Perlukah transaksi gratis bisnis daring dikenai pajak?

Foto ilustrasi transaksi daring.
Foto ilustrasi transaksi daring. | Shutterstock

Pemerintah berencana mengenakan pajak bisnis daring (online). Alasannya, bisnis daring belum tersentuh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Pajak Penghasilan (PPh). Pajak disetorkan oleh para pemilik bisnis daring kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana ini memicu reaksi para pelaku dagang di internet. Menurut kalangan ini, pengenaan pajak industri e-commerce perlu dibedakan karena model bisnisnya berbeda-beda. Sebagai contoh, pada model ritel online. Semua stok barang diatur oleh pemilik situs, karena itu seharusnya pengenaan PPN dan penyetorannya dilakukan oleh pemilik situs.

Pada model bisnis market place, yang hanya menyediakan tempat usaha untuk para pedagang yang berjualan di situs mereka, mekanismenya lain lagi. Seharusnya pemungutan dan penyetoran PPN, dilakukan oleh para pedagang tersebut. Bukan oleh perusahaan pemilik situs.

Saya tergoda untuk urun rembug atas isu ini, khususnya mengenai pengenaan pajak di ruang iklan (inventory) gratis milik penyelenggara bisnis daring di market place.

Dalam model bisnis ini, pemilik barang diberi ruang gratis untuk menayangkan barang dagangannya, dan bentuk-bentuk lain dalam bisnis daring. Direktorat Jenderal Pajak menganggap pemberian cuma-cuma ini ada nilai moneternya, dan ada nilai tambah ekonomisnya yang harus dikenai pajak.

Menurut saya, Direktorat Jenderal Pajak tidak salah, tetapi juga tidak betul secara keseluruhan. Saya hanya akan membahas masalah ini dari sisi bisnis, peta persaingan yang adil dengan perusahaan asing, dan dari sisi pengenaan pajaknya.

Pemberian ruang, tempat, screen, atau inventory (selanjutnya saya tulis dengan "inventori" saja) secara cuma-cuma kepada pengguna adalah untuk mendapatkan pengunjung (traffic) sebanyak-banyaknya. Mengapa traffic menjadi begitu penting? Tanpa traffic, situs bisnis online sama sekali tidak ada harganya; tidak bisa untuk berjualan, memberi informasi, atau untuk tempat beriklan.

Para penyelenggara bisnis di internet, baik itu berupa market place, e-commerce, media, dan lain-lain, mendambakan traffic yang besar. Dengan traffic yang besar, kemungkinan untuk menaikkan nilai perusahaan, mendapatkan tarif iklan yang lebih tinggi, semakin terbuka. Bahkan mungkin saja memunculkan bidang bisnis yang baru.

Pada saat sebuah situs dibangun, di dalamnya ada ruang inventori untuk menayangkan barang, pesan, atau berita yang tidak terpisahkan. Begitulah esensi bisnis daring. Inventori yang tercipta, baik digunakan atau tidak oleh pengguna, sudah tersedia secara otomatis.

Sumber daya ekonomi yang namanya inventori (dalam bisnis daring) itu sangat melimpah. Harganya pun sangat bervariasi, dari mulai nol sampai jutaan. Harganya juga naik turun, karena dipengaruhi situasi tertentu. Salah satunya adalah traffic pengunjung.

Seandainya pemberian inventori gratis oleh situs market place dikenai pajak, pengguna akan lari. Mereka tidak mau lagi menggunakan layanan tersebut untuk berdagang. Konten pun berkurang, sehingga pengunjung pun hilang. Beban pajak pelaku bisnis online, menjadi beban perusahaan penyelenggara.

Pengenaan pajak pada transaksi gratis ini, kemudian malah bisa membuat penyelenggara bisnis online semakin sulit untuk berkembang. Ini jika ukuran keberhasilannya adalah besaran traffic.

Pertanyaan saya adalah apakah inventori yang tidak terpakai atau tersisa di sebuah situs perlu dipajaki? Inventori yang terpakai maupun yang tidak terpakai itu substansinya sama. Jadi pemajakan untuk pemberian inventori online secara cuma-cuma, kurang bijak dilakukan.

Kalaupun mau dipajaki, bagaimana menentukan dasar perhitungan pajaknya? Ini akan menjadi celah perdebatan karena pengenaan pajak tidak didasarkan pada transaksi dengan aliran uang. Pemberian ruang gratis seperti ini, tidak ada aliran uangnya bagi penyelenggara. Hanya pengguna yang bertransaksi dengan pengunjung.

Dengan tidak memajaki pemberian cuma-cuma, pajak yang dianggap hilang, misalnya sebesar Rp5, justru akan berpotensi naik menjadi Rp200. Ini karena nilai perusahaan dan harga iklan di situs bisa naik, berkat pengunjung (traffic) yang berkembang. Naiknya jumlah tenaga kerja yang diserap bisnis daring juga akan menambah pemasukan pajak dari pendapatan karyawan.

Pembahasan yang terakhir adalah dari aspek persaingan usaha. Saat ini raksasa-raksasa internet telah beroperasi di Indonesia. Mereka melakukan praktik bisnis dengan memberikan layanan cuma-cuma bagi pengguna internet. Pertanyaan saya, bagaimana pemerintah akan memajaki mereka dalam transaksi pemberian cuma-cuma ini?

Persoalannya kembali seperti apa yang saya jelaskan di atas, bahwa objek pemajakannya tidak punya nilai moneter yang standar; selain perusahaan mereka berbasis di luar negeri, yang tidak melakukan pemungutan pajak atas transaksi pemberian cuma-cuma ini.

Pemajakan seperti ini terlalu prematur. Seharusnya pemerintah ikut memupuk bisnis daring supaya menjadi sehat dan besar. Pajak hanya dikenakan pada nilai tambah perusahaan dan pada harga jual inventori iklan yang tarifnya lebih mahal. Bukan memajaki perusahaan yang baru berdiri dengan pajak imajiner.

Menurut saya, Direktorat Jenderal Pajak harus berhati-hati untuk mengambil pajak dari bisnis daring. Bisnis ini masih baru bagaikan bayi. Perlu disurvei lebih dulu, apakah pemajakan-pemajakan bisnis online akan merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau malah akan menghambat pertumbuhan.

Ada kemungkinan undang-undang pajak kita sudah kedaluwarsa untuk diterapkan dalam bisnis daring yang masih baru ini. Pajak memang dibutuhkan. Tapi yang lebih penting harus ada dulu bisnis yang menguntungkan, baru setelah itu bisa dikenai pajak.

*) Penulis adalah CFO GDP Venture, tinggal di Jakarta.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR