of execution may be announced at the same time the sentence of death is imposed.
Except for judgments made by the Supreme People's Court according to law, all sentences of death shall be submitted to the Supreme People's Court for approval. Sentences of death with suspension of execution may be decided or approved by a high people's court.

Article 49.
The death penalty is not to be applied to persons who have not reached the age of eighteen at the time the crime is committed or to women who are pregnant at the time of adjudication.

Article 50.
If a person sentenced to death with a suspension of execution dose not intentionally commit a crime during the period of suspension, he is to be given a reduction of sentence to life imprisonment upon the expiration of the two-year period; if he demonstrates meritorious service, he is to be given a reduction of sentence to not less than fifteen years and not more than twenty years of fixed-term imprisonment upon the expiration of the two-year period; if there is verified evidence that he has intentionally committed a crime, the death penalty is be executed upon the approval of the Supreme People's Court.

Article 51.
The term for suspending execution of a sentence of death is counted as commencing on the date the judgment becomes final. The term of a sentence that is reduced from the death penalty with suspension of execution to fixed-term imprisonment is counted as commencing on the date the suspension of execution expires.

Menilik hal itu, maka kita bisa membedah beberapa persamaan dan perbedaan dalam KUHP RRC dan RKUHP

Dari persyaratan teknis mengenai penjatuhan pidana mati dalam RKUHP, maka ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya tidak terjawab dalam RKUHP.

  1. Siapa pejabat yang melakukan evaluasi dan menentukan berlakunya ketentuan Pasal 91 ayat (1)? Dan apakah keputusan pejabat tersebut dapat diuji ke pengadilan
  2. Kapankah masa tunda selama 10 tahun dinyatakan mulai berlaku? Apakah pada saat dimulainya penahanan atau pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, atau justru pada saat pejabat yang berwenang menentukan masa tunda mengeluarkan keputusan?
  3. Apakah keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 91 ayat (2) dapat diuji ke Pengadilan?
  4. Siapakah pejabat yang menentukan bahwa terpidana mati gagal dalam membuktikan perubahan perilaku? Dan apakah keputusan pejabat tersebut dapat diuji ke Pengadilan
  5. Apakah ketentuan Pasal 92 baru dapat berlaku setelah dipenuhinya ketentuan Pasal 91 ataukah dapat berdiri sendiri?

Kelima pertanyaan ini menjadi krusial karena RKUHP tidak menjelaskan dengan tegas mengenai persoalan ini. Selain itu, tidak ada ketentuan delegasi yang diamanatkan untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam Paragraf 11 pada Buku 1 RKUHP

Selain itu, ada pertanyaan cukup penting yang tidak terjawab sampai saat ini. Dari manakah angka 10 tahun tersebut muncul? Apa formulasi yang digunakan oleh pemerintah saat menentukan bahwa masa tunda adalah 10 tahun?

Yang pasti saat ini adalah pemerintah dan DPR setuju bahwa pidana mati tetap menjadi bagian dari hukum pidana nasional Indonesia pada saat ini dan masa depan

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR