Momentum reformasi ASEAN

Ilustrasi: Pemimpin negara-negara ASEAN dan pemimpin dari China, Jepang, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan dan India berkumpul untuk berfoto bersama di pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership di Singapura, Rabu (14/11).
Ilustrasi: Pemimpin negara-negara ASEAN dan pemimpin dari China, Jepang, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan dan India berkumpul untuk berfoto bersama di pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership di Singapura, Rabu (14/11). | Edgar Su /ANTARA FOTO/REUTERS

KTT ASEAN di Singapura yang berlangsung sejak 11– 15 November 2018 menjadi momentum bagi ASEAN untuk mulai mereorganisasi diri menjadi regionalisme yang kuat, menyejahterakan bagi anggotanya serta menjadi rumah bersama bagi 10 negara anggota.

Sebagai sebuah gagasan regionalisme, tentu ASEAN sudah berumur tua, tapi sebagai sebuah regionalisme yang dirasa memberikan kebaikan bersama antar negara anggota tentu masih sangat diperdebatkan. Sejauh mana ASEAN mampu menjadi rumah bersama dan menyejahterakan bagi anggotanya menarik untuk menjadi pertanyaan pokok.

Argumen yang mengemuka tentang prestasi ASEAN berputar sekitar tentang ASEAN merupakan regionalisme yang relatif damai atau yang lebih optimis seperti dituliskan Kishore Mahbubani dalam bukunya ASEAN Miracle yang mengatakan “di tengah pesimisme akan perdamaian, terutama benturan peradaban, ASEAN menjadi contoh perbedaan peradaban sebagai fondasi perdamaian”

Argumen yang cenderung pesimistis datang dari Mahatir Mohammad yang menyatakan bahwa kerjasama intra-ASEAN stagnan bahkan cenderung dari negara-negara anggota ASEAN protektif satu sama lain (The Straits Times). Di satu sisi memang ada semacam keajaiban dalam regionalisme ASEAN. Tidak ada konflik serius di antara negara anggota ASEAN. Tentu ini menggembirakan, tapi apakah peran ASEAN berhenti di situ?

Sejauh ini ASEAN masih memperagakan arsitektur regional dengan model intergovermentalisme. Dalam model intergovermentalisme, Stanley Hoffmann (1966) mengatakan bahwa integrasi negara ke dalam institusi supranasional akan berhasil dalam konteks lowpolitik (ekonomi) akan tetapi negara masih mempertahankan kedaulatan atas kepentingan nasionalnya. Intergovermentalisme berbeda dengan model supranasionalisme dalam arsitektur integrasi Uni Eropa (UE), yang dialamnya terjadi “peleburan” kedaulatan negara anggota kedalam institusi regional UE.

Konsekuensi dari dua model intergovermentalisme dan supranasionalisme dalam konteks ASEAN dan UE adalah posisi ASEAN masih tersubordinasikan atas kepentingan negara anggota. Berbeda dengan model Uni Eropa (EU) yang sepenuhnya mengadopsi supranasionalisme, yang di dalamnya kedaulatan negara berada di bawah supranasional EU.

Model EU sangat efektif meningkatkan peranya bagi negara anggota, meski belakangan ini model supranasionalisme EU mengalami krisis serius setelah Yunani mengalami krisis ekonomi dan mulai menjalar di beberapa negara anggota UE serta keluarnya Inggris dari EU.

Masalah ASEAN

Berbeda dengan EU, negara anggota ASEAN masih berperilaku sesuai dengan kepentingan nasionalnya yang menjadikan ASEAN tidak begitu efektif dalam memainkan perannya. Konflik Laut China Selatan menjadi ujian yang tak kunjung usai. Tidak ada kesepakatan antar negara anggota ASEAN bahkan cenderung terjadi polarisasi yang cukup tajam.

Tidak hanya konflik Laut China Selatan, Konflik Rohingya yang memperagakan ketidakmampuan ASEAN dalam mengelola konflik yang terjadi di internal negara anggota. Dengan dalih prinsip non-interference, yang diatur dalam ASEAN Charter (pasal 2 ayat 2e, dan pasal 20 ayat 1) dimana adanya aturan yang tidak menghendaki adanya intervensi ASEAN ke dalam negara anggota menjadikan ASEAN untuk memilih tidak memberikan sikap yang tegas selain “seruan mengutuk”. Selain aspek ASEAN security, aspek ekonomi dan sosial kebudayaan yang dicanangkan dalam ASEAN Community juga tidak menunjukkan data yang menggembirakan.

Benar memang ketika ekonomi hampir semua regional terpukul dengan tumbuh di bawah pertumbuhan global, ASEAN mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen di atas pertumbuhan global yang diproyeksikan hanya 3,4 persen pada tahun 2017.

Apabila dilihat dari volume perdagangan intra trade dan extra trade, ASEAN juga memperlihatkan kinerja perdagangan yang tidak berimbang. Intra-tradehanya memiliki porsi perdagangan sebesar USD543,751 juta atau setara dengan 24 persen dari total perdagangan ASEAN. Sedangkan extra trade ASEAN menyentuh USD1,726,559 juta atau setara dengan 76 persen total perdagangan.

Artinya ekonomi ASEAN tidak ditopang oleh perdagangan antar negara anggota, melainkan ditopang oleh perdagangan dengan negara mitra dagang ASEAN. Perdagangan antar negara anggota masih sangat kecil. Padalah apabila mengacu pada asumsi McKynsey (2014), apabila ASEAN merupakan negara tunggal seperti EU maka ASEAN merupakan negara terbesar ke tuju.

Tantangan ASEAN

Usia 50 tahun ASEAN menjadi penanda bahwa ASEAN sudah sangat tua dan matang, tidak bisa lagi hanya bersifat normatif seperti yang sekarang diperagakan. ASEAN harus hadir dalam mengatasi ancaman baik internal maupun eksternal. ASEAN juga menjadi regional yang mampu meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Aspek keamanan menjadi sangat krusial. Selama ini ASEAN cenderung lembek terkait konflik yang terjadi karena adanya prinsip non interference.

Kasus Rohingya menunjukkan prinsip non interference sudah tidak memadai dalam merespons konflik yang terjadi dalam kawasan. Selain itu, ketidaksepakatan Kamboja dengan Pengadilan Arbritase Internasional (PCA) dan mendukung China dalam sengketa Laut Cina Selatan memperlihatkan posisi ASEAN sangat lemah (powerless).

Kinerja ekonomi ASEAN juga seharusnya lebih ekspansif. Melihat data bahwa extra trade ASEAN menjadi tulang punggung ekonomi ASEAN maka sudah seharunya ASEAN memperluas dan mempertajam agenda kerjasama ekonomi baik dengan negara mitra maupun dengan kawasan seperti ASEAN – Australia New Zealand Free Trade Area, India, Japan, Korea, dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Dengan memperluas perdagangan ke luar, ASEAN dapat terus memperluas skala ekonominya. Tanpa itu ASEAN tidak akan berpengaruh cukup bagi pertumbuhan ekonomi negara anggotanya. Apalagi dengan semakin menguatnya kerjasama bilateral daripada kerjasama model multilateral, ASEAN harus menjawab tantangan ke depan sebagai bentuk regionalisme yang relatif stabil.

ASEAN harus keluar dari kondisi bussiness as usual yang sejauh ini hanya terlihat sebagai regionalisme yang rajin melakukan pertemuan tapi selalu normatif dalam setiap masalah yang terjadi di dalam negara anggota. ASEAN juga harus keluar sebagai pemain ekonomi global, hal ini memungkinkan mengingat pertumbuhan yang terus positif selama satu dekade belakangan.

KTT ASEAN di Singapura menjadi momentum untuk mulai menghasilkan rumusan yang konkret dan jelas agar ASEAN dapat memainkan peran penting sebagai lokomotif ekonomi global dan mampu menyejahterakan anggotanya -seperti yang diperagakan EU di awal berdirinya.

Sekarang adalah momentum yang tepat ketika lokomotif utama ekonomi global, negara industri maju (Advanced Industrial Country), mengalami stagnasi sekuler yang diprediksi akan berlangsung lama.

Dengan cara yang demikian, ASEAN tidak hanya akan menguntungkan bagi negara anggota, melainkan juga akan menjadi alternatif regionalisme setelah EU yang mengalami krisis serius. ASEAN harus membuktikan bahwa ASEAN tidak seperti yang di kira oleh Mahatir Mohammad yang menyatakan bahwa ASEAN basa-basi.

Rafli Zulfikar, peneliti Center for International Studies and Trade
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR