Perppu ormas dan demokrasi Pancasila

Menko Polhukam Wiranto (kiri) bersama Menkominfo Rudiantara memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Menko Polhukam Wiranto (kiri) bersama Menkominfo Rudiantara memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
© Rosa Panggabean /ANTARA FOTO

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), sebetulnya bisa ditarik ke dalam perdebatan yang lebih substansial tentang kedudukan sebuah ideologi dalam demokrasi kita.

Jika kita amati, ideologi Pancasila pernah mengalami kejayaan pada masa Suharto. Bahkan bisa dikatakan kunci sukses Jenderal Suharto dalam mendapatkan mandat Supersemar karena alasan mempertahankan Pancasila.

Rezim Suharto mengabadikan hari Kesaktian Pancasila dengan mengaitkannya dengan peristiwa G30S PKI. Hari Kesaktian Pancasila adalah upaya simbolisasi kemenangan Pancasila atas ideologi-ideologi yang lain, meskipun PKI sendiri saat itu tidak anti Pancasila. Asosiasi PKI sebagai anti Pancasila baru terjadi ketika rezim Suharto mengaitkan PKI dengan ateisme.

Asas Tunggal Pancasila sebagai ideologi tunggal semakin berjaya saat Suharto meresmikan UU ormas pada tahun 1985. UU ini diresmikan setelah dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan Pancasila sebagai asas organisasi mereka. NU mengakuinya pada 1984 dan Muhammadiyah mengakui pada 1985.

Di dalam UU tersebut jelas ditekankan bahwa Pancasila harus menjadi dasar ideologi negara dan warga negara -yang diatur melalui ormasnya. Bahkan, ketika MUI didirikan pada 1975, organisasi ulama ini langsung menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi organisasi, meskipun saat itu MUI dipimpin oleh Buya Hamka. Artinya, Pancasila saat itu -sebagian berkat represi rezim Suharto- berhasil menjadi ideologi bangsa dan negara.

Desakralisasi Ideologi Negara

Reformasi 1998 bukan hanya merupakan kekalahan rezim Suharto, namun juga kekalahan penerapan Pancasila model Pak Harto yang tertutup. Mengapa Pancasila model Pak Harto kalah? Karena Pancasila model itulah yang menjadi salah satu perkara awal yang digugat oleh banyak kalangan pada masa era reformasi. Kalangan aktivis pada saat itu menuduh Pak Harto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul.

Dengan reformasi, Pancasila dihapus dari keharusan sebagai asas tunggal. Tap MPR Nomor XVIII Tahun 1998 menghapus asas tunggal dan sekaligus keberlakuan UU Nomor 8 1985 Keormasan, yang dalam pasal pasal 2 ayat 1 UU itu disebutkan "organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas."

Oleh karena itu sejak penerbitan Tap MPR di tersebut atas, Pancasila sebenarnya hanya berfungsi sebagai ideologi negara; bukan sebagai ideologi warga negara karena warga negara melalui ormas boleh menggunakan ideologi di luar Pancasila. Tidak heran apabila kemudian banyak ormas-ormas bermunculan dan menggunakan agama sebagai dasar ideologi mereka.

Dari sini kita bisa mengatakan bahwa desakralisasi ideologi Pancasila adalah kesuksesan rezim reformasi, terutama Presiden Habibie. Kepemimpinan nasional pasca-Habibie dan Megawati -bahkan paruh pertama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- ikut menikmati keberhasilan reformasi tersebut; sampai penerbitan UU Ormas pada tahun 2013, yang mengembalikan kembali Pancasila sebagai ideologi negara dan warga negara.

Dalam perspektif demokrasi, pembatalan UU Ormas 1985 merupakan titik awal dari Indonesia untuk memasuki model demokrasi liberal. Salah satu tanda dari demokrasi liberal adalah kebolehan beroperasinya paham, aspirasi bahkan ideologi yang berlawanan dengan ideologi bangsa tersebut. Dalam ilmu politik, fenomena ini disebut dengan istilah "political tolerance."

Toleransi Politik

Toleransi politik (political tolerance) adalah paham yang memberikan ruang yang setara kepada berbagai aliran politik di dalam sebuah negara demokrasi. Tidak semua bentuk demokrasi menjalankan toleransi politik karena konsep demokrasipun sangat luas.

Secara umum, persyaratan minimal menjadi negara demokrasi adalah menjalankan Pemilu secara rutin dan reguler. Demokrasi yang baru bisa menyelenggarakan Pemilu secara reguler masih dikategorikan sebagai demokrasi minimal dan atau elektoral.

Selain harus melaksanakan prosedur demokrasi, untuk menuju demokrasi yang substantif kita juga harus melaksanakan aspek-aspek non-prosedural seperti pengakuan kebebasan sipil dan politik serta penegakan hukum. Aspek non prosedural itulah yang menjadi inti dari apa yang ingin diraih di dalam demokrasi.

Dalam konteks toleransi politik, selain sebagai tempat warga negara berteduh dan hidup, negara juga berfungsi sebagai the marketplace of ideas. Dalam pasar ide ini, seluruh pihak diberikan kebebasan untuk menawarkan produknya kepada warga negara. Mereka akan dianggap sukses jika ide yang dipasarkan banyak diminati oleh pembeli.

Tidak hanya harus menerima keberadaan bermacam-macam ide politik, toleransi politik juga harus menuntut jaminan bagi ide-ide politik tersebut untuk memiliki akses yang setara dalam pasar ide. Suatu saat pasar ide tersebut bisa saja secara legal meluaskannya sebagai ide yang dominan dan menang.

Batas yang tidak bisa ditolerir di dalam gerakan ini adalah terjadinya kekerasan dalam memasarkan ide tersebut -seperti soal terorisme atau sejenisnya. Dalam sistem toleransi politik, seluruh bentuk pemasaran ideologi -bahkan ideologi itu yang menggerogoti bangsa sekalipun- itu dibolehkan.

Di sinilah kita bisa memahami bahwa negara seperti Inggris, Amerika, dan Australia masih bisa memberikan izin beroperasinya Hizbut Tahrir dan beberapa organisasi lainnya. Mereka tidak takut dengan musuh-musuh ideologi bangsa dan negara. John Sullivan mengatakan "tolerance is putting up with that with which one disagrees."

Hal yang demikian itu baru bisa terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi liberal. Konsep toleransi politik adalah hal yang membedakan demokrasi liberal dengan demokrasi-demokrasi yang lainnya (minimalis, elektoral dan poliarkhi). Selain memberikan keleluasaan organisasi kepada Hizbut Tahrir, negara-negara demokrasi liberal juga membolehkan Ahmadiyah, Bahaiyyah, sekte-sekte agama lain dan -sudah barang tentu- kaum pro aborsi serta juga LGBT untuk hidup.

Jadi kritik yang tepat atas penerbitan Perppu Ormas oleh Jokowi itu sebetulnya bukanlah kritik dari perspektif demokrasi biasa; apalagi demokrasi Pancasila, karena demokrasi Pancasila itu mengenal batas.

Sejak kita menyepakati demokrasi Pancasila sebagai jalan tempuh demokrasi kita bersama, sejak itu pula kita mengenal batas. Yakni batas-batas yang ditafsirkan dari kelima sila Pancasila dan juga konstitusi kita. Termasuk dalam batas itu adalah belum bisa menerima sepenuhnya kebebasan sipil -seperti berideologi di luar ideologi bangsa, kebebasan agama, dan lain sebagainya.

Selama kita masih berpandangan bahwa Perppu itu hanya merupakan ancaman bagi HTI -dan bukan bagi Ahmadiyyah, Syiah, LBGT dan lainnya, maka pandangan itu adalah hal yang biasa saja dan kurang ampuh untuk mengritik Perppu.

Syafiq Hasyim, dosen pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapatkan gelar Dr. Phil. dari Freie Universitaet, Berlin, Jerman.
MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.