Mengambil berkah perang dagang

Ilustrasi: Perang dagang Amerika Serikat - China
Ilustrasi: Perang dagang Amerika Serikat - China | rawf8 /Shutterstock

Rilis terbaru terkait membesarnya defisit neraca dagang kembali menjadi perdebatan publik. Pemerintah berargumen defisit neraca disebabkan eskalasi perang dagang yang menyebabkan permintaan menurun. Ada betulnya memang, tapi terlalu menyederhanakan persoalan.

Apabila terus mengikuti argumen pemerintah, Indonesia akan berserah diri menghadapi masa depan ekonomi yang diprediksi akan terus dibayangi perang dagang. Memang terjadi kesepakatan untuk pembatalan sementara perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang disepakati dalam pertemuan G-20 di Argentina, akan tetapi kebijakan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan, hanya mengundur permasalahan di belakang hari.

Tampaknya, prospek ekonomi global pada 2019 masih akan muram. Bahkan sebagian besar analis seperti Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase & Co maupun ekonomi seperti Carmen Reinhart memprediksi 2019 akan lebih buruk terutama untuk emerging market(Bloomberg.2018)

Perang dagang memiliki kontribusi atas memburuknya ekonomi pada 2018 dan akan terus berlanjut pada 2019. Indonesia misalnya, menurut RHB Bank Berhad, mengalami efek negatif dari eskalasi perang dagang AS-China sebesar10,9 persen. Dibanding Filipina (16,9) dan Malaysia (11,4), Indonesia sebenarnya relatif lebih baik.

Eskalasi perang dagang yang tidak bisa dihindari membuat hampir sebagian besar negara Asia terpukul. Kondisi yang demikian tidak arif ketika Indonesia menjadikan perang dagang sebagai faktor yang paling besar dalam menyebabkan membengkaknya defisit neraca dagang

Memang perang dagang berkontribusi atas defisit neraca, tapi permasalahan yang lebih struktural seperti kemampuan ekspor yang terus menurun dan ketergantungan impor yang besar seharusnya menjadi lokus diskusi. Hambatan dan jatuhnya harga kelapa sawit membuat Indonesia kelimpungan. Belum lagi, impor migas yang terus meningkat semakin membuat defisit terus membesar.

Kasus sawit seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa Indonesia jauh tertinggal dua urusan. Pertama, ekspor Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas. Kedua, Indonesia tidak memiliki kerjasama yang kuat dengan negara tujuan ekspor sehingga negara lain dapat dengan mudah memberlakukan hambatan perdagangan selain itu juga menandakan bahwa perlu adanya perluasan pasar.

Mendulang berkah perang

Pilihan untuk mengkambinghitamkan perang dagang sebagai penyebab defisit neraca dagang tidak akan menyelesaikan masalah. Pilihan kebijakan untuk mengambil berkah adanya eskalasi perang dagang yang seharusnya menjadi fokus dari pemerintah. Dalam konteks yang demikian kita harus banyak belajar dari Vietnam, Thailand dan Malaysia.

Ketiga negara tersebut, menurut laporan Asian Nikkei Review dalam judul Trade war drives Asian manufacturing out of China menyebutkan, setidaknya tiga negara Asia Tenggara yang sangat atraktif untuk mendapatkan berkah dari perang dagang yang telah mengakibatkan relokasi industri dari negara maju (advanced industrial country) terutama Jepang dan China ke negara-negara emerging market seperti Asia Tenggara.

Laporan Asian Nikkei Review menyebutkan Sumitomo Electric dan Yokowo (Jepang) dan Zhejiang Hailide New Material (China) merelokasi industrinya ke Vietnam. Sedangkan Daikin Industries dan Panasonic (Jepang) mengalihkan industrinya ke Thailand dan Malaysia. Relokasi industri yang kemungkinan akan pindah ke Indonesia adalah Pegatron dengan nilai investasi USD 1 miliar (CNBC Indonesia)

Mendulang berkah perang dagang mensyaratkan minimal kemudahan stabilitas politik, pajak yang bersahabat, upah buruh, kemudahan berinvestasi, kecukupan infrastruktur dan perluasan pasar untuk ekspor. Vietnam, Malaysia, dan Thailand dengan secara tepat menyiapkan prasyarat di atas dengan tepat sehingga tidak kehilangan momentum perang dagang.

Vietnam misalnya selain memacu peringat Easy of Doing Business (EODB) menjadi peringkat 69 dan menggenjot belanja untuk pemenuhan infrastruktur, Vietnam juga sangat agresif dalam menyelesaikan perjanjian blok dagang. Bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP) misalnya, telah menyumbangkan 30 persen pada pertumbuhan ekonomi Vietnam (Asia Frontier Capital 2018). Begitu juga dengan Malaysia dan Thailand, selain menyiapkan kemudahan dan infrastruktur juga memacu penyelesaian perjanjian blok dagang.

Jangan sampai kehilangan momentum

Berbeda dengan Vietnam, Malaysia maupun Thailand, Indonesia menunjukkan grafik yang berkebalikan. EODB Indonesia turun satu peringkat dari 72 ke 73 pada 2018. Begitu juga dengan pemenuhan infrastruktur, mendekati akhir tahun pemerintah malah membatalkan 14 proyek strategis nasional.

Meski demikian masih ada harapan untuk memanfaatkan momentum terutama setelah 2 perjanjian blok dagang telah diselesaikan pemerintah yaitu perjanjian Indonesia- Australia dan Uni Eropa – Indonesia Comperhensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Jalan paling simpel sebenarnya bisa dengan melakukan benchmark dan copy paste kebijakan-kebijakan negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dalam menampung relokasi industri dari negara maju (China dan Jepang).

Kebijakan paling terlihat tertinggal adalah diplomasi ekonomi. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia, Indonesia masih jauh tertinggal dalam menyelesaikan kerjasama blok dagang. Indonesia cenderung gamang dalam memanfaatkan kerjasama perdagangan. Maju mundur sesuai kehendak Senayan dan Medan Merdeka, bukan ditentukan atas kalkulasi ekonomi yang menyejahterakan.

Padahal seperti kata Yuval Noah Harari, penulis buku Sapiens bahwa kesuksesan manusia dikarenakan adanya fleksibilitas kerjasama satu sama lain. Survivalitas manusia ditentukan atas jejaring kerjasama satu sama lain. Begitu juga dengan negara, menjadi proteksionis sama dengan menyalahi watak survivalitas.

Jadi yang perlu Indonesia lakukan adalah bukan terus mengkambinghitamkan perang dagang sebagai penyebab defisit neraca dagang ,melainkan mulai menyiapkan kebijakan untuk memanfaatkan berkah dari perang dagang.

Rafli Zulfikar, pemerhati ekonomi politik internasional
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR