Perpustakaan, kampus dan pembajakan buku

Ilustrasi: Ruang dalam Perpustakaan Nasional (16/12/2017)
Ilustrasi: Ruang dalam Perpustakaan Nasional (16/12/2017) | Ari Erawan /Shutterstock

Tanggal 14 September kemarin diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan nasional. Perpustakaan adalah rumah bagi buku-buku, menjadi elemen terpenting bagi pengembangan intelektual dan melek literasi, terlebih dalam dunia kampus.

Akan tetapi, Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI) beberapa waktu lalu mengungkapkan jika pembajakan buku -dengan cara menggandakan atau memfotokopi- secara masif paling banyak dilakukan oleh kalangan intelektual di institusi perguruan tinggi. Umumnya dosen dan mahasiswa mendapatkan buku tidak melalui pembelian formal, namun memperbanyaknya secara ilegal. Perilaku demikian seolah sudah menjadi hal lumrah dan hampir dapat dijumpai di semua institusi pendidikan.

Survei yang dilakukan YRCI mencakup tiga ribu responden di lima perguruan tinggi di Indonesia. Semua responden menyatakan pernah melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) dengan memperbanyak buku, terutama buku-buku koleksi perpustakaan, tanpa perijinan dari penerbit atau penulis.

Di dalam tembok kampus, membeli “buku asli” kadangkala menjadi hal yang sulit dilakukan dengan berbagai alasan. Seringkali dosen dan mahasiswa tidak mau capek-capek atau bersusah payah mengunjungi toko buku. Mereka dengan mudah mendapatkan buku yang dibutuhkan lewat perpustakaan kampus dan kemudian memperbanyak sesukanya.

Terlebih untuk buku-buku tertentu memang sulit ditemukan di toko buku umum. Buku-buku yang demikian bersifat eksklusif, dicetak terbatas sesuai dengan peminat atau kalangan tertentu. Buku tentang kajian musik gamelan misalnya, hanya dicetak oleh lembaga atau yayasan (penerbit) yang memiliki perhatian dan minat lebih pada upaya pelestarian dan pengembangan kesenian tradisi.

Penerbit yang demikian tak menjadikan pasar sebagai tujuan utama. Mereka siap merugi, karena misi utama bukan mengambil untung. Buku-buku yang dihadirkan kuantitasnya tidak sebanyak penerbit besar. Otomatis untuk mendapatkan buku itu, mahasiswa Jurusan Karawitan di perguruan tinggi seni terpaksa harus menggandakan atau memfotokopi.

Terlebih, perkembangan teknologi lebih mempermudah agenda penggandaan buku. Toko-toko online bertebaran menawarkan ribuan buku berbentuk e-books(buku elektronik) dengan harga yang jauh lebih murah.

Katakanlah seseorang membeli satu buku dengan harga tiga puluh ribu rupiah, kemudian dibagi secara gratis melalui akun media sosial, blog dan web miliknya. Sehari dapat diunduh seratus orang lebih. Berarti dalam sehari potensi kerugian yang diderita dapat mencapai tiga juta rupiah.

Walaupun sudah ada larangan dalam bentuk undang-undang, namun penindakan sulit dilakukan karena tidak adanya tolok ukur berupa kontrol dan pengawasan yang jelas. Lembaga mana yang berwenang mengawasi dan memberi hukuman terkait masalah ini? Jikalau ada, seberapa besar jangkauan pengawasan mereka untuk mengontrol penyebaran buku secara ilegal di dunia maya?

Bayangkan betapa sulit dan ribetnya jika satu lembaga mengawasi satu juta blog, media sosial dan web yang berpotensi melakukan penggandaan buku.

Belakangan ada upaya atau gerakan untuk mendigitalisasi koleksi buku-buku di perpustakaan kampus. Diharapkan mahasiswa dan dosen tidak harus pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dengan hanya duduk manis di rumah, berbekal laptop atau tablet, mereka sudah dapat membaca buku-buku yang diinginkan. Semakin lama perpustakaan menjadi sepi pengunjung secara fisik namun ramai secara virtual.

Pada titik ini juga belum ada regulasi yang mengatur tentang buku apa saja yang boleh dan tak boleh untuk didigitalisasikan. Adakah pertanggungjawaban kampus sebagai lembaga intelektual kepada penerbit atau penulis buku ketika melakukan digitalisasi? Jika ada, bagaimana bentuk dan formatnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin mendesak untuk dijawab agar kampus atau perguruan tinggi memiliki pedoman yang jelas tentang aturan dan tata acara dalam proses penggandaan buku. Dengan demikian, anggapan yang memandang perguruan tinggi sebagai aktor utama penggandaan buku dapat sedikit dieliminasi.

Kita seringkali menemukan timbunan buku-buku gratis di internet. Dengan hati senang gembira kita menunduh dan menyimpannya. Kita jarang sekali melakukan koreksi atau bertanya, apakah buku-buku tersebut dibagikan secara legal atau sebaliknya? Hampir sama seperti software(bajakan) dalam komputer, kita lebih mementingkan fungsi dan kegunaannya, tidak peduli tentang bagaimana etika dan tata cara mendapatkan.

Kebutuhan akan ketersediaan buku di dunia akademik seperti kampus memang cukup tinggi. Dengan demikian pembajakan dan penggandaan besar-besaran seringkali terjadi di dalamnya. Bukan berarti bahwa peristiwa ini dapat dibiarkan. Namun, selama belum ada regulasi yang jelas, jangan harap praktik itu akan hilang atau berhenti.

Temuan YRCI dan Hari Kunjung Perpustakaan menjadi momentum untuk perbaikan produksi dan reproduksi baru secara legal serta senantiasa melakukan kritik dan koreksi terhadap upaya penggandaan buku secara ilegal.

Buku-buku kini bukan lagi barang langka dan koleksi yang berharga. Buku mengalami kebangkrutan makna dan eksistensi diri. Ia menjadi benda yang dengan mudah digandakan sebanyak yang kita bisa.

Buku-buku semakin bertambah kuantitasnya, namun pertanggungjawaban intelektual di baliknya semakin surut dan luntur. Tidak berlebihan kiranya jika royalti para penulis tak terpenuhi dan penerbit buku semakin merugi.

Perguruan tinggi, sebagai kumpulan orang terpelajar, bertindak menjadi aktor utama penggandaan buku. Hal ini mencerminkan bahwa situasi saat ini sedang “darurat penyelamatan buku”.

Sementara perpustakaan hanya menjadi etalase pajangan buku yang seringkali tidak tersentuh dan tak terbaca karena berbagai alasan –di antaranya adalah kemalasan dan teknologi digital sudah menyediakannya. Perpustakaan pun semakin sunyi dan sepi, sementara buku-buku terbajak semakin masif.

Aris Setiawan, esais, pengajar di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Solo
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR