Polemik penutupan Taman Nasional Komodo

Ilustrasi: Komodo di Taman Nasional Komodo.
Ilustrasi: Komodo di Taman Nasional Komodo. | duchy /Shutterstock

Rencana penutupan Taman Nasional Komodo menimbulkan kontroversi. Gagasan yang dilontarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat itu kontan mendapatkan penolakan dari para pelaku wisata yang selama ini meraup untung dari keberadaan taman nasional yang mempunyai spesies khusus terlangka di dunia, yaitu komodo. Namun, ada juga pihak yang mendukungnya, dengan alasan untuk mencari keseimbangan ekosistem.

Kebijakan Gubernur Victor itu bertujuan untuk memulihkan populasi Komodo dan ekosistemnya yang dinilai telah mengalami degradasi secara serius oleh karena tekanan wisatawan dan pembangunan. Saat ini, jumlah komodo diperkirakan mencapai 2.762 ekor yang tersebar di beberapa pulau di Taman Nasional (TN) Komodo.

Di sisi lain, selama ini, para pelaku wisata dan masyarakat setempat telah meraup manfaat yang sangat besar atas keberadaan TN Komodo yang menjadi salah satu destinasi utama wilayah timur Indonesia. Hotel dan resortbertumbuhan. Restoran dan usaha makanan kecil juga berkembang, pun dengan manfaat ekonomi lain bagi masyarakat lokal.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kunjungan wisatawan ke TN Komodo tahun 2014 sebanyak 80.626 orang, 2015 sebanyak 95.410 orang, tahun 2016 sebanyak 107.711, tahun 2017 sebanyak 125.069 orang, dan tahun 2018 sebanyak 159.217 orang.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pungutan tiket masuk wisatawan untuk tahun 2014 sebesar Rp5,4 miliar, tahun 2015 sebesar Rp19,20 miliar, tahun 2016 sebesar Rp22,80 miliar, tahun 2017 sebesar Rp29,10 miliar, dan tahun 2018 sebesar Rp33,16 miliar.

Dalam hal ini, terjadi benturan antara kepentingan alam dan spesies di dalamnya, dengan pembangunan ekonomi. Apakah ada yang harus didahulukan? Bagaimana mencari titik temu di antara keduanya?

Di satu sisi, gagasan Gubernur Victor dilandasi oleh pentingnya manusia memberikan waktu dan ruang jeda bagi lingkungan alam dan spesies untuk memulihkan dirinya sendiri (self recovery). Dalam khazanah gerakan lingkungan hidup, tindakan ini disebut sebagai hak lingkungan (environment right), bahwa lingkungan alam mempunyai hak untuk menjaga keseimbangan dirinya dari guncangan dan gangguan.

Di sisi yang lain, kepentingan pariwisata terkait dengan hak-hak atas sosial dan ekonomi (socio and economic rights) yang juga penting dan telah menjadi hak konstitusi setiap warga negara Indonesia.

Keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan antara hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, dan pembangunan, setidaknya sudah lebih dari empat dasawarsa ini diakui dan meningkat di negara-negara di dunia.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia, pada 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm, merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan alam sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM.

Kualitas lingkungan alam yang baik tidak bisa dijaga tanpa penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa dinikmati tanpa adanya lingkungan alam yang baik dan aman.

Sejak lama berkembang gagasan eco fasisme dan eco populisme.

Eco fasisme merujuk pada gagasan lingkungan untuk lingkungan, bahwa manusia tidak punya hak untuk memanfaatkan lingkungan karena akan merusaknya. Lingkungan, dilarang dijamah untuk kepentingan manusia. Paradigma ini berkembang mengikuti konsep pengelolaan Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat, yang merupakan taman nasional pertama kalinya di dunia.

Sedangkan eco populisme merujuk pada gagasan bahwa lingkungan alam juga untuk kesejahteraan manusia, sehingga dibutuhkan adanya pengelolaan dan pengaturan yang bisa menjadi titik temu di antara keduanya.

Pada mulanya, konsep taman nasional di Indonesia mengikuti model eco fasisme, yang “mengharamkan” keberadaan manusia di dalamnya, termasuk bagi mereka yang sudah menjadi bagian dari hutan, misalnya masyarakat adat.

Namun, pendekatan saat ini sudah berubah sejak dua dekade terakhir. Taman nasional telah mengakomodasi kepentingan manusia, khususnya masyarakat adat, dalam bentuk pengelolaan bersama dalam bentuk zonasi.

Kita sadar bahwa pembangunan, termasuk dalam konteks pengelolaan taman nasional, khususnya sosial dan ekonomi yang seutuhnya hanya tercapai dalam kondisi lingkungan alam yang terjaga dan terkelola.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini, lingkungan alam, khususnya taman nasional, semakin rusak oleh ulah manusia dan kebijakan pemerintah (human made disaster). Lingkungan alam diposisikan sebagai obyek eksploitasi: menambang perut bumi tanpa kontrol, menggunduli hutan tanpa kompromi, mencemari air tanpa kendali, eksploitasi alam dan spesies untuk pariwisata, dan tindakan sewenang-wenang lainnya.

Padahal lingkungan alam yang termasuk di dalamnya spesies, pun punya hak-hak untuk bernaturalisasi dan berevolusi, yang merupakan kodrat alam yang tidak bisa dicegah oleh manusia.

Pelanggaran terhadap hak lingkungan alam tersebut mengakibatkan bencana -baik alami maupun buatan manusia- dan telah mengorbankan jutaan nyawa manusia -dalam bentuk banjir, tanah longsor ataupun bencana hidrologis lainnya.

Daya dukung alam pun terbatas. Jika hal itu tidak diatur dan dikontrol, maka akan mengakibatkan stress dan punahnya spesies, sebagaimana telah dialami oleh harimau Jawa dan badak Jawa.

Penghormatan atas hak lingkungan alam menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar. Lingkungan mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol atas perilaku manusia atas lingkungan menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

Hal ini tampaknya langkah yang ditempuh oleh Gubernur Victor yang mewacanakan untuk menutup TN Komodo selama setahun. Namun dalam perumusan dan perencanaannya harus melibatkan institusi lain -misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pelaku wisata setempat termasuk masyarakat lokal.

Lewat perlindungan atas hak lingkungan alam, hubungan yang mutualistis dan toleran antara manusia dan lingkungan bisa dibangun. Keduanya saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada lingkungan alam yang sehat dan layak huni. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, budaya, dan kesejahteraan ekonomi.

Wacana Gubernur Victor tersebut, meskipun kontroversial, menjadi alarm untuk membangkitkan kesadaran dan kepedulian kita pada alam yang juga punya hak untuk jeda sejenak dari tekanan manusia dan pembangunan. Hanya saja, proses dan pendekatan atas kebijakan ini harus lebih terencana dan tersosialisasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, agar tujuan yang baik tidak menjadi blunder dan kontraproduktif.

Mimin Dwi Hartono, pegiat literasi Hak Asasi Manusia.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR