TENAGA KERJA ASING

Perpres tenaga kerja asing: antara peluang dan tantangan

Ilustrasi: Pekerja menggarap bagian atap proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Jawa Barat, Rabu (28/3).
Ilustrasi: Pekerja menggarap bagian atap proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Jawa Barat, Rabu (28/3). | Raisan Al Farisi /ANTARA FOTO

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Presiden beralasan, regulasi terkait tenaga kerja asing yang selama ini berlaku terlalu berbelit-belit. Padahal menurutnya, keberadaan tenaga kerja asing dibutuhkan untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi asing.

Namun, tidak semua pihak sependapat dengan kebijakan tersebut. Sebagian masyarakat menilai Perpres tersebut berpotensi menimbulkan beragam masalah di kemudian hari. Mulai dari membanjirnya tenaga kerja asing ilegal, kian sempitnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal sampai efek sekunder lainnya.

Pemerintah sebenarnya telah mempertimbangkan potensi masalah itu secara masak. Itu terlihat dalam poin-poin Perpres yang menegaskan bahwa tenaga kerja asing hanya diperuntukkan untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian spesifik, dimana tenaga kerja lokal belum siap. Perpres tersebut juga menegaskan instansi atau pelaku dunia usaha harus tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal, ketimbang tenaga kerja asing.

Meski demikian, kekhawatiran masyarakat akan pemberlakukan Perpres tersebut tentu bukan hal berlebihan. Di tengah santernya isu perlambatan ekonomi, tingginya angka pengangguran dan kian akutnya persoalan kemiskinan di negeri ini, kekhawatiran tersebut tentu relevan dan wajar adanya.

Keberpihakan

Sejak awal era pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Harus diakui bahwa komitmen itu bukan isapan jempol belaka. Memasuki tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK, sejumlah proyek infrastruktur telah dan tengah diselesaikan.

Kenyataan bahwa banyak proyek infrastruktur dilakukan di luar Pulau Jawa adalah sebuah nilai lebih. Di Kalimantan misalnya, tidak kurang terdapat 24 proyek infrastruktur. Di Sulawesi ada 27 proyek, sementara di Papua dan Maluku masing-masing 13 proyek.

Proyek-proyek infrastruktur tersebut meliputi pembangunan bendungan, pelabuhan, bandara, jalan tol, hingga pembangkit listrik. Total keseluruhan anggaran untuk proyek-proyek ambisius tersebut hingga saat ini tidak kurang dari seribu triliun rupiah.

Kita tentu sepakat bahwa pembangunan infrastruktur adalah syarat mutlak bagi terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai tentu menjadi modal kuat Indonesia dalam kancah persaingan ekonomi global.

Sayangnya, pembangunan infrastruktur secara masif tersebut tidak berbanding lurus dengan upaya membangun sumber daya manusia. Ada kesan, pemerintah cenderung memprioritaskan pembangunan fisik, ketimbang melakukan investasi jangka panjang berupa pembangunan manusia.

Dibanding pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fisik-infrastruktur memang nisbi lebih mudah dilakukan; tidak membutuhkan waktu lama dan hasilnya dapat dirasakan secara empiris.

Paradigma berpikir "serba instan" itulah yang pada akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat sendiri. Perpres tentang penggunaan tenaga kerja asing adalah salah satunya. Meski dilatari motivasi untuk menarik dan memudahkan investasi asing, kebijakan tersebut bukan tanpa menyisakan kemungkinan persoalan.

Persoalan pertama yang paling mungkin muncul ialah membanjirnya tenaga asing ilegal ke Indonesia. Hal itu sangat mungkin terjadi lantaran longgarnya regulasi-birokrasi bagi tenaga kerja asing yang ingin masuk ke tanah air.

Dalam beleid pasal 20 Perpres Tenaga Kerja Asing disebutkan bahwa permohonan visa terbatas (vitas) dan izin tinggal (itas) sementara dapat dilakukan di perwakilan Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan tangan imigrasi.

Kemungkinan persoalan lain ialah terjadinya penyelewengan di lapangan, terutama terkait penggunaan tenaga kerja asing yang ditempatkan pada posisi middle-down, atau pekerjaan di level manajerial, personalia bahkan pekerja kasar. Hal ini tentu akan membuat kesempatan kerja tenaga kerja lokal menjadi kian sempit dan harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang boleh jadi memiliki kualifikasi dan posisi tawar lebih tinggi.

Kemungkinan sekunder lain juga patut dipertimbangkan dalam hal ini. Mulai dari potensi terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal, semisal narkoba atau sejenisnya.

Juga kemungkinan bagi masuknya infiltrasi pengaruh maupun ideologi asing ke Indonesia. Potensi-potensi persoalan itu agaknya luput dari perhatian pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Penting pula untuk dicatat bahwa sejumlah poin dalam Perpres Tenaga Kerja Asing itu dalam banyak hal bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Cacat hukum inilah yang membuat Perpres Tenaga Kerja Asing lemah secara konstitusional dan potensial digugat di Mahkamah Agung (MA).

Ambisi untuk menggenjot akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan infrastruktur idealnya dilandasi dengan spirit dan komitmen keberpihakan pemerintah pada tenaga kerja lokal. Dibutuhkan sebuah upaya radikal untuk menggeser pola pikir "serba instan" ke arah paradigma yang bertumpu pada filosofi continous improvement.

Daya saing

Institute of Management Development (IMD), sebuah lembaga pendidikan bisnis bereputasi internasional yang berbasis di Swiss, pernah melakukan studi tentang peringkat tenaga berbakat dan terampil di dunia pada tahun 2015.

Dalam laporan penelitian bertajuk IMD World Talent Report 2015, Indonesia menempati urutan ke-41, turun 16 peringkat dari setahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-25. Posisi Indonesia berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Rangking ini disusun berdasar setidaknya tiga variabel.

Pertama, bagaimana sebuah negara melakukan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, faktor daya tarik sebuah negara bagi para calon investor asing.

Ketiga, kesiapan sumber daya manusia, utamanya kualitas tenaga kerjanya.

Dari ketiga variabel tersebut, Indonesia hanya unggul di satu variabel, yakni daya tarik investasi asing. The Economist (2016) bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara tujuan investasi terbaik di kawasan Asia Pasifik.

Kenyataan itu tentu memunculkan ironi. Di satu sisi, negara kita merupakan tujuan investasi yang potensial, namun dari segi inovasi teknologi dan kesiapan tenaga kerja kita sama sekali jauh dari siap.

Tenaga kerja kita hanya unggul secara jumlah angkatan kerja. Seturut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja pada 2017 mencapai 131, 55 juta; naik sekitar tiga persen dari tahun 2016. Jumlah angkatan kerja tersebut akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada 2030 karena bonus demografi yang dialami Indonesia.

Sayangnya, peningkatan kuantitas jumlah angkatan kerja itu tidak seiring sejalan dengan peningkatan kualitas. Pada titik inilah, upaya peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi hal yang mendesak dan mutlak dilakukan.

Dalam definisiWorld Economic Forum (WEF), daya saing tenaga kerja diartikan sebagai kemampuan tenaga kerja suatu bangsa dalam menggerakkan perekonomian nasional dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Micheal Porter, dalam The Competitive Advantage of Nationsmenyebut bahwa daya saing sebuah negara ditentukan oleh setidaknya tiga hal.

Pertama, konsumsi domestik atau permintaan dalam negeri atas produk barang dan jasa.

Kedua, keberadaan industri manufaktur dengan skala internasional.

Ketiga, ketersediaan sumber daya alam, bahan baku, modal serta infrastruktur pendukung industri modern.

Keempat, ini yang oleh Porter disebut sebagai yang paling penting, ialah ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Setidaknya ada dua upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Pertama meningkatkan kompetensi, baik di bidang teknis, menejerial maupun kemampuan bahasa asing bagi tenaga kerja Indonesia. Hal itu dapat diwujudkan melalui pendidikan formal bercorak vokasi dengan model link-matchantara jurusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja merupakan jenis pendidikan yang cocok.

Kedua adalah mempercepat sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Sertifikasi kompetensi penting dilakukan guna memproteksi tenaga kerja Indonesia.

Ketiga tentunya mengendalikan atau membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada tenaga kerja lokal untuk mengembangkan diri di pasar dunia kerja.

Upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal tentu mustahil dilakukan tanpa komitmen penuh untuk berinvestasi di bidang pembangunan sumber daya manusia. Dua tahun sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi ini hendaknya dijadikan semacam momentum pembuktian atas komitmen dan keberpihakan pada tenaga kerja lokal.

Siti Nurul Hidayah, peneliti, alumnus UIN Yogyakarta
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR