Nilai tukar cermin kekuatan bangsa

Ilustrasi: Simbol mata uang dolar.
Ilustrasi: Simbol mata uang dolar. | Sergey Nivens /Shutterstock

Jangan risau saat kita membeli dolar di tempat penukaran uang, harganya tidak lagi Rp13.400. Besok atau saat kita menerima gaji, atau bonus, harga dolar Amerika makin mendekati atau bahkan melampaui Rp15.000. Dengan nilai dolar yang merayap naik, liburan ke luar negeri kini menjadi lebih mahal, pengeluaran bertambah lebih dari 10 persen.

Nilai tukar mata uang sebuah negara hakikatnya merupakan cermin ketahanan ekonominya, tapi belum tentu mata uang yang merosot nilainya cermin dari kelemahan sebuah negara. Cina justru memanipulasi kurs Yuan yang cenderung merosot melawan dolar untuk mendorong ekspornya. Tapi tidak dengan RI.

Pemerintah dan DPR, pada 13 September 2018, setuju mematok kurs rupiah Rp14.400 untuk RAPBN 2019. Jika mengacu pada kurs APBN 2018, maka “kurs resmi” itu merosot Rp1.000 (hampir 7,5 persen).

Semestinya dengan depresiasi itu, ekspor kita bisa terdorong naik. Yang terjadi malah sebaliknya: pelarian modal (capital outflow) investasi asing dari pasar modal (saham dan reksa dana) dan pasar keuangan (likuidasi surat utang pemerintah) cukup besar.

Berkat kemajuan teknologi informasi, kita tahu ketahanan ekonomi Indonesia rentan dipengaruhi perubahan kebijakan moneter negara raksasa, terutama Amerika. Disebut rentan karena sebagian mesin ekonomi kita ditopang oleh dana panas asing yang setiap saat terbang mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Pelarian modal itu tidak akan menggoyahkan nilai tukar rupiah jika perdagangan luar negeri Indonesia sehat dan kokoh.

Tapi perdagangan luar negeri kita naik turun – kadang surplus, namun lebih sering minus – sehingga menyebabkan cadangan devisa terus berkurang untuk membiayai impor. Sejak Januari – Agustus 2018 neraca perdagangan defisit US$4,09 miliar. Tingginya impor minyak (dan BBM) menjadi penyebab utama defisit, di samping kemampuan kita menghasilkan barang ekspor bernilai tambah belum juga maksimal.

Sebut saja minyak kelapa sawit (CPO) diekspor dalam bentuk bahan baku sehingga sering bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan negara pengimpor. Untuk melindungi produksi minyak nabati lokal, mereka mengenakan Bea Masuk atas CPO RI yang tak masuk akal (India mengenakan Bea Masuk hingga 45 persen misalnya). Bahan tambang seperti timah, alumina, atau nikel juga diekspor secara gelondongan.

Usaha memberikan nilai tambah sebenarnya sudah coba dilakukan PT Unilever Oleochemical yang akan mengolah CPO menjadi produk hilir (oleo chemical). Sayang harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Medan, cukup tinggi: US$12/MMBTU. Jika harga gas bisa turun antara US$7 – 8/MMBTU, Unilever bisa berproduksi, juga puluhan industri lain yang menggunakan gas alam sebagai sumber energi.

Usaha mengurangi impor bahan baku dan penolong untuk industri dalam negeri juga tidak berjalan seperti diharapkan. Program penanggalan komponen impor (deletion program) industri otomotif yang dicanangkan sejak zaman Pak Harto, misalnya, menyisakan komponen pokok (power train, sekumpulan rangkaian komponen yang meneruskan putaran mesin ke roda untuk menggerakkan kendaraan) yang masih harus diimpor. Padahal komponen power train (pelat kopling, transmisi, transaxledan propeller shaft) nilainya cukup tinggi.

Akibatnya, industri otomotif masih menjadi salah satu pemakan devisa yang rakus. Juga industri farmasi yang masih mengimpor 90 persen bahan aktif untuk membuat obat. Yang dilakukan lebih dari 220 industri farmasi itu adalah merakit, memproduksi obat yang habis lisensinya, dan melakukan maklon. Obat peresepan dokter atau obat bebas (OTC) nyaris dibuat hampir seluruhnya dengan dolar cucuran keringat para pekerja migran kita. Hanya obat herbal ( jamu, atau fitofarmaka) yang sudah dihasilkan dengan bahan baku lokal

Jadi menyalahkan faktor eksternal, yakni perubahan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika, sebagai penyebab menurunnya nilai tukar rupiah juga sangat tidak tepat. Sebagian besar masalah dari kelemahan daya tahan ekonomi kita justru berada di tangan kita sendiri.

Indonesia kaya minyak dan gas, tapi usaha membangun kilang minyak baru yang punya fasilitas hydro cracker, misalnya, sulitnya bukan main. Akibatnya hingga kini Indonesia masih tergantung (sebagian besar) dari impor BBM kilang Shell di Pulau Bukom, Singapura.

Usaha kecil dan menengah pengrajin tahu dan tempe, bahkan pabrik kecap, masih mengandalkan kedelai impor dari Amerika. Kata pengrajin, kedelai impor lebih murah, dan jika dibuat tahu atau tempe lebih mudah mengembang. Agar pengusaha kecil itu tidak semaput karena terpapar dolar pemerintah menyubsidi harga kedelai impor.

Bahan baku obat, terutama untuk pembuatan obat generik, juga disubsidi, agar usaha melayani kesehatan masyarakat lewat Puskesmas dan rumah sakit daerah tetap terjaga.

Sejak zaman Orba hingga kini, keberpihakan negara kepada petani sangat rendah. Jika harga beras melonjak hingga mengancam angka inflasi, impor beras segera dilakukan.

Begitu dengan gula. Bukan perluasan sawah atau perkebunan tebu yang dibangun, tapi perluasan impor yang ditempuh sehingga memunculkan para pencari rente yang justru merusak bangunan tata niaga. Sebut saja rembesnya gula impor industri ke pasar yang menyebabkan sedikitnya 500.000 ton gula petani tak bisa dijual karena harganya kalah dengan gula impor.

Sejak Orba, jika nilai tukar rupiah goyah, maka instrumen moneter digunakan untuk menggebuk greenback– seperti menaikkan suku bunga acuan hingga 5,5 persen per Agustus 2018. Sudah sering diteriakkan agar sektor riil (industri dan perdagangan) diperbaiki agar produksi barang dan jasa lebih efisien.

Baru di zaman Presiden Jokowi infrastruktur dan pelabuhan ditambah dan diperbaiki. Prosedur dan perizinan diringkas. Tapi dwelling time di Tanjung Priok, misalnya, masih saja di atas 3 hari. Akibatnya barang terlambat dikirim.

Bandar udara diperbaiki dan ditambah agar wisatawan asing mudah mencapai akses ke daerah tujuan wisata. Destinasi wisata diperbanyak dengan mengembangkan “10 Bali”. Investasi hotel dipermudah. Pemerintah daerah didorong untuk menjadi pemain wisata. Sasarannya agar 17 juta wisatawan asing masuk dan lebih lama tinggal (length of stays) di sini sehingga pemasukan dolar di akun transaksi jasa-jasa di neraca pembayaran tambah kuat.

Jika sektor riil bisa kokoh seperti Thailand setelah dihantam krisis ekonomi 1998, semestinya perubahan kebijakan Bank Sentral Amerika tidak akan merisaukan. Nilai tukar yang tidak bergejolak (dengan kecenderungan down turn ke dolar) sesungguhnya akan memudahkan dunia usaha dan pemerintah membuat perencanaan. Kita tidak akan waswas lagi melihat nilai tukar rupiah di tempat penukaran uang.

Eddy Herwanto, pernah bekerja di koran Pedoman, majalah Tempo dan Editor
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR