Mengapa penghasilan Megawati besar?

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (tengah), Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri), Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno (kiri) dan Wakil Presiden ke-11 Boediono (kanan) menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (1/6).
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (tengah), Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri), Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno (kiri) dan Wakil Presiden ke-11 Boediono (kanan) menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (1/6). | Puspa Perwitasari /ANTARA FOTO

Jangan kaget penghasilan (take home pay) Presiden dan Wakil Presiden RI sejak tahun 2000 tidak pernah naik. Presiden mendapatkan Rp62.497.800,00 –sebagai gaji pokok plus tunjangan- ditambah dana operasional Rp2 miliar per bulan. Sedang Wakil Presiden mendapatkan Rp42.548.670,00 –sebagai gaji pokok plus tunjangan- ditambah dana operasional Rp1 miliar.

Dana taktis atau dana operasional bukan merupakan gaji atau tunjangan, dan uangnya tidak dipegang Presiden atau Wakil Presiden. Penghasilan itu tidak berubah sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid berada di Istana.

Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang, pada 12 Januari 2011, pernah mengungkapkan gajinya tidak pernah naik selama 7 tahun memerintah.

"Sampaikan ke seluruh jajaran TNI dan Polri, ini tahun ke enam atau ke tujuh gaji Presiden belum naik," katanya pada acara bertemu dengan jajaran TNI dan Polri.

Sebelumnya pada tahun 2009 di hadapan guru, SBY juga mengemukakan soal gaji itu. "Gaji SBY belum pernah naik selama lima tahun terakhir. Tidak apa-apa," katanya.

Angka besaran penghasilan bersih (gaji plus tunjangan) Presiden dan Wakil Presiden itu hari-hari ini kembali terangkat ke publik saat sejumlah kalangan elite dan warga mempersoalkan besarnya penghasilan Dewan Pengarah dan Eksekutif BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Penghasilan ketua dan anggota BPIP, yang beranggotakan negarawan, ulama, tokoh agama, partai, pengusaha, dan akademisi itu, ternyata lebih tinggi dari Presiden apalagi Wakil Presiden.

Jika dulu SBY dicemooh karena dianggap mengeluh, kini Presiden Joko Widodo yang menetapkan penghasilan untuk BPIP itu dengan Peraturan Presiden No.42 tahun 2018 dikritik; antara lain, dianggap tidak peka dengan situasi ekonomi dan mayoritas rakyat yang masih melarat.

Maklum, Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah memperoleh penghasilan bersih Rp112.548.000,00. Sedang anggota -seperti Kyai Said Agil Sirodj, Mahfud MD, dan Kyai Ma’ruf Amin- masing-masing Rp100.811.000,00. Kepala BPIP, Judi Latief, mendapat Rp76.500.000,00. Wakil Kepala mendapat Rp63.750.000,00; Deputi Rp51.000.000,00 dan Staf Khusus Rp36.500.000,00.

Kritik itu akhirnya jadi isu politik untuk memukul Jokowi karena ketidakpedulian pengritik untuk mengetahui rincian penerimaan Dewan Pengarah dan Eksekutif BPIP itu sebenarnya merupakan penghasilan bersih secara glondongan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2000, Gaji pokok mereka tetap sama dengan pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara yakni Rp5.040.000,00. Kemudian ada tunjangan jabatan Rp13.000.000,00 yang nilainya lebih kecil dibandingkan pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara.

Bandingkan dengan tunjangan jabatan Ketua Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, menurut Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2014, yang menerima Rp121.609.000,00. Kemudian Hakim Agung MA dan Hakim MK mendapat Rp72.854.000,00.

Selain tunjangan jabatan, pengurus BPIP juga mendapat dana untuk kegiatan komunikasi, perjalanan di dalam kota; namun belum termasuk biaya perjalanan keluar kota dan ke luar negeri. Jadi jika gaji pokok, tunjangan jabatan, dan dukungan dana kegiatan pengurus BPIP dijumlahkan sebagai take home pay besarnya melampaui gaji pokok plus tunjangan Presiden dan Wakil Presiden.

Keributan mengenai gaji BPIP itu seperti menyadarkan kelalaian para pemangku kepentingan, termasuk pembentuk undang-undang, dalam mengatur leveling gaji para pejabat tinggi negara. Leveling diperlukan agar penghasilan bersih yang diterima merupakan cermin daripada tanggung jawab dan rentang kendali pengelolaan yang diemban pejabat bersangkutan.

Jika tanggung jawab dan rentang kendalinya mencakup kepentingan nasional, maka perlu dipikirkan, misalnya, diambil konsensus gaji Presiden dan Wakil Presiden berada di puncak piramida.

Kelalaian memberikan imbalan yang layak kepada Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya tidak perlu terjadi. Jika inflasi tahunan dianggap 5 persen maka, dalam hitungan yang moderat, selama 18 tahun itu nilai riil penghasilan Presiden dan Wakil Presiden sudah merosot sekitar 90 persen.

DPR sebagai representasi perwakilan rakyat, dan pembentuk undang-undang seharusnya tidak lalai – paling tidak untuk memperbaiki UU No.7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden.

Di dalam UU itu disebutkan gaji pokok Presiden besarnya 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Sedang gaji pokok Wakil Presiden 4 kali.

Tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Di situ disebutkan Gaji Pokok Ketua MPR, DPR, MA, BPK, DPA adalah Rp5.040.000,00; sedang para Wakilnya mendapat Rp4.620.000,00 per bulan.

Berdasarkan dua ketentuan itu maka Gaji Pokok Presiden ditetapkan Rp30.240.000,00 plus tunjangan Rp32.257.800,00; Wakil Presiden Rp20.160.000,00 plus tunjangan Rp.22.388.670,00. Cukup besar jika mengacu pada kondisi 18 tahun lalu.

Namun menyedihkan jika membandingkan penghasilan Presiden dan Wakil Presiden itu sekarang dengan penghasilan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Di zaman Darmin Nasution jadi Gubernur BI pada 2013, DPR menetapkan penghasilannya Rp199.000.000. Dengan alasan jam terbang dan kualifikasi, Gubernur BI Agus Martowardoyo (2014-2018) diturunkan jadi Rp170.000.000,00.

Tidak jelas ukuran yang dipakai DPR untuk menetapkan penghasilan gubernur BI itu. Apakah DPR melakukan benchmarkingdengan penghasilan para eksekutif Bank Negara Malaysia, Otoritas Moneter Singapura, atau Federal Reserve Bank Amerika?

Juga tidak jelas ukuran Deputi Gubernur Senior BI mendapat Rp169.440.000,00; sedang para deputi masing-masing Rp123.100.000,00.Bahkan penghasilan Direktur Eksekutif di BI mendapatRp83.600.000,00 – jauh di atas Presiden dan Wakil Presiden.

Agar terasa lebih berkeadilan, sudah saatnya DPR dan pemerintah membuat aturan levelingmenyangkut komponen gaji pokok, tunjangan, atau fasilitas lain yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara termasuk gubernur dan anggota dewan gubernur BI, bahkan badan permanen maupun adhoc.

Diperlukan transparansi penetapannya; apalagi bila anggarannya berasal dari APBN. Keributan seperti terjadi dalam penetapan penghasilan (gaji pokok dan tunjangan) untuk Dewan Pengarah dan Eksekutif BPIP dengan demikian bisa dihindari.

Jika diperlukan, kompensasi untuk direksi dan komisaris perusahaan publik yang mayoritas sahamnya dikuasai pemerintah juga perlu diatur agar dalam levelinglebih berkeadilan.

Komisaris dan direksi di perbankan -misalnya, selain mendapat honorarium yang rata-rata berada di atas Rp100.000.000,00 sebulan, juga mendapat tantiemyang berasal dari laba bersih yang disisihkan yang diberikan setahun sekali.

Jadi berapa seharusnya gaji pokok dan tunjangan Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara?

Pertama tentu yang perlu dikoreksi adalah komponen gaji pokok. Penyesuaian bisa dilakukan dengan bersandar pada angka inflasi. Namun jika berakibat memberatkan APBN, faktor pengali penyesuaian dilakukan dengan indeks kebutuhan hidup minimal.

Setelah angka gaji pokok diperoleh, maka faktor pengali pada gaji pokok Presiden dan Wakil Presiden diubah, tentu melalui revisi UU No,7 tahun 1978. Jika faktor pengali untuk gaji pokok Presiden besarnya 6 (kali) dan Wapres 4 (empat) kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, rasanya hal itu terlalu kecil -mengingat beratnya tanggung jawab keduanya.

Agar mantap dalam penghitungan akhir atas penghasilan itu, DPR dan pemerintah bisa melakukan benchmarking ke pemerintah negara tetangga yang perekonomiannya mirip dengan Indonesia -seperti Malaysia atau Thailand. Perbaikan diperlukan agar tidak terkesan, penghasilan Presiden dan Wakil Presiden tidak diurus, sekalipun keduanya sering mengurus penghasilan pejabat lain.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR