Premanisme, bisnis teror dan ketidakhadiran negara

Ilustrasi: Pekerja menata karangan bunga yang dikirimkan warga di Mapolres Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Ilustrasi: Pekerja menata karangan bunga yang dikirimkan warga di Mapolres Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (22/11/2018). | Hafidz Mubarak A /ANTARA FOTO

Nama Rosario de Marshall alias Hercules, kembali menjadi perbincangan publik. Rabu (21/11/2018) lalu, ia bersama puluhan pengikutnya dicokok polisi atas dugaan penyerangan dan perampasan lahan usaha di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.

Di dunia bawah tanah ibu kota, Hercules tentu bukan nama yang asing. Ia adalah sang Godfather sekaligus legenda hidup yang sohor di kalangan preman.

Ditangkapnya Hercules berikut puluhan pengikutnya oleh polisi menandai masih adanya praktik premanisme di kota-kota besar. Hal itu sebenarnya tidak mengejutkan.

Praktik premanime, seperti kita lihat, memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan publik. Mulai dari praktik premanisme amatir seperti tukang palak berkedok pengamen di lampu merah, sampai praktik premanisme terorganisir yang berkamuflase di balik label organisasi masyarakat, LSM dan sejenisnya.

Bagaimana pun juga, premanisme agaknya harus diakui telah menjadi semacam subkultur yang berkembang sebagai entitas dengan dua wajah. Di satu sisi, premanisme dibutuhkan sebagai pengayom, pelindung dan pemberi rasa aman oleh sebagian masyarakat. Namun di sisi lain, pada saat yang sama, premanisme juga dianggap sebagai entitas yang meresahkan, lantaran kerap mengumbar kekerasan dan tindakan bernuansa vigilantisme (main hakim sendiri).

Melembagakan premanisme

Premanisme memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa ini. Eksistensinya bahkan sudah tercatat sejak era kolonialisme Belanda. Robert Cribb dalam Gangster and Revolutionaries meyakini bahwa istilah preman berasal dari istilah dalam Bahasa Belanda, “vrij man”,yang secara literal bermakna “laki-laki yang bebas”.

Di zaman kolonial, secara terminologis istilah vrijman merujuk pada laki-laki yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, atau bahkan secara terang-terangan berani melawan pemerintah kolonial. Mereka yang disebut vrijman ini meliputi para tukang pukul, jawara, centeng, jago dan sejenisnya.

Di masa Orde Baru, sebagaimana dituturkan oleh Ian Douglas Wilson dalam makalahnya berjudul “Selama Caranya Halal: Preman Islam di Jakarta”, premanisme tumbuh subur lantaran terjadi relasi simbiotik dengan rezim Suharto. Banyak kelompok preman pada masa itu sengaja dilembagakan ke dalam organisasi-organisasi paramiliter dan kepemudaan.

Pelembagaan ini menuntut loyalitas preman kepada rezim Suharto sekaligus melindunginya dari “musuh negara” yang oleh Orde Baru kerap diidentifikasi sebagai kelompok ekstrem kiri dan kanan. Para preman itu pun selalu siap sedia dikerahkan untuk menghalau kelompok-kelompok yang mengancam hegemoni dan dominasi negara.

Sebagai imbal baliknya, para preman diberi keleluasaan untuk melakukan pemerasan dengan dalih perlindungan. Tindakan yang sebenarnya tergolong kriminal itu nyaris tidak pernah tersentuh hukum lantaran sebagian keuntungannya juga mengalir ke kantung para birokrat dan aparat penegak hukum.

Reformasi 1998, yang sekaligus menjadi senjakala rezim Suharto, mengubah peta premanisme di Indonesia. Dinamika politik nasional agaknya juga berimbas pada dunia premanisme. Kelompok-kelompok preman yang sebelumnya lekat dengan citra nasionalis-sekuler dan setia pada Suharto serta Golkar, mulai mengubah citra dan haluan politiknya.

Sebagian kelompok preman bergabung dengan organisasi underbow atau sayap militer yang dibentuk oleh partai politik. Sebagiannya lagi bergabung dengan kelompok Islam militan yang menjamur pasca Reformasi 1998. Sisanya lagi, membentuk geng jalanan dengan skala kecil yang mengelola bisnis keamanan di pusat-pusat ekonomi dan hiburan.

Di antara sempalan-sempalan tersebut, terdapat kelompok preman yang melakukan semacam perjudian nasib dengan mendukung kelompok politik tertentu. Kelindan antara kelompok preman dan kekuatan politik inilah yang sampai saat ini masih terus berlanjut. Hari ini, hampir dapat dipastikan semua kelompok preman berafiliasi dengan para pemain politik praktis.

Tidak terkecuali Hercules. Organisasi yang didirikan dan diketuainya, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), merupakan pendukung setia Prabowo Subianto dan Partai Gerindra pada momen Pemilu 2014 lalu.

Simulakra ketakutan dan perlindungan

Kemunculan premanisme erat kaitannya dengan persoalan terkait wacana ruang sosial. Ruang sosial seperti dikemukakan Hendri Lavebre, dalam bukunya The Production of Space (1991) adalah ruang yang di dalamnya berlangsung berbagai aktivitas, ekspresi serta relasi sosial.

Levebre menuturkan bahwa ketika kita berbicara mengenai satu lanskap ruang mikro-spesifik seperti seperti terminal, kawasan pertokoan atau sejenisnya, pada dasarnya kita tengah bicara tentang ruang sosial.

Di dalamnya, relasi sosial manusia selalu mewujud ke dalam tiga bentuk, yakni pengendalian, dominasi dan kekuasaan. Ini artinya, ruang sosial nyaris selalu berisi dua kelompok masyarakat yang terhubung secara hirarkis.

Dalam kondisi normal, negara berikut aparatusnya merupakan pihak paling otoritatif yang berhak mengendalikan, mendominasi dan menguasai ruang sosial. Sebaliknya, ketika negara sebagai pihak paling otoritatif di bidang hukum dan politik justru absen dari ruang sosial, bisa dipastikan akan muncul kelompok sosial baru yang berupaya mengambil alih peran negara tersebut.

Itulah momen ketika kelompok paramiliter atau preman tampil ke permukaan sebagai kekuatan yang berupaya mengendalikan, mendominasi dan menguasai ruang sosial dengan cara-cara kekerasan.

Kemunculan preman sebagai ekses dari absennya negara di ruang sosial adalah sebuah konsekuensi logis. Ketidakhadiran negara dalam ruang sosial memunculkan efek psikologis yang negatif bagi relasi manusia di dalamnya.

Misal, lampu merah di pertigaan jalan yang luput dari pantauan polisi, terlebih di kota-kota besar, selalu menjadi ruang yang menimbulkan ketakutan. Detik demi detik yang kita lewati adalah horor penuh ancaman.

Efek psikologis sebagai akibat dari mandulnya peran formal negara dalam ruang sosial itulah yang dimanfaatkan oleh kelompok sosial tertentu untuk menciptakan rasa ketakutan dan ketidakamanan permanen. Ketakutan dan ketidakamanan ini lantas menggiring kita ke bentuk kebutuhan baru. Yakni kebutuhan akan perlindungan.

Dalam konteks inilah premanisme tumbuh subur sebagai kelompok sosial yang di satu sisi menciptakan ketakutan permanen dan di sisi lain menyediakan perlindungan dan keamanan.

Dalam bukunya Popular Devence and Ecological Struggles(1990), Paul Virilio menyebut preman sebagai kelompok penganyom sekaligus pengisap. Di satu sisi, mereka memberikan rasa aman. Di saat yang lain mereka juga menebar teror.

Sementara Yasraf Amir Piliang (2000), mengistilahkan premanisme sebagai adalah kelompok mikro-fasis atau mikro-teroris yang beroperasi dengan sistem geopolitik, aturan main dan sistem nilai yang diciptakannya sendiri.

Dalam perbincangan sosiologi post-modern, fenomena premanisme yang mengemuka di Indonesia saat ini bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk simulasi ketakutan yang diciptakan sebagai cara untuk menciptakan simulasi perlindungan.

Lingkaran setan simulakra ketakutan dan perlindungan itu hanya dapat diputus dengan hadirnya (kembali) kewibawaan negara dan penegakan hukum di ruang sosial kita.

Nurrochman, mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga.
BACA JUGA