Problem konservatisme keberagamaan

ILustrasi: Cap tangan warna warni
ILustrasi: Cap tangan warna warni | Cienpies Design /Shutterstock

Seorang wali murid SMPN 8 Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia Yogyakarta. Aduan itu merupakan buntut dari keberatannya atas aturan sekolah yang mewajibkan tiap siswi muslim berjilbab.

Kasus serupa juga sempat terjadi beberapa pekan lalu di SMAN 2 Rambah Hilir, Rokan Hulu, Riau. Aturan pemakaian jilbab di sekolah tersebut bahkan meluas tidak hanya di kalangan siswi muslim, namun juga non-muslim.

Kedua sekolah negeri itu pun akhirnya mengklarifikasi bahwa aturan pemakaian jilbab tidak bersifat mengikat alias wajib, melainkan hanya berupa anjuran. Meski demikian, kabar ihwal kontroversi pemakaian jilbab itu pun kadung menjadi perbincangan publik.

Sebagian masyarakat menganggap hal itu semata miskomunikasi antara pihak sekolah, murid dan orang tua murid. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap kasus tersebut sebagai semacam indikasi adanya persoalan serius terkait ekspresi keberagamaan di ruang publik.

Ditinjau dari perspektif sosial-politik, pemakaian jilbab di kalangan muslim Indonesia tampaknya cenderung mengalami pergeseran makna dari masa ke masa. Suzanne Brenner dalam Reconctructing Self and Society: Javanese Muslim Women and the Veil menyebut pemakaian jilbab di ruang publik pada masa Orde Baru bisa dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan terbuka terhadap pemerintah.

Di masa jayanya, yang terjadi dalam rentang satu dekade 1970-an hingga 1980-an, pemerintah Orde Baru cenderung melakukan stigmatisasi terhadap kelompok Islam politik serta melarang segala bentuk aktivisme mereka. Salah satunya ialah membatasi ekspose simbol-simbol Islam -termasuk jilbab- di ruang publik.

Pasca Reformasi 1998, kondisi itu berbalik hampir seratus delapan puluh derajat. Kekuatan Islam politik yang tadinya dimarjinalkan, bahkan diidentifikasi sebagai ekstrem kanan yang wajib dimusuhi, mulai tampil ke permukaan. Islamisasi, kemudian menjadi isu yang mendominasi ruang publik Indonesia pasca-reformasi.

Islamisasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses perubahan sosial yang diusung oleh komunitas muslim taat yang bertujuan memperoleh ruang lebih luas bagi pernyataan keimanan-kesalehan, baik di ranah sosial maupun politik.

Di ranah politik, islamisasi tampak betul terejawantahkan dalam gerakan formalisasi syariah yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ketika upaya politik untuk mengamandemen UUD 1945 terganjal di level pusat, formalisasi syariah mendapat saluran politiknya dalam sistem otonomi daerah. Hari ini seperti kita lihat, banyak daerah menerapkan perda islami atau syariah sebagai wujud perluasan pengaruh agama di bidang politik.

Di ranah sosial-budaya islamisasi mewujud ke dalam masifnya ekspose simbol-simbol Islam di ruang publik. Muslim Indonesia, utamanya kalangan kelas menengah saat ini merasa perlu untuk memperlihatkan keimanan dan kesalehannya ketika tampil di muka publik.

Yang paling mencolok ialah masifnya tren pakaian muslim, terutama sekali jilbab. Situasi itu kemudian berkelindan juga dengan munculnya industri gaya hidup muslim yang secara terang-terangan berupaya mengkapitalisasi gairah keimanan dan kesalehan muslim.

Martin van Bruinessen, antropolog asal Belanda menyebut bahwa gelombang islamisasi yang melanda Indonesia pasca Reformasi telah melahirkan sebuah kondisi yang ia sebut sebagai concervativeturn.

Konservatisme keberagamaan merupakan wujud ketaatan beragama dengan kecenderungan menjaga nilai-nilai akidah dan syariat. Kalangan konservatif berusaha menjaga lembaga, tradisi serta otoritas agama agar tetap murni (pure).

Konservatisme keberagamaan umumnya dilatari oleh pemahaman agama yang bertumpu pada nalar tekstualisme dan skripturalisme. Nalar tekstualisme beranggapan bahwa sumber utama ajaran agama adalah teks-teks keagamaan.

Kaum tekstualis cenderung menolak pendekatan rasional-kontekstual dalam memahami ajaran agama. Bagi mereka, kebenaran tekstual merupakan harga mati yang tak bisa ditawar.

Hampir sama dengan tekstualisme, nalar skripturalisme memiliki kecenderungan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara harfiah-literal dan mengabaikan konteks sosio-historis teks tersebut.

Fatalnya lagi, kaum skripturalis kerapkali bersikap arogan dengan menganggap hasil penafsirannya sebagai produk pemikiran yang paling otoritatif. Tidak jarang, mereka memaksa kelompok lain untuk tunduk pada nilai kebenaran yang mereka anut.

Nalar keberagamaan yang demikian ini belakangan merambah nyaris semua kelompok masyarakat, tidak terkecuali lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah. Robin Bush dalam makalahnya Regional Sharia Regulations in Indonesia menyebut setidaknya terdapat 43 peraturan daerah yang mewajibkan pegawai negeri sipil, pelajar atau masyarakat umum mengenakan pakaian muslim. Istilah ‘pakaian muslim’ dalam perda tersebut biasanya diterjemahkan sebagai jilbab bagi perempuan dan baju koko untuk laki-laki.

Secara konseptual, munculnya peraturan terkait ketaatan beragama awalnya tampak menjanjikan sebagai upaya meningkatkan kesalehan. Namun, dalam praktiknya peraturan tidak jarang justru memunculkan tindakan intoleran, abai pada hak asasi manusia dan mencederai semangat demokrasi.

Reformasi pendidikan agama

Polemik ihwal anjuran pemakaian jilbab yang terjadi di sejumlah sekolah negeri sebagaimana belakangan ramai dibahas boleh jadi hanyalah fenomena gunung es dari sengkarut persoalan yang dilatari fenomena konservatisme keberagamaan. Dalam lingkup yang lebih spesifik, hal ini juga menegaskan adanya persoalan mendasar terkait bagaimana pelajaran agama dipraktikkan di sekolah-sekolah formal negeri.

Chaider S. Bamualim (et. al) dalam buku Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas dan Tantangan Radikalisme mengungkap adanya kerancuan pemahaman dalam praktik pembelajaran agama di sekolah-sekolah formal. Kurikulum pembelajaran agama di sekolah formal negeri yang selama ini berjalan cenderung memosisikan agama sebagai seperangkat ajaran yang kaku, rijid dan simbolik.

Selain itu, pendidikan agama di sekolah formal negeri juga lebih menitikberatkan pada aspek kognitif semata dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik. Konsekuensinya, keberhasilan pelajaran agama di sekolah formal negeri acap dirujukkan pada aspek kesalehan pribadi siswa. Ironisnya lagi, kesalehan pribadi ini dipersempit lagi ke dalam aktivitas mengekspose simbol-simbol keagamaan seperti mengenakan jilbab dan sejenisnya.

Umumnya, pihak sekolah merasa berhasil melaksanakan pembelajaran agama ketika melihat anak didiknya mengadopsi simbol-simbol Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, tanpa berpikir lebih kritis apakah nilai-nilai fundamental agama benar-benar menjadi sikap hidup.

Pada titik inilah penting kiranya untuk melakukan reformasi terkait kurikulum pelajaran agama di sekolah formal negeri. Pelajaran agama, idealnya tidak hanya berkutat pada pengetahuan agama yang bersifat hafalan, dan fokus pada pembentukan kesalehan pribadi siswa. Lebih dari itu, pelajaran agama idealnya mampu menjadi basis bagi pengembangan karakter.

Keberhasilan pembelajaran agama di sekolah formal negeri seharusnya tidak semata dilihat dari aspek banal seperti pemakaian jilbab. Dalam lingkup yang lebih luas, keberhasilan pelajaran agama hendaknya juga dikorelasikan dengan, misal, kejujuran ketika mengikuti ujian atau komitmen siswa untuk tidak melakukan perundungan (bullying).

Pelajaran agama seharusnya tidak hanya membahas hal-hal normatif seputar peribadatan, melainkan juga harus menyentuh isu-isu sosial-kemanusiaan. Dengan begitu, pelajaran agama tidak akan kehilangan relevansinya dengan persoalan kebangsaan dan kemanusiaan pada umumnya.

Siti Nurul Hidayah, peneliti, alumnus UIN Yogyakarta.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR