Mengukur utang Indonesia

Ilustrasi: Direktur Surat Utang Negara pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Loto S. Ginting memperlihatkan informasi tentang Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR005 ketika peluncuran di Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Ilustrasi: Direktur Surat Utang Negara pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Loto S. Ginting memperlihatkan informasi tentang Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR005 ketika peluncuran di Jakarta, Kamis (10/1/2019). | Wahyu Putro A /ANTARA FOTO

Utang pemerintah menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan dalam masa Pemilihan Presiden RI 2019. Berbagai istilah panas mencuat, misalnya: utang Indonesia bak kanker stadium empat; Indonesia akan bubar di tahun 2030 karena utang; hingga Menteri Keuangan ialah menteri pencetak utang.

Istilah-istilah tersebut tampak menandaskan suatu kecemasan di masyarakat. Apakah sebegitu parahnya utang pemerintah Indonesia? Mari kita berbicara dengan data-data.

Guna mengukur besar kecilnya utang pemerintah di suatu negara tidak bisa semata dilihat dari seberapa besar pinjamannya. Karena jumlah utang berdasarkan kebutuhan.

Negara kecil jika berutang tentu porsinya juga kecil, sedang negara besar mempunyai kebutuhan yang juga besar. Maka untuk melihat besar-kecilnya hutang pemerintah, mesti ada ukuran tertentu.

Pada umumnya, cara yang dipakai adalah dengan membandingkan jumlah utang suatu negara dengan apa yang dapat dihasilkannya, seperti Debt-To-GDP Ratio (rasio utang terhadap produk domestik bruto).

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB sebesar 30,25 persen. Angka ini posisinya separuh dari batas limit yang ditetapkan dalam UU Keuangan negara, yaitu 60 persen dari PDB.

Untuk perbandingan, Jepang memiliki utang nasional tertinggi di dunia, yaitu di angka 235,96 persen dari PDB-nya. Kemudian diikuti oleh Yunani, di 191,27 persen. Selanjutnya Venezuela dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 161,99 persen.

Besarnya rasio utang pemerintah suatu negara tidak menandakan negara itu negara miskin. Jepang walaupun utangnya besar, namun negara sakura itu ialah negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Contoh lain dapat ditengok dari kekuatan ekonomi utama dunia, Amerika Serikat. Negara Paman Sam itu memiliki utang nasional yang juga tinggi, di angka 108,02 persen dari PDB. Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia dan rumah bagi populasi terbesar di dunia (1.415.045.928), memiliki rasio utang nasional 51,21 persen dari PDB. Jerman, sebagai ekonomi terbesar di Eropa, memiliki rasio utang nasional yaitu 59,81 persen.

Menurut database World Economic Outlook yang dikeluarkan IMF, April 2018, posisi utang Indonesia berdasarkan PDB masih tergolong rendah. Bahkan di urutan 30 terkecil dari 183 negara di dunia.

Jika berpegang pada data tersebut di atas, jelas utang Indonesia masih jauh dari mengkhawatirkan. Akan tetapi, pendekatan ini belakangan mulai di kritik oleh para ekonom.

Masalahnya adalah bahwa PDB memang dapat diklaim sebagai pendapatan nasional suatu negara (atau outputatas seluruh unit usaha yang ada dalam wilayah negara), namun sayangnya pemerintah tidak memiliki akses ke semua pendapatan nasional itu.

Pemerintah hanya menguasai bagian yang dikumpulkan dalam pajak. Sedang PDB mencakup semua hasil produksi barang dan jasa (total produksi), tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Maka dari itu kita tidak dapat membaca perkembangan yang lebih jauh dari data Debt to GDP Ratio by Countryversi IMF tadi.

Jeffrey Dorfman, profesor ekonomi dari Universitas Georgia, dalam artikelnya Forget Debt As A Percent Of GDP, It's Really Much Worse menerangkan bahwa melihat utang nasional sebagai persentase dari PDB mungkin merupakan konvensi internasional yang umum, tetapi tidak mampu menggambarkan semampu apa sebenarnya negara debitur itu dapat membayar utangnya.

Pendekatan lebih akurat adalah dengan mengukur secara spesifik rasio antara utang dengan pendapatan pajak serta non-pajak di suatu negara karena di situlah riilnya pendapatan pemerintah.

Negara dengan pajak tinggi dapat membayar lebih banyak utangnya dengan percaya diri. Rasio antara utang dengan pendapatan pajak mengungkapkan gambaran yang jauh lebih benar tentang beban utang masing-masing negara pada keuangan pemerintahnya.

Kemampuan Indonesia

Pada tahun 2018 penerimaan pajak dan non pajak Indonesia berjumlah 1.899,53 trilun rupiah. Sementara utang pemerintah sebesar 4.429 triliun rupiah (outlook 2018).

Kemudian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 utang pemerintah diprediksi akan bertambah 18,9 persen menjadi Rp5.269 triliun.

Dari angka-angka itu maka rasio utang pemerintah terhadap kemampuan fiskal berada di 233 persen. Dan angka tersebut akan meningkat di tahun 2019 ini sekitar 40 persen --berdasarkan proyeksi APBN.

Artinya untuk membayar seluruh utangnya, Indonesia mesti berpuasa selama dua setengah tahun. Secara signifikan jumlah ini berbeda dari perhitungan yang umum dengan patokan PDB.

Namun ada perkembangan menarik pada beberapa tahun belakangan soal utang pemerintah Indonesia. Pemerintah telah berupaya menggeser unsur pembiayaan utang negara menjadi lebih tergantung pada pemberi pinjaman lokal daripada yang asing. Hal tersebut sebagai usaha untuk mengurangi risiko nilai tukar dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan global yang terkait dengan utang luar negeri.

Strategi itu tercermin dalam meningkatnya penggunaan surat utang berdenominasi rupiah yang diterbitkan kepada publik Indonesia.

Statistik terakhir dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa porsi pinjaman luar negeri dalam portofolio utang Indonesia menurun dari 78 persen menjadi 30 persen antara 2008 dan 2017. Pangsa surat berharga dalam mata uang rupiah pun naik dari 21,7 persen menjadi 70 persen selama periode yang sama.

Marlis Kwan, analis fair business for environment, alumnus UNSW Sydney, Australia.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR