Mengatasi budaya ketidakpatuhan

Ilustrasi: Topeng Guy Fawkes yang muncul dalam film V for Vendetta tampaknya menjadi simbol ketidakpatuhan sipil.
Ilustrasi: Topeng Guy Fawkes yang muncul dalam film V for Vendetta tampaknya menjadi simbol ketidakpatuhan sipil. | John Williams RUS /Shutterstock

Siapapun pasti cemas dengan fenomena baru ini. Penegakan hukum sulit, karena yang melanggar hukum melawan.

Koruptor menggugat balik saat disita hartanya. Parkir mobil seenaknya, tapi memberontak saat ditindak. Ibu pengendara sepeda motor teriak mencaci petugas Polwan yang mengingatkan dia berhenti jauh di luar batas stop. Dan masih banyak lagi.

Pertanda apa ini?

Budaya ketidakpatuhan atau the culture of disobedience sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Banyak kasus yang sama di negara lain dengan ujung yang sangat fatal. Yaitu, lemahnya kontrol pemerintah terhadap masyarakat atau kelompok masyarakatnya.

Diskursus publik yang ada memberi kesan pembiaran atas fenomena "mau menang sendiri" dan "semau gue" ini di tengah ikhtiar pemerintah pusat dan daerah membangun kapasitas lokal dalam mengatasi masalahnya masing-masing. Pemberian dana desa dan pembangunan jalan serta jembatan merupakan cermin ikhtiar tersebut.

Riset selama 71 tahun yang dilakukan Orbach (2015) menunjukkan bahwa budaya ketidaktaatan juga terjadi di Jepang yang masyarakatnya dikenal amat patuh. Budaya ketidaktaatan terbentuk oleh serangkaian keputusan pemerintah yang tampaknya normal-normal saja, masing-masing masuk akal dengan sendirinya, namun di kemudian hari justru menyebabkan melemahnya kendali pemerintah tersebut secara bertahap.

Suatu masalah laten yang mengendap tapi berpotensi tumbuh besar ini justru yang berbahaya. Yang mengkhawatirkan adalah pembangunan fisik yang terlalu cepat akan menciptakan jurang yang lebar dengan kematangan mental masyarakatnya.

Benar bahwa pemerintahan Jokowi-JK di awalnya mencetuskan ide Revolusi Mental, namun ide itu sampai sekarang belum terwujud nyata di lapangan, di pelaksanaan program dan proyek pembangunan, meskipun sebenarnya saat di tahap perencanaan Musrenbang dan Musrenbangda sudah tercantum dengan jelas visi dan misi Revolusi Mental tersebut.

Tiga tahun setelah pemerintahan ini berjalan, kita masih sulit melihat perbaikan sikap masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Tiga nilai strategisnya - integritas, etos kerja, dan gotong-royong - masih belum tampak benar. Misalnya, nilai integritas di subnilai "kewargaan" yang mencantumkan perilaku bersih, antri, hak difabel, hak pejalan kaki, dan aman berkendara saja belum dijalankan.

Satu contoh kecil, sebuah BUMN yang membangun LRT di kawasan Gatot Subroto "terlupa" menjaga hak pejalan kaki dengan pagar pelindung yang sepotong-sepotong. Protes lewat media sosial diabaikan bak angin lalu.

Menurut Kantor Sekretariat Revolusi Mental yang berada di bawah Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada delapan prinsip dasar Revolusi Mental. Yaitu

  1. Gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik;
  2. Harus didukung oleh tekad politik (political will) Pemerintah;
  3. Harus bersifat lintas sektoral;
  4. Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah;
  5. Dilakukan dengan program "gempuran nilai" (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik;
  6. Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat;
  7. Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual);
  8. Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.

Di sisi masyarakat, kerja tim induksi nilai Revolusi Mental ini belum terasa benar. Justru sebaliknya, banyak warga masyarakat yang masih merasa kesemerawutan di berbagai sektor akibat "kebingungan massal" terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Contohnya adalah konflik di sektor perhubungan darat, khususnya debat antara angkutan daring dan trayek. Banyak pihak sudah mengusulkan agar Pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persoalan ini tidak bisa diatasi dengan keputusan setingkat menteri. Kita perlu Perppu Lalu Lintas yang sudah jauh ketinggalan zaman. Sifatnya sudah darurat karena gesekan di bawah akan melebar, karena setiap pihak merasa benar. Kalau tidak segera diatasi, ada risiko terjadi ketidaktaatan yang penuh kekerasan (violent disobedience).

Atmosfir keraguan akan kemampuan negara dalam melayani kepentingan rakyat ini masih negatif dengan kabar "perseteruan" antara lembaga, misalnya DPR dan KPK. Yang harus diwaspadai adalah akumulasi "perasaan" kegagalan pemerintah dalam mengatasi berbagai perselisihan publik ditambah masalah korupsi pejabat negara yang akan menimbulkan ketidakpercayaan publik (public distrust) meningkat.

Rentetan berikutnya adalah masyarakat bawah akan mengambil cara sendiri di luar koridor hukum dalam menghadapi masalah sehari-hari. Kemarahan pemilik mobil yang diderek karena parkir di tempat yang salah bukan karena dia buta aturan, tetapi dia sedang mengekspresikan perlawanan terhadap integritas dan rasa keadilan aparat penegak hukum.

Kita dapat mengatasi masalah tumbuhnya budaya ketidaktaatan ini dengan dua medan, yaitu pendidikan dan publik.

Di medan pendidikan, anak-anak kita yang belajar di sekolah mendapatkan pendidikan budi pekerti yang baik melalui sistem pembelajaran yang kolaboratif dengan orangtua dan masyarakat sekitarnya. Di sini juga, semua jajaran kementerian dan lembaga teknis bersama-sama warga masyarakat mendorong keluarga untuk terlibat dalam menanamkan nilai-nilai utama Revolusi Mental secara praktek, bukan hanya teori.

Secara rutin orangtua, guru dan siswa bersama-sama mengadakan bazzar atau pasar murah. Sekolah menjadi taman belajar yang ramah dan menyenangkan bagi si anak. Program semacam penguatan pendidikan karakter yang memberikan keluasan sekolah dalam menambah jam sekolah tentu memungkinkan si anak mendalami nilai-nilai yang baik yang berlaku di masyarakat.

Di ranah publik, negara harus hadir lewat kementerian dan lembaga yang mengurusi komunikasi publik. "Harus exist," kata anak "Zaman Now". Para pemimpin dan tokoh masyarakat dapat menjadi Key Opinion Leader yang memberikan inspirasi buat warga dengan hadir di kegiatan kampung, rapat RT atau RW, siskamling, dan berbagai program desa lainnya.

Presiden selayaknya memberikan ide dan narasi besar yang tidak segan mengajak warga masyarakat untuk beraksi "ikut membantu" mengatasi masalah-masalah sosial saat ini. Dalam proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat tersebut, kita dapat bersama-sama mengatasi budaya ketidaktaatan tersebut sebelum terlalu parah menjangkiti masyarakat kita.

Kita dulu berjuang melawan penjajah dengan pendekatan partisipatif; salah kalau sekarang pendekatannya kontraktual. Secara konstruktif, revolusi mental akan berkembang secara simultan dari atas dan bawah sesuai dengan kepercayaan dan kepentingan masyarakat.

Semoga tahun 2018 yang disebut-sebut sebagai Tahun Politik itu menjadi momen penting untuk mulai mengatasi budaya ketidakpatuhan tersebut.

Totok Amin Soefijanto, Ed.D adalah dosen peneliti pendidikan, ilmu komunikasi, dan kebijakan publik di Universitas Paramadina, Jakarta
BACA JUGA