PEMILU 2019

Menyoal tagar #INAelectionObserverSOS

Ilustrasi: Petugas TPS mendampingi warga memasukan surat suara ke dalam kotak suara saat simulasi Pemilu di TPS 10 Pondok Cina Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/3/2019).
Ilustrasi: Petugas TPS mendampingi warga memasukan surat suara ke dalam kotak suara saat simulasi Pemilu di TPS 10 Pondok Cina Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/3/2019). | Kahfie Kamaru /ANTARA FOTO

Sepekan terakhir, media sosial Facebook dan Twitter diramaikan oleh tagar #INAelectionObserverSOS. Secara harafiah tagar itu berarti permintaan tolong pada dunia internasional agar menunjuk satu pengawas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Belum jelas benar siapa yang menginisasi kemunculan tagar ini di media sosial. Namun, sudah barang tentu, tagar itu dimaksudkan untuk membangun satu opini bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dipenuhi dengan kecurangan sehingga memerlukan pengawas internasional.

Suara sumir yang menyebut penyelenggaraan Pemilu potensial diwarnai berbagai kecurangan memang sudah santer terdengar sejak jauh hari. Suara itu kebanyakan datang dari kelompok oposisi yang merasa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tidak bersikap profesional dan independen. Berkali-kali para eksponen oposisi mendeskreditkan KPU melalui sejumlah isu mulai dari kontroversi kotak suara kardus sampai persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sengkarut persoalan terkait penyelenggaraan Pemilu, terutama menyangkut hal teknis seperti DPT dan sejenisnya memang menjadi satu hal yang patut kita soroti. Publik tentu berhak mengawasi kinerja KPU dan lembaga terkait agar bertindak profesional dan independen. Seperti dinukil dari pernyataan Vilfredo Pareto, pemilihan umum merupakan mekanisme sirkulasi elite yang idealnya bersifat mutualinterdependence.

Artinya, proses pemilu harus berjalan baik -berkualitas dan berintegritas- agar dapat melahirkan pemimpin yang transformatif. Pemilu yang berkualitas dan berintegritas juga berpengaruh pada proses konsolidasi demokrasi yang berjalan selama lebih dari dua dekade sejak Reformasi bergulir. Meski demikian, apakah kita benar-benar membutuhkan pengawas internasional (asing) untuk penyelenggaraan Pemilu 2019?

Menilik data

Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita coba tinggalkan pola pikir yang didasari spekulasi dan asumsi, dan beralih ke corak berpikir berbasiskan data. Setidaknya terdapat tiga hal mendasar dan penting yang kita patut perhatikan dalam hal ini.

Pertama, Pemilu 2019 ini bisa dikatakan sebagai bagian dari rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2017, kita menggelar Pilkada serentak di 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Sementara pada tahun 2018 lalu, kita menyelenggarakan Pilkada di 171 daerah, meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Dari seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada itu, nyaris tidak ada persoalan berarti yang potensial mengancam keutuhan bangsa dan negara atau setidaknya memicu munculnya kericuhan sosial yang lebih besar. Ini artinya, pra-kondisi kontestasi politik menuju Pilpres 2019 sudah terlewati dengan nisbi baik. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 dan 2018 sedianya bisa dijadikan sebagai semacam modal sosial untuk menyelenggarakan Pemilu 2019.

Kedua, secara umum situasi makro politik Indonesia juga terbilang dalam kondisi membaik. Hal ini dapat dilihat dari rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas demokrasi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, kualitas demokrasi Indonesia berada di angka 70,09 (skala 0 sampai 100). Angka itu menempatkan indeks demokrasi Indonesia dalam kategori “sedang”.

Pada tahun 2017, capaian kualitas demokrasi kita naik ke angka 72,11 persen atau naik 2 persen dari tahun sebelumnya. Perubahan ini dipengaruhi oleh setidaknya tiga aspek, yakni skor kebebasan sipil yang naik 2,30 poin (dari 76,45 persen menjadi 78,75 persen) dan skor lembaga demokrasi yang naik 10,44 persen (dari 62,05 persen menjadi 72,49 persen).

Ketiga, dalam skala global kualitas demokrasi Indonesia juga diapresiasi sebagai salah satu yang mengalami kemajuan paling pesat. Dalam laporan bertajuk Freedom in the World yang dirilis lembaga nirlaba Freedom House, Indonesia memiliki agregat skor 64 dari skala 0 (tidak bebas) dan 100 (sangat bebas).

Angka itu menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia berada di atas rata-rata dan masuk dalam kategori partly freealias setengah bebas. Secara khusus, Freedom House mendeskripsikan Indonesia sebagai negara yang berhasil mencatatkan capaian mengesankan dengan mentransformasikan diri dari negara otoriter ke negara demokratis hanya dalam waktu 20 tahun.

Keempat, kondisi penyelenggaraan pemerintahan juga nisbi stabil sehingga bisa dikatakan siap untuk menyelenggarakan kontestasi politik sekelas Pemilu dan Pilpres. Hal ini dapat ditilik dari hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasaan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga Indo Barometer pada April 2018 lalu misalnya, menyebut tingkat kepuasan publik pada pemerintah mencapai 65,01 persen. Sebanyak 32 persen responden menyatakan tidak puas sama sekali dan sisanya 2,9 persen menyatakan tidak tahu.

Sedangkan laporan Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) mencatat tingkat kepercayaan publik Indonesia terhadap pemerintah pada tahun 2018 mencapai 80 persen. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam sejarah pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru. Tingkat kepercayaan publik itu dipengaruhi oleh sentimen penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dalam melayani dan melindungi masyarakat secara efektif.

Anakronisme politik

Melihat paparan data di atas, tidak berlebihan untuk menyebut gerakan tagar #INAelectionObserverSOS sebagai sebuah bentuk anakronisme politik. Kita mengenal istilah anakronisme dalam dunia sastra, drama dan film sebagai sebuah ketidakcocokan penempatan tokoh, latar (setting), peristiwa maupun dialog dengan tempat dan waktu yang dipilih seorang penulis atau sutradara dalam karyanya.

Dalam leksikon ilmu sosial dan politik, anakronisme kerap dipahami sebagai sebuah ketidakselarasan antara sebuah gagasan dengan konteks situasi zaman yang melingkupinya. Keabsahan sebuah gagasan, salah satunya ditentukan oleh relevansinya dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat gagasan itu dimunculkan. Jika tidak relevan dengan situasi dan semangat zamannya (zeitgeist) dapat dipastikan sebuah gagasan akan jatuh pada jebakan anakronisme.

Seperti kita tahu, pengawas pemilihan umum internasional atau asing umumnya dibutuhkan oleh negara yang tengah berada dalam kondisi sosial-politik yang tidak stabil. Keberadaan pengawas pemilu internasional diperlukan untuk memastikan pemilihan umum diselenggarakan secara adil dan terbuka. Di negara dengan kondisi sosial-politik stabil, seperti Indonesia, keberadaan pengawas pemilu asing tentu tidak dibutuhkan.

Kita tentu sepakat Pemilu 2019 ini merupakan momen terpenting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, lantaran untuk pertama kalinya Pileg diselenggarakan bersamaan dengan Pilpres. Untuk itulah kita membutuhkan lembaga penyelenggara Pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu sampai Kementerian Dalam Negeri yang menjunjung tinggi asas profesionalisme, independensi dan integritas.

Namun demikian, kita tentu perlu memahami perbedaan antara mengawasi jalannya Pemilu dengan mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu. Membangun opini bahwa seolah-olah penyelenggara Pemilu tidak independen dan berpihak pada kekuatan politik tertentu tanpa disertai bukti yang memadai tidak lain adalah upaya mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Hal yang demikian itulah yang sepatutnya menjadi musuh bersama untuk dilawan.

Arfi Hidayat, pengamat sosial dan penulis lepas.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR