Parpol baru dan bayang-bayang ambang batas parlemen

ILustrasi: Sejumlah pekerja lepas melakukan pelipatan surat suara di Gudang KPU, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/2/2019).
ILustrasi: Sejumlah pekerja lepas melakukan pelipatan surat suara di Gudang KPU, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/2/2019). | Yulius Satria Wijaya /ANTARA FOTO

Kurang dari dua bulan lagi bangsa ini akan menghelat satu hajatan politik besar bertajuk Pemilihan Umum 2019. Setidaknya ada dua hal yang membuat Pemilu tahun ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Pemilu tahun ini akan diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden.

Tidak hanya itu, pada Pemilu 2019 ini ambang batas parlemen (parliamentary threshold) juga mengalami kenaikan dari 2,5 persen ke 4 persen. Kondisi ini tidak pelak menimbulkan persaingan yang kian ketat antar masing-masing parpol dalam berebut suara pemilih.

Sebanyak 16 parpol akan mengikuti Pemilu, memperebutkan tidak kurang dari 196 juta suara pemilih dari seluruh Indonesia. Dari 16 partai tersebut, 12 di antaranya merupakan partai lama dan empat sisanya merupakan partai baru. Partai-partai baru tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Berkarya.

Seturut hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) empat parpol debutan itu terancam tidak lolos ke parlemen lantaran perolehan suaranya diprediksi di bawah 4 persen. Perindo diprediksi mendapat suara 1,9 persen, Garuda 0,2 persen, sementara PSI dan Berkarya masing-masing 0,1 persen. Suara tersebut tentu masih jauh dari ambang batas minimal yang disyaratkan untuk masuk ke parlemen, yakni 4 persen.

Manajemen organisasi

Hasil survei LSI di atas menjadi semacam sinyal awal bahwa parpol-parpol baru kemungkinan besar akan tersuruk di Pemilu 2019 dan bernasib sebagai partai gurem di masa depan. Kegagalan parpol baru tampil sebagai debutan yang menjanjikan secara elektoral di Pemilu 2019 ini tentu patut dan menarik untuk dicermati lebih lanjut.

Seperti kita ketahui, parpol merupakan institusi publik yang eksistensinya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menjalin komunikasi dengan konstituen sebagai calon pemilih. Dalam konteks inilah, parpol dituntut mampu untuk mengelola organisasi di tengah persaingan yang teramat ketat. Dalam buku Cultural Organization: Fragments of a Theory in Organizational Symbolism yang ditulis oleh John van Maanen dan Stephen R. Barley disebutkan bahwa partai sebagai sebuah organisasi harus mengatur manajemen organisasi minimal dalam empat domain.

Pertama, domain ecological context yang merupakan dunia fisik termasuk di dalamnya lokasi, waktu dan sejarah serta konteks sosial. Ini artinya, eksistensi partai tidak semata bergantung pada urusan ketersediaan kantor dan kepengurusan. Lebih dari itu, parpol dituntut untuk memahami konteks sosiologis dimana parpol tersebut tumbuh dan berkembang. Tanpa itu, parpol akan tumbuh menjadi institusi publik yang justru terasing dari publik itu sendiri.

Kedua, domain differential interaction.Yakni, jaringan atau interaksi yang bersifat diferensial. Parpol baru dituntut untuk mampu membangun jaringan dan interaksi, utamanya dengan basis pemilih yang memiliki ceruk besar. Ceruk pemilih besar itu dapat dipetakan ke dalam kategori seperti pemilih berdasarkan demografi, geografi maupun psikografi.

Ketiga, domain collective understanding atau pemahaman kolektif. Yakni, kemampuan parpol mengelola dirinya di tengah tarik-menarik kepentingan baik dalam konteks internal maupun eksternal. Menghadapi ketatnya kontestasi politik, masing-masing parpol harus memiliki daya tahan yang kuat, termasuk dalam mengelola potensi konflik internal yang kerapkali muncul.

Keempat, domain personal action atau tindakan personal. Yakni bagaimana para figur sentral atau elite partai mampu menjadi duta partai yang ucap, laku dan sikapnya mampu menjadi daya tarik bagi calon pemilih. Parpol yang dinahkodai dan dikelola oleh figur-figur yang mendapat penerimaan luas oleh publik, kemungkinan besar akan mampu meraup suara dari berbagai kelompok masyarakat.

Dibaca dalam perspektif Maanen dan Barley di atas, parpol baru peserta Pemilu 2019 agaknya belum maksimal dalam mengelola empat domain tersebut. Parpol baru memang berhasil lolos verifikasi KPU dengan memenuhi segala macam persyaratan teknis, seperti ketersediaan kantor dan kepengurusan dari level pusat hingga tingkat daerah.

Namun, harus diakui parpol-parpol baru itu terbilang belum berhasil membangun jejaring sosiologis yang kontekstual dan mengakar di tengah masyarakat. Barangkali hanya Perindo, satu-satunya parpol yang berhasil membangun citra sebagai parpol yang peduli pada upaya pemberdayaan usaha kecil menengah dengan gencar memberikan bantuan modal dan sarana bagi para pelaku usaha kecil menengah. Sementara parpol lainnya harus diakui masih terjebak dalam paradigma wacana yang mengambang dan tidak praktis.

Selain itu, para elite atau figur andalan parpol baru juga terbilang belum mampu tampil sebagai sosok yang berpunya kharisma dan daya tarik di hadapan publik. Sebaliknya, sejumlah elite parpol baru justru kerap melontarkan pernyataan yang membikin gaduh publik.

Misal, pernyataan ketua umum PSI Grace Natalie yang kerap menyinggung isu sensitif seperti pelarangan terhadap praktik poligami, dan menolak penerapan syariah Islam dalam banyak hal justru berpotensi menjauhkan partai yang dinahkodainya dari basis pemilih muslim yang notabene memiliki ceruk amat besar.

Dalam konteks lain, kita bisa menyebut manuver Muchdi PR, elite partai Berkarya yang secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo menyiratkan adanya konflik kepentingan dalam internal Partai Berkarya. Seperti diketahui, Partai Berkarya secara resmi berada dalam gerbong koalisi pengusung capres-cawapres oposisi. Tarik-menarik kepentingan di internal partai yang diekspose ke muka publik dalam banyak hal tentu berpotensi menjadi semacam bumerang yang merugikan partai secara elektoral.

Satu-satunya strategi yang diandalkan parpol baru dalam meraup suara pemilih agaknya hanya bertumpu pada coattail effect. PSI dan Perindo berharap mendapat insentif suara dari popularitas Joko Widodo, sementara Berkarya dan Garuda berharap limpahan suara dari basis pendukung Prabowo Subianto. Jika hanya mengandalkan insentif suara dari capres yang didukung, kecil kemungkinan parpol-parpol baru tersebut dapat melenggang ke parlemen.

Konsolidasi kekuatan

Sisa masa kampanye ini idealnya dimanfaatkan betul oleh parpol baru untuk mengonsolidasi kekuatan internalnya demi melampaui ambang batas elektoral. Parpol baru idealnya lebih mengintensifkan kerja internal, terutama mengoptimalkan calegnya untuk bekerja di basis-basis pemilih dengan ceruk besar.

Setidaknya ada tiga kelompok pemilih yang akan menentukan perolehan suara parpol-parpol dalam Pemilu kali ini. Yakni suara pemilih muslim, suara pemilih di pulau Jawa dan Sumatera dan suara pemilih pemula serta pemilih muda atau pemilih milenial. Ketiga basis pemilih dengan ceruk besar itu tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Dalam konteks inilah, penting kiranya bagi para caleg parpol baru untuk mengimplementasikan strategi Triple Community Concept.

Triple Community Concept terdiri atas tiga pilar penting.

Pertama, community relation. Para caleg dituntut mampu membangun relasi dengan komunitas yang merepresentasikan ceruk-ceruk pemilih sebagaimana disebut di muka.

Kedua, community services, yakni tahapan selanjutnya ketika para caleg parpol baru dituntut mampu melayani komunitas yang menjadi basis calon pemilihnya.

Terakhir, yakni community emporewenment, dimana caleg harus mampu memberdayakan komunitas yang disasarnya dengan maksimal.

Implementasi pendekatan Triple Community Concept menjadi sangat relevan untuk melihat keseriusan parpol dalam membangun konstituen. Berhadapan dengan sengitnya persaingan, parpol baru tentu harus bekerja lebih keras sekaligus lebih cerdas. Berharap insentif suara dari figur capres yang diusung tentu sah-sah saja. Namun tanpa didukung dengan kerja organisasi yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif, maka hal itu tidak lebih dari sebuah upaya bunuh diri elektoral.

Siti Nurul Hidayah, peneliti pada Center for the Study of Society and Transformation.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR