Penjara dan mitos efek jera

Ilustrasi: Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan keluar usai melakukan penggeledahan di Lapas Klas 1A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/7).
Ilustrasi: Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan keluar usai melakukan penggeledahan di Lapas Klas 1A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/7). | Novrian Arbi /ANTARA FOTO

Barangkali tidak ada pelaku kriminal yang lebih beruntung di Indonesia dari koruptor. Bagaimana tidak? Mereka menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri. Setelah tertangkap, hukumannya pun terbilang ringan. Nyaris tidak ada pelaku korupsi yang dituntut hukuman maksimal, dan hampir selalu divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Masa hukuman pun didiskon dengan berbagai macam jenis remisi. Tidak hanya itu, di penjara pun mereka bisa mendapat fasilitas laiknya hotel bintang lima, bahkan leluasa keluar-masuk dengan berbagai alibi. Tentu, ada “harga” yang harus dibayar untuk itu semua.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin menegaskan untuk kesekian kalinya bahwa hukuman penjara bagi para koruptor hanyalah lelucon belaka.

Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, diduga kuat menerima suap dari tahanan korupsi Fahmi Darmawansyah. Suap itu diberikan agar mendapatkan fasilitas sel tahanan yang nyaman dan mendapat kemudahan keluar-masuk penjara.

Publik yang melek informasi tentu tidak lagi kaget dengan peristiwa ini. Hidup mewah di penjara, keluar-masuk bahkan pelesiran ke luar negeri para terpidana korupsi adalah rahasia umum.

Januari 2010, Artalita Suryani -terpidana kasus suap terhadap Jaksa Untung Tri Gunawan- membuat geger publik setelah sel mewahnya terungkap ke publik.

September 2015 publik kembali dibuat geram oleh tingkah polah napi korupsi. Kali ini aktornya adalah Gayus Tambunan. Berkali-kali ia kedapatan keluar tahanan, dari mulai makan di restoran, melancong ke Singapura sampai menonton turnamen tenis di Bali.

Skandal di penjara Sukamiskin sebenarnya sudah tercium lama oleh publik. Majalah Tempo edisi 50/45 tahun 2017 memuat laporan investigasi jurnalistik bertajuk Tamasya Napi Sukamiskin.

Dalam laporan tersebut disebutkan banyak napi korupsi bebas keluar penjara; pulang ke apartemen, bahkan pulang kampung ke luar Jawa dengan alasan izin berobat. Ihwal fasilitas mewah para napi korupsi Sukamiskin juga dipaparkan secara terang benderang dalam laporan tersebut.

Lalu, apa reaksi pemerintah? Serupa dengan kasus Artalita, Gayus dan lainnya, respons pemerintah tampak hanya merupakan sikap reaktif sesaat. Nyaris tidak ada langkah-langkah berarti yang menjamin peristiwa serupa tidak terjadi di masa depan.

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyebut salah satu fungsi penjara adalah memberi efek jera. Namun, dalam konteks narapidana kasus korupsi, penjara agaknya harus diakui gagal memberikan efek jera bagi penghuninya.

Ketidakberdayaan negara

Publik pantas bertanya, berbeda –misalnya- dengan ketika berhadapan dengan teroris, mengapa negara seolah tidak berdaya di hadapan koruptor? Bukankah korupsi dan terorisme sama-sama merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa?

Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi idealnya tidak hanya berhenti pada tindakan membongkar skandal korupsi dan menangkap para pelakunya. Operasi tangkap tangan yang rutin dilakukan KPK menjadi tidak berarti banyak jika proses hukum setelahnya tidak mencerminkan rasa keadilan publik.

Terbongkarnya skandal suap Kalapas Sukamiskin atas pemberian fasilitas mewah dan ijin keluar pada tahanan koruptor patut dijadikan momentum pemerintah untuk mendesain ulang langkah pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang selama ini berjalan, harus diakui masih cenderung normatif. Strategi penindakan yang selama ini dijalankan KPK tampaknya tidak bersinergi dengan proses hukum lanjutan, yakni penuntutan, vonis terlebih pengawasan pada masa hukuman.

Di sisi penuntutan, para terdakwa kasus korupsi kerap mendapat tuntutan hukum yang terbilang ringan dan tidak setimpal dengan nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku koruptifnya. Tuntutan yang rendah memungkinkan pelaku korupsi mendapat vonis yang lebih rendah dari tuntutan. Alhasil, selain mencederai rasa keadilan publik, praktik hukum yang timpang ini pun rawan dimanfaatkan para koruptor.

Selain rendahnya tuntutan dan vonis, negara juga dirasa kurang maksimal dalam menjalankan hukuman finansial pada koruptor. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti dan perampasan aset-barang bukti. Seturut dataIndonesia Corruption Watch(ICW) total kerugian negara atas tindak pidana korupsi dari tahun 2001-2015 mencapai 203, 9 triliuan rupiah.

Namun, hukuman finansial yang didasarkan putusan pengadilan hanya mencapai 21, 3 triliun rupiah. Ketimpangan itu juga dilatari oleh rendahnya tuntutan jaksa terkait hukuman finansial.

Konsekuensinya, pelaku korupsi biasanya membayar denda atau uang pengganti jauh di bawah nilai nominal yang dikorupsi. Hitung-hitungan secara matematis, banyak koruptor yang tetap untung meski dipenjara dan membayar denda kepada negara.

Menjadi tidak mengherankan jika di penjara, para koruptor tetap bisa hidup dengan mewah; menyulap selnya serupa kamar hotel, hingga pelesiran ke luar negeri. Situasi kian menguntungkan koruptor ketika mekanisme pengawasan di Lapas cenderung semrawut.

Timpangnya jumlah narapidana dengan penjaga Lapas membuat kerja pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi itu kian diperparah dengan kenyataan rendahnya tingkat kesejahteraan hidup para pegawai Lapas. Gaji yang rendah, dan pengawasan yang longgar telah membuka kemungkinan terjadinya persekongkolan antara pegawai Lapas dan napi korupsi.

Penjara berwibawa

Pemberantasan korupsi idealnya merupakan upaya integratif dari langkah pencegahan, penindakan serta pemberian hukuman. Sayangnya, seperti dikatakan di atas, selama ini pemberantasan korupsi cenderung berdiri sendiri-sendiri.

Di level pencegahan, belum ada langkah yang benar-benar memiliki visibilitas pada upaya pencegahan korupsi. Revolusi mental yang selama ini digaungkan rezim yang tengah berkuasa pun tampaknya hanya berakhir sebagai jargon belaka.

Mungkin hanya upaya penindakan yang aktif dilakukan KPK yang cukup memuaskan, atau setidaknya memenuhi harapan publik. Keberadaan KPK menyuntikkan rasa optimisme pada publik bahwa masih ada institusi yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

Kita mengakui, KPK bukan lembaga suci yang tanpa dosa dan noda, namun dedikasi orang-orang di dalamnya -misalnya Novel Baswedan yang harus mengalami serangkaian peristiwa teror- patut kita apresiasi. Sangat disayangkan ketika komitmen, dedikasi dan pengorbanan KPK itu justru dimentahkan oleh institusi penegak hukum yang lain.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai induk yang membawahi Lapas idealnya melakukan reformasi besar-besaran. Terulangnya kasus-kasus suap di penjara entah oleh napi korupsi atau napi narkoba menunjukkan lemahnya penegakan hukum di internal Kemenkumham.

Sanksi berat selama ini hanya kerap menjerat para pegawai Lapas tingkat bawah, yang bersentuhan langsung dengan napi. Sementara para pejabat tingginya acapkali hanya menerima sanksi administratif, pencopotan jabatan tanpa pemecatan atau mutasi.

Penjara seharusnya menjadi tempat yang memberikan efek jera bagi pelaku kriminal. Untuk itu, penjara harus menjadi institusi yang berwibawa. Membuat penjara berwibawa dapat dimulai dari memastikan para pemangku kebijakan di dalamnya memiliki integritas. Tanpa integritas para pegawainya, penjara tak ubahnya seperti taman bermain bagi para koruptor.

Siti Nurul Hidayah, eneliti, alumnus UIN Yogyakarta
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR