Menghadapi bencana

Ilustrasi: Warga melihat bangunan pusat perbelanjaan yang ambruk akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9).
Ilustrasi: Warga melihat bangunan pusat perbelanjaan yang ambruk akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9). | Rolex Malaha /ANTARA FOTO

Belum sembuh duka akibat gempa Lombok silam, Jumat 28 September 2018 gempa ditemani gelombang tsunami terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Belum ada kepastian jumlah korban dan kerugian dalam peristiwa itu.

Kewaspadaan, kesiapan, serta ketangguhan dalam menghadapi bencana selayaknya menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas masyarakat kita. Surga yang dianugerahkan Tuhan bagi Indonesia, berupa kekayaan alam yang melimpah ruah, juga dibebankan dengan potensi bencana yang besar.

Tanah air harus siap berteman dengan bencana karena hidup di atas jalur gempa teraktif, berada di atas tiga tumbukan lempeng benua: Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Daerah tersebut dikenal dengan istilah cincin api Asia Pasifik atau Ring of Fire.

Sejatinya, jatuhnya korban jiwa maupun korban harta akan selalu menjadi fokus utama pada saat bencana terjadi. Namun dewasa ini, pembahasan terkait penanggulangan bencana semakin luas bukan hanya dalam meminimalkan korban jiwa, tapi juga korban secara ekonomi yang lebih luas.

Hal demikian didasari pada data yang menyebut bahwa bencana di banyak daerah yang tak siap menghadapinya, akan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Sendai Framework Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015- 2030 yang telah disepakati dunia dalam hal penanggulangan bencana, wajib menjadi pedoman bagi pemerintah dalam setiap kebijakan. Pemerintah harus selalu berorientasi pada pengurangan risiko bencana (PRB).

Sederhananya, SFDRR adalah sebuah kesempatan yang telah dirancang oleh negara yang sadar akan potensi bencana yang besar. Namun, kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat, karena hanya sebagai pedoman dasar, satu suara, dan pembelajaran dari pengalaman banyak negara, dan hasilnya menyebut bahwa negara memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko.

Tantangan SFDRR 2015-2030 di Indonesia adalah kurangnya pengintegrasian PRB ke dalam kebijakan pemerintah. Hanya beberapa daerah saja yang sudah memiliki peraturan sekelas Perda (Peraturan Daerah) dalam PRB.

Contohnya, di Sumatera Barat yang akrab dengan bencana baik gempa maupun adanya ancaman tsunami, hanya beberapa daerah saja yang memiliki Perda PRB -seperti Pariaman, Padang Pariaman, Padang, dan Agam saja. Bagaimana mungkin dapat bergerak maksimal dalam menghadapi bencana, jika selama ini ketika terjadi bencana pemerintah dan masyarakat hanya mengikuti intuisi saja?

Dalam menghadapi bencana, pemerintah bersama para stakeholderdan masyarakat khususnya harus mengetahui tiga fase: mulai dari sebelum terjadinya bencana (prabencana), pada saat bencana, dan setelah terjadinya bencana (pascabencana).

Pada fase pra-bencana, Pemerintah harus menyiapkan regulasi PRB yang siap melibatkan berbagai stakeholderdalam meminimalkan dampak dari bencana. Kemudian, pemerintah wajib menyediakan titik evakuasi sementara seperti shelterkhususnya untuk daerah yang terancam oleh bencana tsunami.

Pemerintah juga harus berorientasi pada kebijakan yang berbasis PRB. Pembangunan infrastruktur yang berbasis PRB dapat bermanfaat sebagai fasilitas evakuasi dini jika terjadi bencana, dan meminimalkan korban karena tidak mudah roboh. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi harus berorientasi kepada PRB.

Warga masyarakat wajib mengetahui pengetahuan dasar dalam penanggulangan bencana terkait cara menghadapi bencana serta proses evakuasi. Selain itu, untuk meminimalkan dampak ekonomi yang mungkin muncul, masyarakat harus memiliki rencana keberlangsungan usaha (RKU), siap dengan asuransi atau tabungan yang sebagai cadangan ketika terjadi bencana. Dengan begitu, usaha masyarakat tidak langsung collapse dan tidak berbuntut pada melambatnya pertumbuhan ekonomi ketika terjadi bencana.

Pada saat bencana terjadi, warga masyarakat berpedoman kepada regulasi serta edukasi PRB. Misal, mempraktikkan perlindungan dasar ketika terjadi gempa: berlindung di bawah meja serta bergegas menuju titik evakuasi yang sudah ditentukan sembari menunggu pemerintah arah dari pihak yang berwenang. Kesiapan pemerintah -khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana- diuji dengan cepat tanggap dalam pengamanan serta pengarahan masyarakat.

Pada pascabencana berlaku tahapan pemulihan -khususnya pada korban baik secara psikologis maupun secara ekonomi, rehabilitasi, dan melakukan rekonstruksi infrastruktur maupun pada pemukiman warga. Pada tahapan tersebut, pemerintah dan masyarakat hanya tinggal mengikuti pedoman dalam regulasi PRB yang disepakati serta bekerja sama dengan para stakeholderyang telah berkomitmen, sembari menunggu bantuan dan kebijakan pemerintah pusat terkait bencana tersebut.

Saya yakin, akan muncul kembali perdebatan terkait status bencana. Saya berharap tidak ada tarik ulur kepentingan dalam hal bencana, apalagi sampai ambil muka: membawa ke ranah politik.

Jangan mempolitisasi bencana hanya demi kepentingan elektoral. Duka Palu adalah duka Indonesia, duka kita bersama.

Delly Ferdian, peneliti di Indonesia Indicator, Jakarta.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR