Polarisasi, hiperdemokrasi dan imajinasi destruktif

Ilustrasi: Konflik dan benturan
Ilustrasi: Konflik dan benturan | Lightspring /Shutterstock

Apa yang kita khawatirkan terkait meruncingnya polarisasi di tengah masyarakat akhirnya terbukti benar. Perbedaan pilihan politik yang dibumbui sentimen kebencian akhirnya memakan korban. Di Sampang, Madura, Jawa Timur, seorang pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf menembak pendukung pasangan Prabowo-Sandi.

Peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu itu menyebabkan seorang korban tewas setelah mengalami luka tembak di bagian dada. Kejadian ini bermula ketika keduanya terlibat perseteruan yang dilatari perbedaan pilihan politik di media sosial Facebook. Berawal dari saling ancam, penembakan berujung maut pun terjadi.

Apa yang terjadi di Sampang, Madura ini seolah mengonfirmasi kegelisahan kita saat menyaksikan bagaimana perbedaan politik beberapa tahun belakangan ini bereskalasi menjadi benih konflik horizontal antar sesama anak bangsa.

Watak politik

Disadari atau tidak, sejak Pemilihan Presiden 2014 lalu, praktik politik yang kita jalani justru menjauh dari nilai dan substansi demokrasi yang kita cita-citakan. Sistem demokrasi kita terjebak dalam ritus prosedural lima tahunan yang semata berorientasi pada raihan elektoral. Demokrasi kita mengalami kebuntuan, lantaran di satu sisi kita mengalami defisit negarawan, namun di sisi lain, di waktu yang bersamaan kita mengalami surplus politikus berwatak Machiavellian.

Watak Machiavellian itu tampak jelas dalam laku politik para elite yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Alhasil, politik menjadi tidak lebih dari semacam ajang berebut dan berbagi kue kekuasaan. Menjadi wajar jika panggung politik kita nyaris tidak pernah sepi dari kegaduhan dan perdebatan semu.

Alih-alih mendapatkan pendidikan politik, publik justru lebih banyak disuguhi isu-isu banal yang tidak menyentuh aspek fundamental-substansial. Para elite politik kadung malas membangun gerakan untuk memperjuangkan nilai serta ideologi yang diyakininya. Sebaliknya, mereka lebih sibuk mengarahkan opini massa dengan cara-cara kotor, mulai dari mengumbar ujaran kebencian sampai mengeksploitasi sentimen identitas.

Polarisasi yang berjalin kelindan dengan maraknya ujaran kebencian dan sentimen identitas itu telah melahirkan semacam kondisi ketidakberaturan, keacakan (randomness)dan ketidakpastian yang mewarnai berbagai lini kehidupan. Konsekuensinya, kehidupan berbangsa dan bernegara kita tahun-tahun belakangan ini berjalan tanpa hala tuju yang jelas.

Wacana politik berkembang jauh memunggungi idealitas yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Sementara wacana ekonomi mengalami fluktuasi kronis: kemiskinan dan kesenjangan sosial masih saja menjadi problem klasik. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi pada ranah sosial-budaya yang harus menghadapi turbulensi nilai tanpa henti.

Semua sengkarut itu kemudian berakhir pada satu kondisi hiperdemokrasi, yakni suatu kondisi ketika demokrasi berjalan tanpa kendali. Setiap orang tampil sebagai entitas yang mengklaim kebebasan individunya sebagai representasi dari konsep kebebasan mutlak. Ia menghujat, memfitnah, mengancam, mendeskreditkan sesiapa yang berseberangangan dengannya dengan mengatasnamakan demokrasi.

Dalam konteks masyarakat akar rumput, arus besar hiperdemokrasi itu melahirkan semacam ledakan politik keluar (political explotion). Masyarakat terberai ke dalam entitas-entitas kecil yang berkarakter agresif. Masing-masing memandang lawan politiknya dengan penuh kecurigaan, bahkan kebencian.

Kondisi itu kian runyam ketika media massa yang seharusnya berperan sebagai eksponen penting dalam memproduksi informasi yang memantik nalar kritis publik justru terjebak ke dalam logika kapitalistik-sektarian. Lazim diketahui, sejumlah media massa secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada kekuatan politik tertentu. Tidak jarang pula mereka menjadi alat propaganda bagi kepentingan elite atau partai politik tertentu.

Di saat yang sama media massa juga terkesan abai pada potensi konflik yang mungkin timbul dari polarisasi yang berkembang di tengah publik. Ada kesan kuat media massa justru mengkomodifikasi isu polarisasi itu demi kepentingan ekonomi.

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana media mengemas isu politik dalam bingkai konflik. Kontestasi politik melulu ditampilkan sebagai drama peperangan berebut kekuasaan. Diakui atau tidak, berita maupun talkshow politik yang menjamur di media massa turut menyumbang andil pada polarisasi politik di tingkat akar rumput.

Mengembalikan demokrasi

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin demokrasi kita akan berujung pada hororkrasi. Yakni suatu kondisi di mana perbedaan atas pilihan politik justru mendatangkan kecemasan dan ketakutan.

Tentunya harus ada upaya sistematis untuk meredam hiperdemokrasi sekaligus mengembalikan demokrasi sebagai mekanisme sosial untuk mengakomodasi kepentingan entitas yang multiragam.

Mula pertama yang dapat kita lakukan adalah menurunkan intensitas libido politik kita. Libido politik ialah hasrat (desire)manusia untuk mengidentifikasi dirinya dengan kekuatan politik tertentu yang lebih menonjolkan egosentrisme, mendewakan diri sendiri dan cenderung emoh pada yang lain (the others).

Libido politik yang tumbuh subur dalam masyarakat telah menghambat munculnya imajinasi kolektif bercorak konstruktif. Sebaliknya, libido politik yang membuncah akhir-akhir ini telah menyuburkan imajinasi kolektif yang bercorak destruktif. Yakni imajinasi yang meruntuhkan pilar bangsa, mencabik-cabik organnya, mencerai beraikan kerangkanya, lantas melemparkannya ke padang gurun keterasingan.

Mengelola libido politik agar tidak menjurus pada nalar destruktif adalah tugas bersama negara dan masyarakat sipil termasuk di dalamnya media massa.

Langkah kedua, dan ini yang mendesak harus dilakukan, ialah memperbaiki pola komunikasi politik. Selama ini, wacana komunikasi politik kita cenderung mendorong pada sikap-sikap egoistik, arogan, eksklusif, monosemi bahkan pada titik tertentu bernuansa kekerasan simbolik. Pendek kata, wacana komunikasi politik kita selama ini cenderung bercorak eksklusif-represif.

Hal ini dapat dilihat dari diksi, idiom atau frase yang kerap dipakai oleh para elite politik untuk mendeskripsikan lawan politiknya. Misalnya saja idiom “cebong-kampret”, frase “politisi genderuwo”, atau diksi “dungu” yang nyaris saban hari lalu lalang dalam perbincangan politik kita. Pola komunikasi yang seperti itu, tidak hanya menghambat proses demokratisasi, namun juga mengancam integrasi kita sebagai sebuah bangsa.

Adalah sebuah keharusan bagi kita untuk beranjak dari corak komunikasi yang eksklusif-represif ke corak komunikasi yang inklusif-dialogis. Yakni corak komunikasi yang terbuka, egaliter sekaligus memberikan ruang bersama, yang di dalamnya segala perbedaan dihargai dan dinegosiasikan.

Dengan begitu, polarisasi dan segregasi akibat pilihan politik yang mengeras di tengah masyarakat itu akan mencair dengan sendirinya.

Siti Nurul Hidayah, peneliti Center for the Study of Society and Transformation.
BACA JUGA