Pemulihan kerugian jemaah umrah

Ilustrasi: CEO Abu Tours Hamzah Mamba memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (28/01/2019).
Ilustrasi: CEO Abu Tours Hamzah Mamba memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (28/01/2019). | Sahrul Manda Tikupadang /ANTARA FOTO

Direktur Utama PT. Amanah Bersama Ummat (Abu Tours), Hamzah Mamba dijatuhi pidana 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Pengadilan Negeri Makasar (28/1). Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang senilai Rp1,2 triliun.

Fulus yang digelapkan dan dicuci oleh Mamba bersumber dari dana setoran umrah dari 86.720 jemaah. Walaupun dipenjara dalam waktu yang lama, para korban tetap saja tidak terima. Bagi mereka, mau dihukum penjara dan denda berapapun, yang terpenting uang mereka dikembalikan atau diberangkatkan umrah seperti yang dijanjikan.

Masalahnya, aparat hanya menyita aset dari pihak Abu Tours senilai Rp250 miliar. Jumlah ini tentunya masih jauh dari jumlah yang seharusnya dipulihkan dari kejahatan tersebut.

Lebih miris lagi calon jemaah umrah agen perjalanan First Travel. Dari sekitar Rp905 miliar uang jamaah yang digelapkan, penyidik cuma bisa menemukan aset pelaku senilai Rp8,8 miliar sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Lantaran cuma secuil uang yang disita, hakim memutuskan untuk merampas aset tersebut untuk negara. Jamaah menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Sudahlah gagal melawat ke Tanah Suci, uang setoran pun tak kembali.

Kejahatan yang dilakukan dengan motif finansial (financial crime) sudah pasti menimbulkan kerugian finansial bagi korban. Maka esensi keadilan yang harus dicapai dalam konteks ini adalah dengan memulihkan kerugian tersebut.

Namun praktik penegakan hukum lebih mengedepankan peran negara dalam menjaga ketertiban. Cirinya, orientasi lebih condong pada pelaku kejahatan (menghukum). Sementara, korban kejahatan cenderung terpinggirkan, karena kepentingannya dianggap sudah diwakili oleh negara melalui kinerja kepolisian dan kejaksaan untuk menangkap dan menyidangkan pelaku.

Penyidik selalu fokus untuk mencari bukti untuk menjerat pelaku. Namun abai untuk segera melacak jejak-jejak finansial yang diperoleh secara ilegal. Alhasil, aset yang dapat disita selalu minim jauh dari jumlah hasil kejahatan.

Lebih-lebih jika tersangka ditahan, alih-alih memiliki cukup waktu untuk menelusuri dan menyita semaksimal mungkin aset hasil kejahatan, penyidik dan penuntut umum hanya punya waktu dalam hitungan hari untuk segera merampungkan dakwaan terhadap pelaku.

Agar kerugian korban tidak terus terjadi, pada masa yang akan datang perlu dipertimbangkan penerapan sanksi berupa kompensasi bagi pelaku dalam tindak pidana umum, seperti halnya yang berlaku dalam tindak pidana korupsi. Yakni, sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti.

Sanksi ini dikenakan kepada terpidana korupsi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terpidana harus membayarkan sejumlah uang sebanyak hasil tindak pidana yang dinikmati (Pasal 18 ayat 1 huruf b. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

Secara normatif, uang pengganti memberikan kewenangan bagi hakim memerintahkan terpidana untuk membayarkan sejumlah nominal tertentu secara sukarela dalam kurun waktu 1 bulan semenjak putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika tenggat waktu sebagaimana dimaksud sudah berlalu, namun tidak kunjung dibayarkan, maka Jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan terhadap harta milik terpidana (sita eksekusi) untuk kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat 2).

Jika ternyata terpidana tidak memiliki cukup harta untuk membayar uang pengganti, baru kemudian diganti dengan sanksi pidana penjara pengganti (Pasal 18 ayat 3).

Dalam perkara Abu Tours, uang setoran jemaah habis digunakan untuk gaji karyawan dan keperluan pribadi. Artinya, penyidik hanya bisa menyita aset yang dibelikan untuk kebutuhan pribadi. Sementara uang yang sudah dibayarkan sebagai gaji tidak bisa ditagihkan kepada karyawan karena memiliki underlying transaction yang jelas, yakni sebagai upah pekerja.

Jika aset hasil tindak pidana ternyata sulit ditelusuri atau habis digunakan, maka proses sita eksekusi berperan. Setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita aset-aset milik terpidana -bahkan aset yang sudah dimilikinya jauh sebelum terlibat perkara. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan yang harus dibayarkan kepada korban.

Dengan demikian, dua tujuan penegakan hukum, yakni antara efek jera dan pemulihan korban dapat berjalan dalam satu tahapan peradilan pidana.

Refki Saputram, alumnus Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR