Menyoal kebijakan penerimaan beasiswa LPDP

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kiri tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan tengah) memimpin rapat terbatas mengenai dana abadi pendidikan yang juga dihadiri menteri-menteri terkait di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (27/12).
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kiri tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan tengah) memimpin rapat terbatas mengenai dana abadi pendidikan yang juga dihadiri menteri-menteri terkait di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (27/12). | Rosa Panggabean /ANTARA FOTO

Belum genap setengah tahun berlalu sejak pemerintah RI melalui Presiden Joko Widodo menegaskan perspektif investasi industrinya dalam membingkai kebijakan pendidikan dasar dan menengah, kini perspektif tersebut juga mulai diterapkan ke dalam pendidikan tinggi. Kekeruhan perspektif antara dunia industri dan pendidikan tercipta ketika pemimpin bangsa hanya mampu melihat pendidikan dari perspektif penyiapan SDM berkualitas sebagaimana dalam kutipan berikut:

"Pemerintah.... menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap berkompetisi. Untuk itu, Pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan Politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri. Semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dan tangguh."

Menutup tahun 2017 pemerintah melebarkan campur tangan industri dan investasi ke dalam pendidikan dengan rencana terkini mengenai reformasi tata kelola beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Usai rapat dengan presiden Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Natsir secara tersirat menyampaikan bahwa LPDP akan didorong untuk lebih mengakomodasi mereka yang akan belajar sains dan teknologi, terutama dengan peminatan tujuan belajar di Cina dan Amerika Serikat.

Beberapa aspek perlu diperjelas dari rencana pemerintah ini seperti, apakah memang sejauh ini peminat beasiswa LPDP lebih banyak dari ranah ilmu non-sains dan teknologi? Selanjutnya mengapa secara tersurat pemerintah memprioritaskan Cina dan Amerika Serikat sebagai tujuan? Dan akhirnya seberapa kontekstualkah kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan dalam kerangka penumbuhkembangan bangsa?

Pendidikan berbasis modal

Pendidikan berharga mahal karena pelaku dan tujuannya adalah manusia, demikian sitir psikolog cum pedagog Alm. Prof. Slamet Iman Santoso. Dan adagium ini tidak bisa lebih jelas menunjukkan contohnya selain dari kasus Indonesia.

Ketika pemerintahan-pemerintahan lain berlomba menunjukkan pencapaian kualitas literasi mereka dan atau kuantitas kelulusan Dikdasmen (pendidikan dasar menengah), maka -sebagaimana kutipan pidato pendidikan di paragraf pembuka- pencapaian pendidikan Indonesia cukup diukur dari seberapa banyak lulusan SMK (sekolah menengah kejuruan) dan vokasi siap kerja berikut tingginya nilai akademik mereka. Lantas bagaimana yang di bangku perguruan tinggi?

Menurut data, dua negara asing tujuan belajar LPDP dengan peminat tertinggi adalah Inggris (1679 peminat) dan Belanda (798 peminat). Sementara Amerika Serikat hanya menarik minat 338 pelajar dan Cina tidak terdapat data.

Jika memang Indonesia konsisten hendak meningkatkan kualitas SDM pelaku industri, maka seyogyanya negara yang diprioritaskan adalah Swiss dan Swedia. Bloomberg memang memasukkan Amerika Serikat dan Cina ke dalam lima besar, namun bukan dalam kemajuan dan inovasi teknologi (dan) industri.

Kedua negara ini hanya menang sebagai negara dengan kuantitas perusahaan teknologi tinggi bermodal besar. Dalam kerangka pendidikan walau Amerika Serikat dapat dikatakan masih berada di ranking menengah atas, Cina justru oleh Bloomberg dikategorikan sub-standar.

Tapi mengapa justru Cina dan Amerika Serikat yang dijadikan prioritas tujuan? Tentu saja ini adalah harga sebuah investasi, ketika kepentingan modal dan kapital mengambil lampu sorot di atas panggung pendidikan

Pernyataan terkait beasiswa ini keluar pasca pembaruan kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Cina.

Pada bulan April 2017 Wapres Amerika Serikat Mike Pence dengan Wapres Indonesia Jusuf Kalla menyaksikan penandatanganan kerja sama yang mencakup dukungan perusahaan berbasis AS dalam pengembangan teknologi pengadaan listrik, pengolahan limbah, dan pengadaan pesawat tempur nasional. Selain itu disinggung juga bagaimana kerja sama ini akan "meningkatkan hubungan antar masyarakat".

Sementara itu kerja sama dengan Cina diperbarui dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Indonesia-Cina III di Solo, Surakarta pada November 2017. Apabila kerja sama dengan Amerika Serikat menitikberatkan pada industri dan ditangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka kolaborasi dengan pemerintah Cina ditangani Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Hasilnya, sebagaimana diberitakan, dalam tiga tahun ke depan (2018-2020) kedua negara akan menggalakkan penelitian kolaboratif terhadap isu mitigasi bencana, kesehatan, taman tekno (technopark), teknologi nuklir untuk perdamaian, dan kepemudaan.

Dengan demikian, pengumuman Menristekdikti bahwa penerima beasiswa LPDP (yang selanjutnya akan disebut Dana Abadi Pendidikan) akan didorong untuk belajar di Amerika Serikat dan Cina dengan prioritas bagi mereka yang memperdalam ranah ilmu alam dan teknologi.

Itu mempertegas betapa investasi ekonomi telah menyelusup hingga relung terdalam pendidikan nasional, menghasilkan pendidikan nasional yang berbasis modal.

Implikasi lebih jauh

Kemajuan dan inovasi teknologi suatu negara berkembang selaras dengan kualitas literasi bangsa tersebut. Sebagaimana dapat ditelusuri di dalam ranking dari Business Insider, World Intellectual Property, dan Bloomberg, negara-negara unggul dalam inovasi teknologi dan industri adalah negara-negara yang juga berada di 20 besar ranking literasi, seperti Swiss, Finlandia, Swedia, Korea Selatan, Jepang, Jerman, Kanada.

Dari sini dapat direfleksi dua blunder kebijakan pendidikan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di sisi hilir pendidikan, generasi muda intelektual diprioritaskan dikirim ke negara yang kualitas pendidikannya tidak tepat guna. Di sisi hulu pendidikan, kualitas literasi dasar dan menengah generasi muda juga tengah goyah. Belum lagi dengan isu perbaikan kualitas pendidik dan guru yang masih jauh panggang dari api

Campur tangan investasi modal dan aspek ekonomi sudah terlalu jauh di dalam dunia pendidikan nasional. Apabila pemerintah bersikeras merevisi kebijakan penerimaan beasiswa LPDP sebagaimana dibahas di atas maka lengkaplah pendidikan Indonesia hanya semata pelayan para investor pemodal besar.

BACA JUGA