PMP lagi

Ilustrasi: Pemerintah berencana menghidupkan lagi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila.
Ilustrasi: Pemerintah berencana menghidupkan lagi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Pada saat kecamuk politik semakin menjemukan, pemerintah berencana mengajarkan lagi PMP (Pendidikan Moral Pancasila) di sekolah. Tata kehidupan berbangsa-bernegara dianggap sedang di situasi darurat gara-gara sikap-sikap berjauhan atau berlawanan dengan Pancasila.

Daftar keburukan semakin bertambah dan menimbulkan cemas. Pemerintah tak mau Indonesia berantakan oleh pemikiran atau tindakan meremehkan Pancasila. Sekian peristiwa sudah mengesankan ada ikhtiar-ikhtiar menjadikan Pancasila terpencil atau tersingkir.

Usulan pemerintah mendapat tanggapan beragam berdalih pendidikan-pengajaran, politik, dan agama. Polemik-polemik itu mungkin ulangan atau berbeda mutu dari polemik di masa Orde Baru.

Dulu, polemik bermula dari perbedaan memahami agama dan pembuatan materi pelajaran di PMP. Pada masa 1980-an, polemik itu tercatat di Tempo, 13 Agustus 1983.

Pada akhir 1982, 50 ulama mengajukan protes ke DPR berdalih muatan pelajaran di PMP membuat siswa-siswa membelok dari akidah Islam. Mereka ingin ada peninjauan kembali PMP.

Kritik demi kritik terus mengarah ke pemerintah. Sekian kritik bermunculan di majalah Islam: Panji Masyarakat dan Kiblat.

Buku PMP terbitan Depdikbud terbukti bermasalah. Situasi itu disikapi dengan menarik PMP edisi lama dan menerbitkan PMP edisi baru. PMP lama diangkut dengan truk yang bergerak dari Jakarta ke Jawa Timur untuk dijadikan bubur kertas. Tindakan dimaksudkan agar PMP edisi lama tak beredar lagi dan memanjangkan polemik.

PMP lama jadi nostalgia tanpa wujud, setelah dimangsa mesin menjadi bubur. Peristiwa masa lalu masih memiliki misteri berkaitan kerugian pemerintah dalam menghilangkan PMP edisi lama dan melakukan ralat di penerbitan PMP edisi baru.

Kita beralih ke membaca buku PMP dari masa lalu. Buku-buku itu masih mungkin ditemukan di pasar buku loak.

Kita menjenguk buku berjudul Pendidikan Moral Pancasila SD Kelas 1 terbitan Depdikbud dan Balai Pustaka, 1980. Keterangan resmi Mendikbud Daoed Joesoef dimuat di halaman awal: “Penyusunan buku Pendidikan Moral Pancasila ini didasarkan atas Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 serta Silabus Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975.”

Pengerjaan buku melalui tahap-tahap serius sesuai tata cara birokrasi dan metode pendidikan-pengajaran. Penerbitan PMP dimaksudkan “membentuk insan pembangunan yang ber-Pancasila.”

Di halaman 60, murid kelas 1 SD belajar mengenai bendera dan lambang negara. Murid membaca larik dari lagu kondang: Garuda Pancasila/ akulah pendukungmu/ patriot proklamasi/ sedia berkorban untukmu/ Pancasila dasar negara/ rakyat adil makmur sentosa/ pribadi bangsaku/ ayo maju, maju/ ayo maju, maju/ ayo maju, maju.

Di halaman berisi lirik lagu dan gambar Garuda Pancasila itu murid tak menemukan ada nama penggubah lagu. Sejak puluhan tahun silam, murid-murid memang sudah terbiasa melantunkan lagu berjudul Garuda Pancasiladalam upacara atau peringatan hari-hari nasional. Mereka masih dibiarkan tak mengetahui nama penggubah lagu.

Pada masa 1980-an, nama itu mungkin masih jadi momok bagi rezim Orde Baru. Si penggubah pernah dianggap terlibat di malapetaka 1965. Ia bernama Sudharnoto.

Buku berisi gambar dan cerita itu masih menyisakan misteri. Kita menduga hal itu merupakan kesengajaan dari tim penulis atas restu pemerintah.

Peniadaan nama penggubah lagu itu tentu mendukung pula misi besar rezim Orde Baru membentuk demokrasi Pancasila dan memusuhi orang-orang dianggap melawan Pancasila. Gagasan itu pernah berlaku dengan perintah-perintah Soeharto dan militer.

Pancasila melampaui cerita dan amalan di kehidupan keseharian. Penguasa seperti titip pesan ke murid-murid untuk bermusuhan terhadap orang-orang dituduh mau merongrong Pancasila. Khatam buku PMP diharapkan murid-murid semakin mengakui Pancasila itu sakti.

Masa lalu buku PMP berbeda dengan buku berjudul Keluargaku: Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013terbitan Kemdikbud, 2017. Buku untuk siswa SD atau MI kelas 1 itu memuat lagu Garuda Pancasila dengan mencantumkan nama penggubah: Sudharnoto.

Kita lanjutkan menengok buku PMP untuk kelas 5; buku edisi revisi terbitan Depdikbud dan Balai Pustaka, 1983. Buku itu memuat pengantar baru buatan Daoed Joesoef.

Ralat atau perbaikan diadakan “berdasarkan pengarahan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh suatu tim perbaikan di bawah koordinasi Sekretaris Kabinet.” Kerja perbaikan itu, diharapkan, membuat pendidikan Pancasila “di semua jenjang dan jenis sekolah akan menjadi lebih mantap.”

Buku itu sasaran dari protes kalangan ulama dan pengamat pendidikan. Buku sudah berubah bercap edisi baru. PMP tetap wajib diajarkan di sekolah-sekolah demi menanggulangi ideologi-ideologi dimusuhi rezim Orde Baru.

Bab dalam buku itu yang pernah memicu polemik adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.” Materi baru di dalamnya mengajak murid-murid saling menghormati meski berbeda agama.

Di halaman 15, kita membaca: “Kita harus menghormati hari raya keagamaan orang lain dengan mengucapkan selamat kepada pemeluk-pemeluknya yang kita kenal.” Para pemberi kritik menganjurkan penggunaan diksi “harus” berubah menjadi “sebaiknya.”

Buku itu memiliki masa lalu yang penuh polemik yang sudah sempat terlupa; meski situasi mutakhir mulai memunculkan lagi hal-hal yang gampang jadi perdebatan berkaitan Pancasila dan agama.

Keinginan mengembalikan pelajaran PMP ke sekolah tentu mengacu ke sejarah dan kedaruratan makna Pancasila di abad XXI. Kita berhak mengenang PMP masa lalu sambil menginginkan rumusan-rumusan baru dalam pengajaran-pendidikan agar terhindar dari doktrin berlebihan atau pengulangan siasat rezim Orde Baru.

Goenawan Mohamad dalam pidato di Komunitas Salihara, Jakarta, 27 April 2009, mengingatkan kesalahan-kesalahan pernah dilakukan rezim Orde Baru. Kesalahan itu jangan sampai dilanjutkan jika ada kemauan menjadikan murid-murid seantero Indonesia mengerti Pancasila.

Goenawan Mohamad berkata, “Ada tiga kesalahan besar Orde Baru dalam memandang kelima prinsip itu. Yang pertama adalah membuat Pancasila hampir-hampir keramat. Yang kedua, membuat Pancasila bagian dari bahasa, bahkan simbol eksklusif, si berkuasa. Yang ketiga, mendukung Pancasila dengan ancaman kekerasan.”

Pesan itu pantas dipertimbangkan saat ada pembuatan buku PMP diajarkan di sekolah-sekolah.

Pengajuan rencana pemerintah untuk mengajarkan lagi PMP berbarengan dengan kesibukan politik yang mulai abai Pancasila: berdemokrasi yang justru menampilkan bahasa dan ulah meremehkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Pancasila.

Situasi itu mengakibatkan PMP masuk lagi ke polemik sengit. Trauma masa lalu dan sodoran argumentasi baru saling meminta pengaruh dengan pelbagai cara.

Kita masih di penantian keputusan akhir dari pemerintah dan puncak polemik meski berharapan ada terang tanpa menimbulkan petaka.

Begitu.

Bandung Mawardi, pengelola Bilik Literasi Solo
BACA JUGA