Pendidikan rekonsiliasi dari Tragedi 1965

Ilustrasi: Warga nonton bareng (nobar) pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI di Lapangan Hiraq Lhokseumawe, Aceh (23/9) malam.
Ilustrasi: Warga nonton bareng (nobar) pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI di Lapangan Hiraq Lhokseumawe, Aceh (23/9) malam. | Rahmad /ANTARA FOTO

Barangkali peristiwa penculikan tujuh jenderal yang disusul dengan perburuan aktivis PKI pasca 1965 merupakan fakta sejarah paling hitam sekaligus paling samar bagi Indonesia.

Menjelang 30 September selalu muncul polemik tentang PKI. Film Pengkhianatan G30S PKI besutan sutradara Arifin C. Noer menjadi propaganda pemerintah Orde Baru ini tidak lagi ditayangkan sejak 1998 setelah lengsernya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Mungkinkah film G30S PKI sebagai propaganda masih relevan di tengah menjamurnya sejarah tandingan?

Sebelum 1998, saat film tersebut menjadi tontonan wajib di televisi setiap 30 September, aroma propaganda memang sangat terasa. Pengalaman saya nonton film itu tidak pernah tuntas. Durasi film yang 4,5 jam, -apalagi saat itu saya masih SD, seringkali ketiduran di tengah pemutaran film. Saat adegan penyiksaan di Lubang Buaya, saya dibangunkan demi melihat betapa kejamnya PKI.

Kini saya bisa menonton film tersebut lewat laptop. Tidak perlu menunggu 30 September. Saya mempercepat film untuk melihat adegan-adegan yang di waktu kecil saya lewatkan. Bayangan kengerian lenyap, bahkan sering tertawa sendiri melihat akting-akting yang wagu.

Tahun ini film itu akan wajib ditonton kembali. Pelbagai penolakan pun mengemuka. Bagi generasi yang lahir pada 1990-2000-an, film G30S PKI pasti terasa asing. Mereka tumbuh di era reformasi ketika hantu bernama komunisme atau PKI sedang mati.

Menurut Panglima TNI Gatot Nurmantyo, pemutaran film G30S PKI dilakukan agar sejarah pahit tersebut tidak terulang kembali. Sekolah di Depok juga ingin mengadakan nonton bareng film tersebut dengan mengundang ulama dan masyarakat.

Propaganda untuk membenturkan Islam dan PKI terlihat di awal film ketika sekelompok orang menyerang muslim yang sedang jamaah Salat Subuh. Adegan menyobek al-Quran dengan sabit sangat memorable.

Ketika bersama keluarga mengunjungi mertua paklik, secara sekilas dia menyebut perbedaan pemberontakan PKI 1948 dan 1965. Menurutnya, konflik 1948 adalah konflik bawah, sedangkan konflik 1965 adalah konflik atas (para elite). Namun, 1965 menjadi konflik bawah setelah pasca 1965. Di mana banyak terjadi pembunuhan pada orang-orang yang tertuduh PKI. Para eksekutornya adalah masyarakat bawah sendiri.

Di grup WA beredar pdf buku Benturan NU-PKI 1948-1965 oleh Tim PBNU (2013). Buku tersebut mengkritik jumlah korban jiwa yang berbeda-beda antara orang Indonesia dan peneliti luar negeri. Jumlah korban dalam pandangan dalam negeri adalah Soekarno (60.000), Adam Malik (150.000), Sudisman PKI (180.000), ABRI/TNI (40.000), Hermawan Sulistiyo (Kediri-Jombang 25.000).

Pengamat asing menyebut jumlah korban PKI adalah Ben Anderson (500.000-1 Juta), Frayer dan Jackson (100-500 ribu), Pluvier (500.000-1 Juta), The New York Times (150.000-400.000), John Legge (250.000), Represion & Esploitation (500.000-1 juta), dan Geoffrey Robinson (500.000- 1 juta). Dari sini dapat dipahami bahwa tragedi 1965 tidak hanya dipahami dari perspektif orang Indonesia, tapi berkelindan dengan kepentingan global.

Sejarah 1965 dan pasca 1965 semakin berkabut karena banyak versi dan jumlah korban. 40 ribu atau 1 juta korban tetaplah tragedi yang perlu kita sesali. Tetapi fakta bahwa stigma terhadap mereka yang dituduh PKI menurun pada keturunannya, dengan penghilangan hak-hak kewarganegaraannya patut menjadi perhatian tersendiri.

Rekonsiliasi sejarah

Ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan untuk mencabut Tap MPRS No XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme, dan Leninisme, itu menjadi upaya rekonsiliasi sejarah. Dia juga meminta maaf pada korban orang-orang PKI. Permintaan maaf tersebut ditanggapi oleh Pramoedya Ananta Toer, mempertanyakan Gus Dur meminta maaf atas nama siapa, kalau negara mengapa DPR tidak ikut meminta maaf.

Dampak dari Tap tersebut demikian menakutkan seperti angin topan. Tidak hanya "menghantam" pribadi orang-orang PKI, yang dituduh PKI, dan keluarga PKI, Tap tersebut juga menyasar komunisme sebagai ilmu pengetahuan. Pelarangan penyebaran komunisme, pelarangan buku-buku berbau kiri, membuat dunia akademis pun ketakutan membahas komunisme dan marxisme.

Meskipun dalam Tap disebutkan 'Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan'. Tetapi fakta tak seindah peraturan.

Gus Dur menyadari bahwa PKI salah, NU juga salah. Keduanya menjadi korban dengan hilangnya nyawa para anggotanya. Gus Dur mengambil peran peminta maaf karena posisinya sebagai presiden dan tokoh berpengaruh di NU, menjadi garansi akan dampak politis-sosial yang diharapkan. Kalau seandainya mengharapkan PKI minta maaf atas kekejamannya, siapa yang mewakilinya, karena tidak ada tokoh-tokoh PKI yang menduduki jabatan penting.

Kehati-hatian Gus Dur untuk gampang menuduh PKI dilakukannya pada tahun 1998, marak pembunuhan dengan dalih dukun santet di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Pamekasan, dan Sampang. Tim Investigasi PWNU Jawa Timur yang dipimpin Choirul Anam menemukan bahwa korban tewas sebanyak 253 orang dan mayoritas adalah guru-guru ngaji NU.

Gus Dur sebagai ketua umum PBNU tidak gegabah menyebut itu dilakukan oleh PKI. Padahal saat itu muncul propaganda tentang bangkitnya PKI. Saya yakin Gus Dur belajar dari sejarah 1965 untuk tidak gegabah mengambil sikap. Bayangkan jika saat itu NU terprovokasi dan melakukan aksi balasan, sangat mungkin peristiwa pasca 1965 akan terulang.

Pengalaman Gus Dur sewaktu kecil ketika ayahnya KH. Wahid Hasyim kedatangan tamu Husin, yang disambut dengan hangat. Ketika Gus Dur ibunya memberi tahu Husin yang pernah datang menemui ayahnya adalah Tan Malaka, tokoh PKI yang legendaris itu.

Kemudian saat Gus Dur mulai membangun kapasitasnya sebagai intelektual muslim, tahun 1982 menulis artikel berjudul Pandangan Islam, Marxisme dan Leninisme di majalah Persepsi No 1, 1982 yang direproduksi dan dimuat di nu.or.id pada 12 Maret 2015. Gus Dur melihat Marxisme sudah mulai berkembang lebih humanis melalui Partai Komunis Italia. Tulisan tersebut menegaskan terbukanya ruang dialog antara Islam dan Marxisme-Leninisme. Kombinasi ini sejalan doktrin NU dan pesantren, al muhadzatu 'ala qadimisshalih wal akhdzu biljadidilashlah (menjaga tradisi/nilai lama yang baik dan mengambil tradisi/nilai baru yang lebih baik).

Artinya adalah perbedaan ideologi tidak menghalangi seseorang antara bergaul mesra dengan orang yang ideologinya berbeda. Pandangan-pandangan keagamaan dan politik bisa bertemu untuk menghasilkan suatu model pandangan baru.

Dunia sudah berubah. Perang dengan senjata tidak terjadi di setiap negara. Bahkan kini banyak perang justru karena berlandaskan agama, tentu pandangan agama yang kurang tepat. Kebangkitan puritanisme agama yang berekses pada radikalisme pemahaman agama dan terorisme justru yang kini menjadi ancaman nyata.

Pendidikan rekonsiliasi

Pesan penting dari tragedi 1965 dan pasca 1965 adalah betapa bangsa Indonesia sampai hari ini belum sepenuhnya siap dengan segala perbedaan. Baju politik menjadi sinyal untuk diganyang. Dan betapa masyarakat arus bawah, belum terbiasa dengan kultur cek dan ricek, menggali informasi terlebih dulu.

Spirit Gus Dur untuk mencabut Tap MPRS No 25 Tahun 1966 dan meminta maaf pada korban PKI adalah bagaimana kita menyadari pluralitas yang ada di Indonesia, dengan mengedepankan sikap menghormati seraya menghilangkan egoisme sektarian.

Tragedi 1965 tidak boleh dilupakan dan patut dikenang agar sejarah tersebut tidak lagi terulang. Generasi hari ini perlu belajar agar tidak mudah termakan propaganda. Kedewasaan berpikir, kejernihan melihat peristiwa, dan mengaitkan dengan kondsisi global, perlu dilakukan sebagai antisipasi.

Rekonsiliasi sudah dilakukan oleh anak-anak pahlawan revolusi dan anak-anak pemimpin PKI dengan membentuk Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) pada 2015. Amelia Yani (putri Ahmad Yani) dan Ilham Aidit (anak DN Aidit) merupakan anggotanya. Jika orang yang ayahnya menjadi korban saja mau rekonsiliasi, mengapa kita tidak mau melakukannya juga?

Menonton film G30S PKI dapat dijadikan titik pijak untuk pendidikan rekonsiliasi generasi muda (siswa). Film Jagal dan Senyap penting ditonton untuk melihat dampak dari peristiwa G30 S. Dengan banyaknya sumber-sumber sejarah dari berbagai perspektif, justru akan memperkaya khasanah. Siswa mesti diajak untuk melihat sebuah peristiwa dari beragam sudut pandang. Kebenaran tidak pernah tunggal. Tetapi nyawa hilang sia-sia tidak boleh terulang.

Buku Benturan NU-PKI juga memberi gambaran bahwa rekonsiliasi di masyarakat otomatis dilakukan oleh NU terhadap keluarga PKI. Ini menjadi modal berharga, karena menunjukkan bahwa kultur kita sebetulnya adalah rekonsiliaitif. Meskipun tidak menutup kemungkinan negara untuk meminta maaf pada korban atas tragedi yang melibatkan pemerintah atau alat negara.

Pendidikan rekonsiliasi dilakukan untuk menciptakan harmoni di masyarakat. Konflik itu akan selalu ada, dan pintu rekonsiliasi akan selalu terbuka. Kesadaran hari ini bahwa isu PKI dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politis tertentu, bisa diminimalkan seandainya kita memiliki persepsi yang kuat tentang sejarah. Belajar pada Gus Dur, pendidikan rekonsiliasi bermula ketika memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap peristiwa yang memicu kontroversi.

Junaidi Abdul Munif, pengurus Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) NU Semarang

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR