Pemilu dan politik emosi negatif

Ilustrasi: "Saling dusta"
Ilustrasi: "Saling dusta" | Lightspring /Shutterstock

Emosi negatif menjadi tuan dalam politik elektoral kita. Tersebarnya hoaks kontainer yang memuat kertas suara yang sudah dicoblos menunjukan bahwa elit politik di negeri ini kehilangan cara untuk membangun gagasan bermutu.

Dalam cita-cita bangsa, politik adalah aktivitas konstitutif. Setiap keringat yang keluar sepatutnya dimaksudkan untuk mencapai gambaran berbangsa yang ideal berdasarkan konstitusi yang kita sepakati bersama. Lewat proses politik yang demokratis, diharapkan pembangunan ekonomi, kultural, dan sosial dapat terwujud.

Namun, dalam praktiknya, politik menjadi arena tarung, yang sifatnya zero-sum-game, kalau tidak menang, ya kalah. Alhasil, elit politik, pakar, atau bahkan pendakwah sekalipun, bersusah-payah menggiring masyarakat terlibat narasi pemilu semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.

Hemat penulis, kubu Jokowi maupun pendukung Prabowo sudah masuk terlalu dalam, dari semula kompetisi sehat untuk memajukan bangsa, menjadi semata perebutan kuasa. Lebih parahnya lagi, persaingan tersebut -bahkan sejak pilpres 2014- berangsur-angsur dikuasai oleh emosi negatif.

Emosi negatif ini akan menggiring masyarakat kepada ketidakpercayaan politik (political distrust). Ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan satu kontestan, keyakinan mereka dengan penantang akan meningkat. Kalau ini sudah terjadi, entah capres-cawapres tersebut hadir dengan gagasan atau bukan, sama saja.

Pola emosi negatif

Pola meruntuhkan kepercayaan politik berbekal politik emosi negatif ini dapat dirunut.

Pertama ialah menyerang lawan dengan isu kemanusiaan. Dalam salah satu debat pilpres 2014 lalu, Prabowo diserang oleh Jusuf Kala dengan pertanyaan seputar penegakan hak asasi manusia. Arah pertanyaan itu bukanlah untuk mengukur seberapa besar komitmen lawan untuk membela HAM, melainkan untuk menghadirkan narasi bahwa Prabowo bermasalah dan barangkali terlibat pelanggaran HAM di masa lalu.

Kalau narasi ini berhasil, Jokowi akan didaulat sebagai pemimpin sipil yang demokratis, yang seolah akan berdiri di garda depan pembelaan terhadap hak asasi. Namun isu kemanusiaan ini salah besar ketika usutan terhadap pelanggaran HAM di masa lalu masih tersembunyi di balik tabir.

Kedua ialah serangan identitas, terutama agama dan etnis. Membenturkan agama mayoritas dengan minoritas jelas adalah kegilaan yang tidak akan dilakukan oleh masyarakat demokratis. Sayangnya, kita melakukannya.

Serangan identitas dipilih karena isu kemanusiaan mandek. Tampaknya komitmen Jokowi dan Prabowo soal hak asasi sama-sama tidak cukup kuat. Tidak satupun yang layak didaulat sebagai pahlawan HAM. Itulah mengapa agama dan identitas dihembuskan untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap mereka.

Serangan agama dan etnis condong ditujukan kepada Jokowi, ketimbang Prabowo. Siapapun tahu, bahwa Jokowi dan Ahok sama-sama diusung oleh Prabowo untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun, ketika Ahok blunder dengan ungkapannya tentang pemilu dan agama, sasaran kemarahan itu ditujukan kepada Jokowi, bukan Prabowo.

Seiring dengan itu beredar pula buku penuh hoaks yang menyerang Jokowi secara pribadi. Singkatnya, Jokowi dilebeli sebagai: pemimpin anti-Islam, pro-China, dan antek PKI.

Terpilihnya Kiai Ma’ruf Amin sebagai cawapres paling tidak membuktikan bahwa Jokowi tidak anti terhadap ulama maupun Islam. Kemudian, siapapun yang berada di balik gaduh politik identitas di negeri ini, serangan yang menyatakan keislaman kedua capres tersebut mereda.

Prabowo dan Sandiaga Uno yang sebelumnya digadang sebagai paslon pilihan para ulama, satu per satu juga mulai ditantang keislamannya, lewat narasi politik imam sholat atau politik tanding ngaji misalnya.

Singkatnya, adu domba lewat agama ini akan habis jika ia tidak lagi efektif.

Bagaimana jika serangan identitas tidak berhasil? Emosi negatif akan bermain pada panggung ketiga, yaitu serangan teknis.

Contoh serangan ini misalnya pada soal tercecernya sampah e-KTP, kotak suara kardus, hingga hoaks surat suara yang sudah tercoblos. Kedua paslon bisa untung dan rugi sekali waktu dengan hembusan masalah teknis ini. Namun, yang jelas, persoalan teknis ini merugikan masyarakat kerena beberapa alasan.

Pertama, debat kusir soal isu tersebut tidak memberikan solusi teknis ke depannya. Artinya, masalah yang sama bisa terjadi di masa yang akan datang. Barangkali nanti akan terdengar pula tercecernya surat suara.

Kedua, isu itu jelas tidak substantif. Masyarakat tidak memperoleh apa-apa dari isu teknis tersebut selain hilangnya kepercayaan terhadap salah satu paslon. Tidak lahir sedikitpun gagasan brilian yang akan menjaga ruh demokrasi, memelihara pembangunan, dan mengupayakan kesejahteraan dari soal-soal teknis elektoral tersebut.

Tantangan ke depan

Ketiga pola di atas -dari isu kemanusiaan, identitas, dan persoalan teknis- dikemas dengan mengedepankan emosi. Pada masalah e-KTP misalnya, siapa yang tidak akan terpancing emosi, mengingat proyek pengadaannya saja sudah menjadi lumbung bagi koruptor. Narasi itu dikedepankan ketimbang bersama-sama memikirkan bagaimana cara mengadakan pencatatan kependudukan yang efektif seperti di negara maju.

Apa yang dikhawatirkan dari politik negatif di tengah politik elektoral ini? Tentu saja kepercayaan publik yang rendah adalah salah satunya.

Namun hal yang lebih ditakutkan lagi adalah ia akan terus berlanjut -dari sektor teknis ke ranah lainnya. Itu yang pertama.

Kedua, akal sehat tidak mendapatkan ruang lagi dalam kehidupan berpolitik kita. Kalau akal sehat runtuh, untuk apa penat hadir dengan gagasan brilian? Toh,publik akan memilih berdasarkan like atau dislike, semata?

Semoga tidak.

Naldo Helmys, peneliti Andalas Institute of International Studies, alumnus Political Communication, University of Glasgow, Skotlandia
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR