Pemilu 2019 dan berakhirnya era telepolitik

Ilustrasi: Siluet Ketua KPU Arief Budiman saat melakukan monitoring rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 melalui aplikasi Situng di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).
Ilustrasi: Siluet Ketua KPU Arief Budiman saat melakukan monitoring rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 melalui aplikasi Situng di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (20/4/2019). | Rivan Awal Lingga /ANTARA FOTO

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berhasil dihelat dengan lancar pada Rabu 17 April lalu. Hasil resmi Pemilu 2019 memang baru akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat 22 Mei 2019 mendatang. Meski demikian, publik dapat mengetahui gambaran akhir hasil Pemilu 2019 melalui hasil hitung cepat (quick count).

Di Pemilihan Presiden (Pilpres), hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 unggul dari pasangan nomor urut 02 dengan perolehan suara sekitar 54-55 persen.

Dari hasil hitung cepat itu pula, publik bisa mengetahui partai mana saja yang kemungkinan besar lolos ke parlemen dan partai mana saja yang terancam menjadi partai gurem.

Seturut hasil hitung cepat Litbang Kompas -untuk menyebut salah satunya- terdapat sembilan partai yang lolos ke parlemen. Mereka ialah PDIP dengan perolehan suara 18,87 persen, Partai Golkar 12,50 persen, Partai Gerindra 12,48 persen, PKB 9,73 persen, Partai Nasdem 8,85 persen, PKS 8,37 persen, Partai Demokrat 7,37 persen, PAN 6,19 persen dan PPP 4,61 persen.

Sementara tujuh partai lainnya gagal melampaui ambang batas parlemen. Ketujuh partai itu ialah Partai Perindo yang hanya mendapatkan suara 3,13 persen, Partai Berkarya 2,47 persen, PSI 2,06 persen, Partai Hanura 1,47 persen, PBB 0,18 persen, Partai Garuda 0,66 persen dan PKPI 0,33 persen.

Belanja iklan

Satu hal menarik yang patut dicermati lebih lanjut ialah fakta bahwa tiga partai yang gagal melaju ke parlemen merupakan partai dengan jumlah belanja iklan televisi paling banyak selama masa kampanye. Merujuk hasil riset katadata.co.id, tiga partai dengan jumlah belanja iklan TV paling banyak ialah Perindo, PSI dan Hanura.

Perindo tercatat menghabiskan 82,7 miliar rupiah untuk membeli 1.220 spotiklan di TV. Di bawahnya ialah PSI yang menggelontorkan 42,8 miliar rupiah untuk membeli 1.277 spot iklan di TV. Sementara Hanura membelanjakan 40,2 miliar rupiah untuk membeli 1.053 spot iklan di TV.

Belanja iklan yang demikian besar itu nyatanya tidak mampu melejitkan elektabilitas ketiga partai tersebut. Menariknya, PDIP yang menurut hitung cepat merupakan partai pemenang Pemilu 2019 hanya mengalokasikan 21,4 miliar rupiah untuk belanja iklan di TV. Jumlah spotiklan yang dibeli pun relatif kecil yakni hanya 522.

Fakta ini mengindikasikan terjadinya pergeseran pola komunikasi politik antara kontestan dan publik sebagai calon pemilih. Pada titik ini, agaknya harus diakui bahwa TV tidak lagi menjadi sarana paling efektif untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen. Kondisi inilah yang saya sebut sebagai akhir dari era telepolitik.

Telepolitik dipahami sebagai satu kondisi ketika televisi menjadi alat komunikasi politik paling efektif untuk menjangkau seluas mungkin calon pemilih. Istilah ini diperkenalkan oleh Michel Bauman untuk menggambarkan pengaruh TV pada Pilpres Amerika Serikat tahun 1960. Kala itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, debat capres disiarkan melalui TV.

Debat capres antara John F. Kennedy dan Ricahrd Nixon itu konon ditonton 70 juta orang. Kennedy yang tampil rapi dan necis, ditahbiskan sebagai pemenang debat oleh publik AS yang mengikuti debat di TV. Sebaliknya, Nixon yang lebih banyak menawarkan gagasan dan program dianggap sebagai pemenang debat oleh mereka yang mengikuti debat melalui radio.

Dan, seperti kita tahu, hasil akhir Pilpres AS tahun 1960 dimenangkan oleh Kennedy. Sejak saat itu, televisi menjadi senjata baru bagi para politisi untuk merengkuh seluas mungkin kelompok pemilih yang disasarnya.

Hal sama terjadi dalam konteks politik Indonesia pasca-Reformasi. Dibanding sarana informasi lainnya, televisi dianggap sebagai media paling efektif dan efisien dalam berkampanye.

Anggapan itu beralasan mengingat 80 persen masyarakat Indonesia -menurut Neilsen Media Research- menjadikan televisi sebagai media mencari hiburan dan informasi. Selain itu, kampanye melalui televisi yang bersifat satu arah juga dianggap lebih praktis, ketimbang model kampanye terbuka yang melibatkan pengerahan massa.

Kejayaan era telepolitik di Indonesia terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan bahasa tubuh dan gaya bicara yang diatur sedemikian rupa, SBY berhasil menjadi ikon telepolitik kala itu.

Demokrasi 3. 0

Namun, era kejayaan telepolitik itu perlahan mulai memudar. Hari ini, televisi agaknya tidak lagi menjadi media paling efektif untuk membangun komunikasi politik dengan calon pemilih. Tersungkurnya tiga partai dengan belanja iklan TV paling banyak di Pemilu 2019 mengonfirmasi asumsi tersebut.

Memudarnya era telepolitik tentu berkaitan erat dengan perkembangan teknologi internet dan kemunculan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp dan sejenisnya. Dalam satu dekade terakhir, penetrasi internet dan media sosial terjadi secara masif dan merambah semua lapisan masyarakat.

Tidak mengherankan jika pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Menurut lembaga riset e-Marketer, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-enam sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Sedangkan menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), saat ini terdapat 143 juta pengguna aktif internet. Jumlah itu setara dengan lebih dari 50 persen dari total penduduk Indonesia. Pendek kata, internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Keberadaan internet dan media sosial dalam banyak hal juga menyumbang andil pada terjadinya pergeseran komunikasi politik. Hari ini kita memasuki era demokrasi 3. 0, dimana kontestan politik dan konstituen terhubung dalam jejaring komunikasi berbasis internet.

Kini komunikasi politik lebih sering dilakukan melalui kanal media sosial, alih-alih melalui kampanye terbuka atau debat publik. Media sosial tidak pelak juga telah menjadi arena kontestasi gagasan, ide dan wacana politik.

Kemampuan politisi atau partai dalam mengarahkan opini publik di media sosial menjadi salah satu variabel penting keberhasilan mobilisasi elektoral di dunia nyata. Maka tidak mengherankan jika para kontestan politik merasa perlu untuk memakai jasa buzzer atau influencer berbayar di media sosial untuk mengamplifikasi satu opini tertentu. Bersenjatakan tagar, para buzzer dan influencer itu pun berupaya mengokupasi publik dengan isu-isu yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.

Pergeseran era telepolitik ke era demokrasi 3. 0 ini tentu penting dipahami oleh para kontestan politik. Hal ini penting, terutama untuk memastikan strategi kampanye berjalan efektif dan efisien. Tanpa pemahaman pada fenomena pergeseran tersebut, besar kemungkinan komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik justru kontraproduktif terhadap upaya membangun basis elektoral.

Nurrochman, pengajar Filsafat Politik, peserta Program Doktor UIN Sunan Kalijaga.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR