Politik pengangkatan pahlawan nasional

Ilustrasi: Warga melintas di depan mural bergambar pahlawan Bung Tomo, di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/11).
Ilustrasi: Warga melintas di depan mural bergambar pahlawan Bung Tomo, di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/11).
© Muhammad Iqbal /ANTARA FOTO

Menjelang hari pahlawan tanggal 10 November, salah satu prosesi kenegaraan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan gelar pahlawan nasional. Tahun lalu, Presiden Jokowi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Nahdatul Ulama, K.H. As'ad Syamsul Arifin.

Sejak pertama kali gelar pahlawan nasional dianugerahkan di tahun 1959 tercatat sudah ada 169 orang yang diangkat sebagai pahlawan nasional sampai tahun 2016. Keputusan untuk menetapkan hari pahlawan dimulai pada tahun 1957 dengan diterbitkannya sebuah Keppres. Salah satu tujuan dalam klausa mukadimah Keputusan Presiden No. 217/1957 disebutkan bahwa pengangkatan pahlawan bertujuan "untuk memperkuat kesatuan dan rasa persatuan bangsa" (Schreiner, 1997).

Penetapan pahlawan nasional merupakan bagian dari politik nation-building dari Sukarno. Dalam analisisnya mengenai pengangkatan pahlawan nasional, Klaus H. Schreiner (1997), meminjam analisis dari Ben Anderson, mengatakan bahwa penetapan pahlawan nasional di masa Demokrasi Terpimpin berbarengan dengan pergeseran sistem politik Indonesia yang berubah dari "negara" ke "bangsa" di tahun 1950-an.

Menurut Anderson (1983), "politik bangsa" menekankan pada politik partisipasi yang membidik massa secara luas. Sedangkan "politik negara" sebaliknya mengikuti politik representasional yang cenderung mempertahankan status quo dengan kontrol yang kuat.

Di tahun 1957-1958 Sukarno menghadapi suatu masa yang genting di mana pemberontakan daerah meletus di mana-mana, sementara itu di pusat perdebatan politik mengenai konsep kesatuan dan federasi mengemuka kembali. Dalam situasi demikian, menurut Sukarno dalam pidatonya "Tahun Penentuan" tahun 1957, banyak negara menjuluki Indonesia sebagai the sick man of Southeast Asia.

Untuk mengatasi hal itu Indonesia membutuhkan "panteon" yang merepresentasikan sebuah gerakan nasional. Maka para pahlawan yang diangkat oleh Sukarno hampir semuanya berasal dari masa pergerakan nasional Indonesia. Hanya empat orang yang hidup di masa sebelumnya, dan itupun perlu dilihat sebagai eksponen perlawanan antikolonial regional (Schreiner, 1997).

Sukarno menyebut gelar para pahlawan ini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Yang menarik, pemilihan pahlawan nasional di masa Sukarno ini tidak hanya melambangkan sejarah pergerakan nasional dari akhir abad ke-19 sampai final di pertengahan abad ke-20, tapi Sukarno juga membangunnya berdasarkan "persatuan ideologi" Nasakom. Di samping mengangkat para pahlawan berlatar belakang nasionalis dan agamis, Sukarno juga mengangkat dua pahlawan yang berasal dari ideologi komunis: Alimin dan Tan Malaka.

Di masa Orde Baru, Soeharto menyebut para pahlawan yang diangkat rezim pemerintahannya sebagai pahlawan nasional. Tokoh-tokoh yang diangkat di masa ini sebagai pahlawan tidak hanya berasal dari Jawa, seperti di masa Sukarno. Di antara pahlawan nasional yang diangkat Orde Baru terdapat nama Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Kapitan Patimura, Wolter Mongisidi, dan Sultan Nuku.

Penunjukkan pahlawan di masa Orde Baru menurut Schreiner (1997) menunjukkan "kerangka yang lebih luas tentang referensi baik geografis maupun historis". Keseluruhan sejarah antara rakyat Indonesia dan Belanda dikonseptualisasi sebagai sejarah perjuangan antikolonial yang berpuncak pada kebangkitan Orde Baru. Oleh sebab itu, Sultan Agung dari Mataram dianggap sebagai pejuang kemerdekaan heroik yang paling tua.

Di masa Soeharto ini sistem politik Indonesia bergerak kembali dari "bangsa" ke "negara". Orde Baru membangun kontrol yang kuat melalui militer dan mendirikan sebuah negara bercorak militerisme yang kental. Maka apabila dilihat dari puluhan pahlawan yang diangkat di masa Orde Baru, mayoritasnya adalah pejuang yang bertempur secara fisik mengangkat senjata. Melambangkan ideologi militerisme yang begitu kuat.

Penunjukkan tokoh pemikir nasional berlatar belakang sipil pun dipilih apabila tidak terkait dengan pemikiran dan keterlibatan dengan organisasi radikal. Hal ini menunjukkan karakter dari rezim Orde Baru yang apolitis, menekankan pada rust en orde.

Di masa reformasi, penambahan jumlah pahlawan terjadi secara signifikan. Apabila dalam rentang waktu 1959-1965 dan 1965-1998 telah diangkat 104 orang pahlawan nasional, maka di rentang waktu 1998-2011 saja sudah terdapat 52 orang pahlawan (Asvi Warman Adam, 2017). Masing-masing daerah, kelompok agama, dan etnis berlomba-lomba agar memiliki pahlawan nasional dari golongan mereka. Ini mungkin merupakan wajah reformasi yang ingin mengembalikan karakter pluralitas dan desentralisasi.

Beberapa Catatan dan Masukan

Dari pembahasan di atas terdapat sebuah fakta bahwa pengangkatan pahlawan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dan karakter politik dari sebuah rezim. Penganugerahan pahlawan nasional merupakan bagian dari politik historiografi negara demi membangun narasi nasional sesuai dengan konsepsi, ideologi, dan paradigma dari pemerintah.

Tendensi untuk membangun suatu panteon kepahlawanan nasional yang benar-benar objektif akan sulit. Subjektivitas negara sebagai penyeleksi akan selalu muncul. Untuk itu diperlukan suatu rumusan yang jelas atas konsepsi kepahlawanan nasional untuk meminimalkan intervensi negara atas pertimbangan-pertimbangan yang tidak cocok dengan konsep dari pahlawan nasional itu sendiri.

Sesungguhnya apakah dasar dan kriteria dari pahlawan nasional itu? Dalam UU. No. 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pasal 26 disebutkan beberapa syarat khusus untuk diangkat sebagai pahlawan:

  1. Seseorang yang pernah memimpin perjuangan bersenjata, perjuangan politik untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan bangsa.
  2. Pernah melahirkan pemikiran besar yang menunjang pembangunan bangsa.
  3. Pernah melahirkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia atau meningkatkan martabat bangsa.
  4. Memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi atau melakukan perjuangan yang berdampak nasional.
  5. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung sepanjang hidupnya.

Pertimbangan ini lebih luas daripada dasar yang dibuat di masa Sukarno di mana rata-rata hanya orang yang berlatar belakang politik atau militer yang dapat diangkat sebagai pahlawan. Di masa reformasi dengan kriteria seperti yang disebutkan di atas kemungkinan munculnya latar belakang pahlawan yang bukan merupakan politisi atau tentara cukup besar.

Meskipun demikian, ada satu rumusan mengenai dasar filosofis dan historis gagasan kebangsaan yang dijadikan tolak ukur pengangkatan pahlawan nasional yang mesti didiskusikan lebih lanjut. Bila gagasan kebangsaan yang dipakai sebagai fondasi pengangkatan pahlawan adalah ide yang berkaitan dengan lahirnya gagasan Indonesia, maka sulit menempatkan pahlawan nasional berasal dari abad ke-17 dan ke-18, bahkan sampai pertengahan abad ke-19.

Di masa itu konsepsi Indonesia belum dikenal. Para tokoh yang berjuang melawan pemerintah kolonial mayoritas masih membela daerah dan sukunya atau mempertahankan kekuasaan politik atau wilayah mereka. Di dalam pikiran mereka belum terbentuk kesadaran atau imajinasi kebangsaan Indonesia.

Baru di akhir abad ke-19 ketika pencerahan mulai muncul, yang sebagian besarnya didorong oleh pendidikan, maka timbulah kesadaran akan identitas baru. Kesadaran inilah selanjutnya yang berproses menjadi basis dari perkembangan gagasan Indonesia di awal abad ke-20.

Asvi Warman Adam (2007) mempertanyakan, sebetulnya berapa banyak pahlawan yang dibutuhkan oleh Indonesia? Untuk apa terlalu banyak pahlawan nasional bila perjuangannya tidak dapat disosialisasikan ke tengah masyarakat?

Di negara-bangsa yang telah terbentuk lama ataupun masih baru, dapat ditemukan pula konsepsi pemberian gelar pahlawan meskipun jumlah pahlawan yang mereka angkat tidak sebanyak yang diberikan oleh Indonesia. Hanya figur yang mempunyai peran dalam tahap sejarah penting tertentu dan berkontribusi bagi pendirian komunitas nasional atau bangsa yang diangkat sebagai pahlawan.

Catatan selanjutnya yang penting adalah mengenai masih sedikitnya perempuan dan etnis minoritas yang diakomodasi. Di antara total 169 orang pahlawan terdapat 12 orang pahlawan berkelamin perempuan. Dari yang paling awal Cut Nyak Dien, Cut Mutia, dan Kartini (1964) sampai Opu Daeng Risadju (2006).

Sedikitnya jumlah perempuan yang diangkat menjadi pahlawan menimbulkan pertanyaan. Apakah memang hanya segelintir perempuan yang berjasa bagi republik? Ataukah memang historiografi Indonesia yang bias gender sehingga kontribusi perempuan Indonesia tidak terekam perannya dengan baik di dalam sejarah?

Pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada pahlawan yang berlatar belakang etnis minoritas. Apakah memang tidak ada seorang pemikir kebangsaan berlatar belakang minoritas yang ikut membangun gagasan negara-bangsa?

Di tahun 2009 untuk pertama kalinya seorang mayor Tionghoa bernama John Lie diangkat menjadi pahlawan nasional. Ia dianggap berjasa membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi sekutu. Selain itu, ia membantu perjuangan republik di masa revolusi dengan menyelundupkan komoditi ekspor ke luar negeri untuk ditukarkan dengan senjata.

Catatan terakhir yang menurut saya penting mengenai pahlawan nasional adalah proses pengajuan pahlawan nasional yang cenderung memakan biaya besar. Pengusulan nama calon pahlawan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit sebab perlu proses sosialisasi, seminar, dan penelitian biografi akademik. Saya beberapa kali mendengar dari keluarga tokoh nasional yang ingin mencalonkan pahlawan bahwa mereka, yang berlatar belakang keluarga tidak kaya raya, kesulitan untuk mengawal proses tahapan pengajuan pahlawan nasional.

Tampaknya pemerintah perlu mengambil inisiatif terhadap pencalonan "orang-orang besar" yang berjasa bagi tanah air ini meskipun sama sekali tidak didukung oleh sokongan dana besar atau pemerintah perlu memikirkan solusi bagaimana agar pengajuan calon pahlawan tidak memerlukan biaya yang besar.

Wildan Sena Utama. Sejarawan, alumnus Institute fo History, Leiden University. Buku terbarunya mengenai sejarah dan warisan Konferensi Asia-Afrika.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.