Menggagas wacana alternatif perjuangan kemerdekaan Palestina

Ilustrasi: Seorang pengunjuk rasa Palestina memegang ketapel saat protes memperingati 70 tahun Nakba, dekat pemukiman Yahudi Beit El, dekat Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki, Selasa (15/5).
Ilustrasi: Seorang pengunjuk rasa Palestina memegang ketapel saat protes memperingati 70 tahun Nakba, dekat pemukiman Yahudi Beit El, dekat Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki, Selasa (15/5). | Mohamad Torokman /ANTARA FOTO/REUTERS

Konflik Palestina-Israel, barangkali sudah menjadi isu paling sensitif bagi sebagian muslim di tanah air. Tidak mengherankan kiranya jika segala peristiwa yang berhubungan dengannya potensial memantik perdebatan khalayak.

Seperti perdebatan yang belakangan ini mengemuka di ranah media sosial terkait kunjungan KH. Yahya Cholil Staquf ke Israel. Seperti diberitakan media massa, Kiai Yahya berkunjung ke Israel untuk memenuhi undangan dari ACJ (American Jewish Committee) dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Meski mengklaim kedatangannya ke Israel membawa misi perdamaian dan merupakan inisiatif pribadi, hujatan dan kecaman mengalir deras kepadanya. Kenyataan bahwa Kiai Yahya merupakan Rais Aam PBNU, ormas Islam terbesar di dunia, sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membuat isu ini kian menjadi obyek politisasi.

Jika dicermati, komentar paling keras, bahkan menjurus pada hujatan umumnya datang dari elite politik dan tokoh nasional yang selama ini memiliki rekam jejak berseberangan dengan NU dan pemerintahan Joko Widodo.

Derasnya hujatan yang dialamatkan pada Yahya Cholil Staquf secara tidak langsung menggiring opini publik yang menempatkannya sebagai sosok yang mengkhianati perjuangan muslim Palestina dalam menuntut kemerdekaannya.

Tanpa kita sadari, riuhnya hujatan itu justru mengaburkan esensi dan sumbangan penting dari kunjungan Kiai Yahya ke Israel. Terutama mengenai masa depan konflik Israel-Palestina dan hubungan Islam-Barat pada umumnya.

Strategi perjuangan

Konflik Palestina-Israel yang dilatari oleh persoalan perebutan wilayah menjadi isu strategis bagi masyarakat Indonesia. Kesamaan latarbelakang keagamaan menciptakan semacam ikatan solidaritas alamiah dari bangsa Indonesia terhadap masyarakat Palestina.

Boleh dibilang, derita rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan dengan Israel adalah derita masyarakat Indonesia juga. Meski demikian, harus diakui bahwa sebagai bangsa dengan penduduk muslim paling besar di dunia, peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel dirasa masih belum signifikan.

Komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia atas terciptanya perdamaian dan keadilan bagi warga Palestina agaknya masih sebatas wacana yang nyaris tidak melahirkan langkah strategis nyata.

Di level pemerintah, komitmen negara untuk mendukung kemerdekaan penuh Palestina acapkali terhalang oleh kekuatan-kekuatan politik global yang setia mendukung Israel. Lobi-lobi di sejumlah forum internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum membuahkan hasil memuaskan. Sebaliknya, perampasan wilayah Palestina yang hampir selalu diwarnai aksi kekerasan oleh tentara Israel terus saja terjadi.

Sementara di level masyarakat sipil, aksi dukungan dan solidaritas terhadap perjuangan Palestina umumnya direpresentasikan ke dalam dua macam gerakan. Pertama, gerakan penggalangan dana bagi warga Palestina korban kekerasan tentara Israel. Gerakan ini biasanya diinisiasi dan dijalankan oleh organisasi-organisasi Islam yang memiliki jaringan internasional.

Kedua, gerakan demonstrasi massa menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina. Selain dimotori oleh ormas Islam, gerakan ini juga kerap melibatkan partai politik dan elitenya. Meski diklaim sebagai aksi dukungan dan solidaritas terhadap perjuangan Palestina, aksi demonstrasi terkait isu Palestina acapkali disusupi kepentingan politik elektoral jangka pendek.

Para elite politik dari kalangan partai tertentu, kerapkali mengeksploitasi isu konflik Palestina-Israel sebagai komoditas politik. Mereka, berlomba-lomba menunjukkan keberpihakannya pada isu Palestina demi mendulang suara pemilih muslim. Fenomena itu tentu tidak asing dalam panggung politik tanah air belakangan ini. ‘

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, penggalangan dana bagi warga Palestina dan aksi massa menentang Israel terlanjur dianggap sebagai cara paling representatif untuk menunjukkan sikap solidaritas dan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Konsekuensinya, kita kemudian lupa dan mengesampingkan strategi perjuangan lain, yakni melalui jalur diplomasi, perundingan, lobi atau pendekatan soft power lainnya.

Sebagian kalangan bahkan menilai bahwa upaya perundingan dengan Israel adalah bentuk lain dari sikap menyerah pada Israel dan kekuatan politik penyokongnya. Kerancuan berpikir yang demikian itulah yang agaknya menjadi latarbelakang di balik aksi ramai-ramai menghujat kunjungan Kiai Yahya ke Israel.

KH. Yahya Cholil Staquf tentu bukan orang pertama yang menjadi bahan hujatan lantaran strategi diplomatis yang dia ambil. Sebelumnya, Gus Dur juga mengalami perlakuan serupa. Ia dicaci, bahkan dicap sebagai antek zionis atas upayanya membuka jalur diplomasi ke Israel dan negara-negara sekutunya.

Mendobrak monopoli wacana

Pihak-pihak yang memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan dan keadilan melalui jalur soft power memang jauh dari kesan heroik-patriotik. Langkah dan sepak terjangnya tentu tidak sefenomenal para pejuang di medan perang.

Namun kita tentu paham bahwa konflik tidak selalu harus diselesaikan melalui adu kekuatan dan senjata. Meja perundingan acapkali jauh lebih memberikan harapan bagi terciptanya cita-cita bersama tentang kemerdekaan, kebebasan dan keadilan.

James A. Schellenberg dalam Conflict Resolution: Theory, Research and Practise menyebut setidaknya tiga tahap penyelesaian konflik. Pertama, elimination yakni pengunduran diri salah satu pihak yang berkonflik. Dalam bahasa yang sederhana,elimination dapat juga diartikan sebagai sikap mengalah.

Kedua, subjugation and domination, dimana satu pihak yang memiliki kekuatan besar memaksakan kehendaknya dituruti oleh pihak lain yang minim kekuatan. Ketiga, integration and compromise yakni masing-masing pihak bersepakat untuk mencari titik temu untuk menyelesaikan akar masalah yang melatari terjadinya konflik.

Jika dicermati, arah perkembangan penyelesaian konflik Israel-Palestina selama ini belum mengarah pada strategi integration and compromise. Israel yang disokong penuh oleh kekuatan politik negara adidaya Amerika Serikat beserta sekutunya justru terus menunjukkan sikap arogan. Ironisnya, PBB sebagai lembaga yang idealnya mampu menjadi penengah pun justru gagal memainkan perannya.

Pada titik inilah, Indonesia sebagai negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia memiliki kesempatan untuk berbuat lebih dari sekedar menggelar aksi massa atau penggalangan dana. Kita, umat muslim Indonesia sudah seharusnya lepas dari monopoli pemahaman bahwa seolah-olah hanya dua cara tersebutlah yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan solidaritas pada Palestina.

Langkah Kiai Yahya berbicara di depan forum tertinggi komunitas Yahudi itu telah mendobrak monopoli wacana tersebut. Dengan membawa gagasan besar mengenai ‘Islam Rahmah’, Kiai Yahya sejatinya tengah menawarkan semacam wacana alternatif dalam mengurai simpul konflik Israel-Palestina, yakni wacana dialog.

Sebagaimana Gus Dur, langkah Kiai Yahya ini tentu kontroversial, rawan disalahpahami sekaligus rentan dipolitisasi. Terlebih, kunjungannya ke Israel terjadi di tengah panasnya situasi politik tanah air menjelang hajatan Pilpres 2019. Statusnya sebagai anggota Wantimpres mau tidak mau menjadikan isu ini bergulir ke ranah politik yang lebih luas.

Konflik perebutan wilayah antara Israel dan Palestina adalah isu kemanusiaan yang universal. Sangat disayangkan ketika sebagian kelompok berupaya menjadikan isu ini sebagai isu ideologis-politis yang bersifat partikular.

Idealnya, semua eksponen yang berkomitmen pada perjuangan kemerdekaan Palestina bersedia meletakkan ego masing-masing. Perdebatan tentang cara mana yang paling baik untuk meraih kemerdekaan bukanlah perdebatan yang substansial. Jika kita lebih suka berdebat mengenai cara merebut kemerdekaan, alih-alih bekerjasama, maka dapat dipastikan pemenangnya adalah penjajah itu sendiri.

Siti Nurul Hidayah, peneliti, Alumnus UIN Yogyakarta
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR