PENDIDIKAN KARAKTER

Perpres PPK dan pendidikan karakter Pancasilais

Ilustrasi: lambang Garuda Pancasila
Ilustrasi: lambang Garuda Pancasila | salamsemangat /Shutterstock

Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjadi jawaban atas kisruh Full Day School (FDS) yang "membenturkan" NU-Muhammadiyah. Menelisik materi PPK, terutama tentang karakter Pancasila, Perpres ini merupakan kelanjutan dari Perppu No 2 Tahun 2017 tentang ormas yang juga bertitik pijak pada Pancasila.

Penguatan Pendidikan Karakter berkelindan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Salah satu tujuan PPK adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

Diskursus betapa pentingnya pendidikan karakter dalam proses pendidikan kita ramai diperbincangkan dalam rangka menghasilkan peserta didik yang unggul. Krisis multidimensi berpangkal tolak dari ketiadaan karakter pemimpin bangsa, tataran elite politik, sosial, budaya, dan tokoh masyarakat lain yang sesungguhnya patut dijadikan teladan. Imbas dari itu adalah konflik horisontal antar-masyarakat, yang semakin riuh di media sosial.

Nihilnya pendidikan karakter muncul seiring anomali Pancasila yang mengalami pasang surut di negeri ini. Hari lahir Pancasila (1 Juni) dan hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober) menjadi momentum untuk mengembalikan Pancasila ke dalam ingatan kolektif bangsa. Orde Reformasi menjadi pembeda tegas dalam proyek "pembumihangusan" trauma Orde Baru. Reformasi sekaligus menghapus ingatan akan hari kesaktian Pancasila.

Marjinalisasi Pancasila dari ingatan bangsa sesungguhnya karena terlalu lama Pancasila dipolitisasi demi keuntungan kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan. Pancasila menjadi aset politik untuk meneguhkan hegemoni dengan menjadikannya sebagai mitos ideologi yang tak boleh diganggu gugat dan kritik. Pancasila menjadi serupa proyek industri besar pikiran, lengkap dengan mesin-mesinnya (Enzensberger, dalam Piliang, 2005).

Secara substansi, Pancasila menyiratkan pesan-pesan kehidupan, baik agama/keyakinan religiusitas (sila ke-1), budaya/adab (sila ke-2), nasionalisme (sila ke-3), politik (sila ke-4), hukum dan ekonomi (sila ke-5). Kelima elemen ini merupakan kebutuhan asali manusia, baik sebagai individu maupun komunalisme bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagi masyarakat Indonesia, pendidikan hanya dipahami sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan, baik ekonomi maupun politik. Pendidikan menjadi ajang penjenjangan struktural. Untuk masuk strata pendidikan yang lebih tinggi, anak didik harus menempuh pendidikan pada strata di bawahnya. Jadi orang semata menempuh pendidikan adalah sebagai sarana untuk naik tingkatan.

Lantas bagaimana jika seseorang telah menempuh tingkat pendidikan paling tinggi dan telah berhasil mencapai tujuan ekonomi dan politik? Boleh jadi semua nilai-nilai yang diajarkan pada tiap jenjang pendidikan juga akan ikut lenyap. Karena memang bukan itu tujuan menempuh pendidikan. Maka percuma saja jika pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah, karena juga akan lenyap.

Paradigma pendidikan sebagai sarana ini dikritik oleh Mochtar Buchori (1994) yang mengatakan bahwa pendidikan adalah tujuan, bukan sarana (Muarif, 2008). Kalau boleh diandaikan bahwa karakter selalu berjalan paralel dengan pendidikan, inilah yang menjadi tujuan itu. Karakter seharusnya menjadi apa yang dikatakan oleh Paulo Freire sebagai kesadaran (conscienzacao). Pencapaian ekonomi dan politik hanya sebuah sarana.

Menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi, pilar, dan falsafah manusia adalah keniscayaan bagi Indonesia yang majemuk. Pancasila menjadi cara bagi manusia untuk meneguhkan identitas, romantisme kejayaan masa lalu, mengambil sikap atas kondisi kekinian, serta proyeksi dan tantangan ke depan, baik sebagai bangsa maupun sebagai warga negara.

Gus Dur pernah mengatakan substansi Pancasila telah ada dalam Bhinneka Tunggal Ika (berbeda tapi satu jua). Pancasila memiliki spirit perbedaan yang dibingkai dalam semangat persatuan. Spirit inilah yang sebetulnya merupakan cikal bakal karakter. Pendidikan karakter, untuk mencetak manusia yang bertakwa dan terampil, telah diamanatkan undang-undang Sisdiknas 2003. Tujuan mulia ini harus didukung seluruh elemen pendidikan -struktural maupun kultural.

Namun perlu diingat bahwa karakter adalah hal yang bersifat abstrak, tak bisa dilihat secara kasat mata. Indikator keberhasilan karakter tidak bisa diukur dengan standar nilai yang diangkakan. Karena itu wilayah untuk mencangkokkan pendidikan karakter sebetulnya berada di wilayah kultural. Lewat keteladanan sikap hidup para negarawan, ulama, tokoh masyarakat, tokoh publik, dan orang-orang biasa yang mudah diakses publik.

Di masa lalu kita sebetulnya telah memiliki pelajaran PMP atau PPKn yang bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan ideologi Pancasila serta pendidikan kewarganegaraan. Sayangnya, keberhasilan pembelajaran PMP dan PPKn diukur lewat ujian tertulis dengan multiple choice (pilihan ganda).

Dengan begitu, palajaran yang semestinya berorientasi pada pembentukan karakter ini jatuh pada sifatnya yang paling banal; diukur dengan nilai. PMP dan PPKn menjadi pelajaran hafalan. Internalisasi materi pelajaran yang seharusnya menyatu dalam diri siswa, yang berdampak pada perilaku siswa itu, luput dari bidikan. Mestikah pendidikan karakter meniru kegagalan pendidikan PMP dan PPKn?

Kita sering terlalu ceroboh mengukur hal-hal yang bersifat abstrak, relatif, dan kontekstual dengan angka-angka. Cara ini memang paling mudah dilakukan, tapi sesungguhnya kita telah mengonstruksi anak didik untuk berpikir tekstual (letterlijk) dan buta memahami situasi dan kondisi. Karakter, di sisi lain, adalah bagaimana manusia dapat memahami kenyataan yang berbeda-beda sehingga akan memunculkan sikap yang tepat.

Tanpa konsep yang jelas, pendidikan Pancasila hanya menjadi pelajaran gugur kewajiban, menjadi pelajaran sekadar. Padahal yang menjadi output dari pelajaran Pancasila adalah sejauh mana nilai-nilai Pancasila menjadi sikap keseharian siswa yang akan terus dibawa sampai dewasa.

Agus R Sarjono (Horison, September 2003) menulis catatan kebudayaan tentang seragam. Lokus tulisan Sarjono adalah pada proses penyeragaman manusia Indonesia melalui seragam sekolah. Seragam adalah atribut wajib di sekolah, yang melanggar ketentuannya akan dikenai hukuman. Seragam menjadi identitas untuk membedakannya dengan yang lain (the others). Seragam melahirkan faksi-faksi, aku-kau, kita-mereka.

Penyeragaman ini menimbulkan pola pikir yang seragam. Mata pelajaran juga menjadi seragam, bergantung kebijakan pemerintah. Kita mendapati keseragaman ini tidak hanya di dunia pendidikan, namun juga kehidupan yang lain. Secara tak langsung penyeragaman ini telah mematikan karakter siswa yang unik.

Dia kemudian membenturkan seragam (atribut) dengan kebiasaan membaca buku -yang menurutnya tidak menjadi perhatian di sekolah. Argumentasinya, siswa boleh tak membaca buku, tidak ada target merampungkan membaca sekian buku selama menjadi siswa yang diterapkan oleh sekolah.

Jelas bahwa untuk menumbuhkan karakter siswa, salah satu faktor yang dapat mewujudkannya adalah banyak membaca. Sementara pendidikan kita abai pada kegiatan membaca ini. Kritik Taufiq Ismail bahwa kita adalah bangsa yang "rabun baca dan lumpuh menulis" adalah tepat. Hal itu telah menyebabkan kita invalid (cacat) karakter. Sekolah disibukkan untuk mengejar nilai yang merupakan "hasil/output" pendidikan yang absurd.

Jika memang ingin menjadikan pendidikan karakter sebagai ruh pendidikan nasional kita, maka instrumen yang matang sebagai landasan materi pendidikan karakter harus dipersiapkan. Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang PPK sudah jelas mengatur tugas kementerian dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan PPK, yang perlu lebih diperdalam dengan Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda).

PPK menyasar pendidikan formal, nonformal, dan informal. Langgam model pendidikan tersebut telah mengakomodir pendidikan sebagai struktur dan kultur. Keterlibatan empat kementerian dan pemerintah daerah memerlukan kerja ekstra besar untuk mem-breakdown Perpres menjadi Permen dan Perda yang implementatif sehingga dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan.

Junaidi Abdul Munif, pengurus Lajnah Ta'lif Wa Nasyr PC NU Kota Semarang
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR