Penutupan perlintasan sebidang

Ilustrasi: Warga berada di dekat spanduk penolakan penutupan perlintasan Kereta Api di bawah "flyover" Janti, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (31/10).
Ilustrasi: Warga berada di dekat spanduk penolakan penutupan perlintasan Kereta Api di bawah "flyover" Janti, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (31/10).
© Andreas Fitri Atmoko /ANTARA FOTO

Keberadaan perlintasan sebidang, yaitu persilangan rel kereta api (KA) dengan jalan, sangat problematik dan dilematik.

Hal itu menjadi problematik karena menghadirkan sejumlah masalah -mulai dari persoalan kemacetan, keselamatan, hingga kedisiplinan masyarakat. Bahkan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar pada saat terjadi kecelakaan.

Hal yang sama menjadi dilematik. Kalau tidak ditutup, akan makin banyak jumlah korban jiwa yang jatuh di perlintasan sebidang. Namun kalau ditutup, akan menimbulkan persoalan akses mobilitas bagi warga yang tinggal di sekitar perlintasan sebidang.

Tarik-tarikan keduanya itu amat kuat. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap keselamatan warga, operator ingin secepatnya menutup. Sebaliknya warga sekitar, yang menggunakan perlintasan sebidang untuk melakukan mobilitas, ingin tetap mempertahankannya. Tarik-tarikan keduanya itu semakin rumit ketika penguasa lokal turut mengintervensi ke dalamnya, seperti yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 31 Oktober2017 telah terjadi penutupan perlintasan sebidang di Janti oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Nasional bersama dengan Dinas Perhubungan DIY. Alasannya, di perlintasan sebidang di Janti telah terdapat perlintasan tidak sebidang, yaitu berupa flyover.

Selain Janti, ada dua tempat lain lagi perlintasan sebidang di wilayah DIY yang direncanakan untuk segera ditutup; yaitu Lempuyangan (Kota Yogyakarta) dan Sentolo (Kulon Progo). Hanya saja penutupan perlintasan sebidang di Sentolo masih menunggu perbaikan akses jalan alternatif. Sedangkan penutupan perlintasan sebidang di Lempuyangan menunggu momentum yang tepat; masih proses negosiasi dengan Pemkot Yogya.

Namun seluruh rencana program penutupan sejumlah perlintasan sebidang tersebut tampaknya ditunda dulu untuk sementara -sampai masyarakat dapat memahami arti pentingnya penutupan perlintasan sebidang tersebut. Penundaan itu mempertimbangkan penolakan dari masyarakat sekitar atas penutupan perlintasan sebidang di Janti.

Penolakan juga disampaikan oleh DPRD Provinsi DIY. Bahkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pun menyatakan keberatannya, dan akan menyampaikan keberatan tersebut secara tertulis kepada Menteri Perhubungan.

Respon dari Pemprov DIY terhadap penutupan perlintasan sebidang ini tentu berpengaruh terhadap semangat Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) untuk melakukan penutupan sejumlah perlintasan sebidang yang sudah memiliki perlintasan tidak sebidang. Sebab, meskipun bermaksud mulia, program penutupan perlintasan sebidang itu akan diupayakan seminim mungkin berdampak pada timbulnya kegaduhan di masyarakat.

Amanat Regulasi

Penertiban dan penutupan perlintasan sebidang, terutama di lokasi-lokasi yang sudah memiliki perlintasan tidak sebidang -baik berupa flyover maupun underpass, sesungguhnya merupakan amanat regulasi perkeretaapian. Yaitu, UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Pasal 91 mengamanatkan:

  1. Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang
  2. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.

Dalam penjelasan pasal 91 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "tidak sebidang" adalah letak jalur kereta api tidak berpotongan secara horizontal dengan jalan, tetapi terletak di atas atau di bawah jalan. Perlintasan antara jalur kereta api dan jalan yang sebidang, yang telah ada sebelum ditetapkan undang-undang ini, diupayakan untuk dibuat tidak sebidang secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pasal 91 UU No. 23/2007 itulah DJKA melalui Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melaksanakan program penutupan perlintasan sebidang, terutama di lokasi-lokasi yang sudah memiliki perlintasan tidak sebidang. Jumlah perlintasan sebidang yang telah memiliki perlintasan tidak sebidang saat ini masih minim sekali, kurang dari 10%.

Secara nasional, jumlah perlintasan sebidang yang ada di Jawa dan Sumatera mencapai 5.829 perlintasan. Namun dari jumlah tersebut, perlintasan yang resmi dan dijaga oleh petugas KAI berjumlah 1.194 perlintasan. Perlintasan resmi/berizin tapi tidak terjaga berjumlah 3.456. Sedangkan perlintasan tidak resmi alias tidak memiliki izin dan tidak dijaga berjumlah 1.174. Di perlintasan-perlintasan yang tidak dijaga itulah sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

Program penutupan perlintasan sebidang oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan sebetulnya tidak asal-asalan. Program penutupan penutupan perlintasan sebidang hanya dilakukan terhadap perlintasan sebidang yang sudah memiliki jalan alternatif berupa flyover, atau underpass, atau frontage road, atau jalan kolektor. Program tersebut juga dilakukan terhadap perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan - yang ditutup pada saat pasca terjadinya kecelakaan di lokasi. Juga dilakukan terhadap cikal bakal perlintasan sebidang dengan lebar kurang dari dua meter.

Secara filosofis, pembangunan perlintasan tidak sebidang -baik itu flyover, underpass, frontage road, maupun jalan kolektor- itu sifatnya menggantikan (substitusi) terhadap perlintasan sebidang. Pada saat perlintasan tidak sebidang sudah terbangun, semestinya perlintasan sebidangnya ditutup. Namun karena ada problem desain perlintasan tidak sebidang -yang tidak mengakomodasi kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki, akhirnya perlintasan tidak sebidang itu bukan berfungsi sebagai substitusi, melainkan justru pelengkap atau alternatif.

Mengapa perlintasan sebidang itu harus ditutup?

Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun (2004-2017) ada 475 orang meninggal dunia, 533 orang luka berat, dan 274 orang luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Dengan kata lain, setiap tahunnya rata-rata 36,53 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di perlintasan sebidang.

Jika dibiarkan, jumlah korban akan semakin banyak. Risiko tampak nyata terlebih bila di jalur Jakarta - Surabaya lintas selatan sudah beroperasi rel ganda, dan Jakarta - Cikarang beroperasi double-double track (empat jalur rel KA), dan Jakarta - Surabaya lintas utara dibangun KA semi cepat.

Jadi penutupan perlintasan sebidang yang telah memiliki perlintasan tidak sebidang itu suatu keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan lagi, demi menjaga keselamatan warga maupun perjalanan KA itu sendiri.

Salah Persepsi

Salah satu penyebab tarik ulur penutupan perlintasan sebidang itu adalah salah persepsi masyarakat terhadap fungsi perlintasan sebidang. Masyarakat umumnya memersepsi bahwa perlintasan sebidang itu dimaksudkan untuk mengamankan perjalanan kendaraan bermotor atau pengguna jalan lainnya yang melintasi rel KA.

Padahal, yang betul sesuai dengan amanat UU No. 23/2007 pasal 92 ayat 1, keberadaan persimpangan sebidang yang dijaga itu demi keselamatan perjalanan KA. Oleh karena itu, kalau ada orang tertabrak di perlintasan sebidang tidak bisa disebut kecelakaan KA, melainkan kecelakaan lalu lintas.

Namun karena salah persepsi itu sudah berlangsung puluhan tahun, akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Diperlukan waktu lama untuk mengedukasi publik agar salah persepsi tersebut tidak terus terjadi.

Di sisi lain, pada saat akan membangun flyover maupun underpass, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan wajib memberikan akses bagi pejalan kaki maupun kendaraan tidak bermotor -seperti sepeda, becak, dokar, gerobak, dan sejenisnya. Mereka memiliki hak yang sama untuk melakukan mobilitas geografis. Oleh karena itu negara wajib memfasilitasinya.

Bila hak mobilitas warga pejalan kaki, pengguna sepeda, becak, dokar, gerobak, dan sejenisnya dijamin, maka penutupan perlintasan sebidang yang telah memiliki perlintasan tidak sebidang tidak akan menimbulkan resistensi. Namun bila hak mobilitas mereka tidak difasilitasi, tentu tetap akan muncul resistensi. Jadi penting sekali merevisi seluruh desain perlintasan tidak sebidang -baik flyover maupun underpass- agar dapat diakses bagi pejalan kaki, sepeda, becak, dokar, dan lainnya.

Darmaningtyas, Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi) dan Kabid Advokasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia)
MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.